bukamata.id – Sejumlah pelaku konstruksi di Kabupaten Bogor mengeluhkan sulitnya mendapatkan pasokan material bangunan setelah penutupan sejumlah tambang di wilayah Cigudeg dan Rumpin.
Kondisi ini membuat berbagai proyek pembangunan yang bersumber dari APBD Kabupaten maupun Provinsi Jawa Barat terancam mengalami keterlambatan.
Situasi di lapangan semakin pelik, meski begitu pelaksana proyek tetap diminta menjaga mutu pekerjaan agar sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Samsul Hidayat, membenarkan bahwa krisis material ini tidak hanya terjadi di Bogor, tetapi juga sudah meluas ke hampir seluruh wilayah Jawa Barat.
“Hari ini pembangunan di wilayah Jawa Barat nyaris krisis material karena banyak tambang yang ditutup. Dampaknya luar biasa, termasuk di Kabupaten Bogor,” ujar Samsul, Rabu (22/10/2025).
Tambang Ditutup, Pasokan Material Tersendat
Menurut Samsul, kelangkaan material bangunan membuat beberapa daerah terpaksa mencari pasokan dari luar provinsi. Contohnya, Kabupaten Indramayu sempat mendatangkan material dari Brebes, Jawa Tengah. Namun kini pasokan tersebut kembali tersendat.
“Karena di Jabar banyak tambang ditutup, mereka ambil material dari Brebes. Tapi belakangan Brebes juga ditutup untuk kebutuhan lokal. Akhirnya makin terhambat,” jelasnya.
Samsul menambahkan, pihaknya di DPRD Jabar telah mempertanyakan kepada pemerintah provinsi mengenai durasi penutupan tambang ini, terutama menjelang pembahasan anggaran tahun 2026.
Peringatan Soal Potensi Silpa dan Mutu Proyek
Krisis material juga dikhawatirkan memicu meningkatnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) akibat minimnya progres pembangunan di lapangan.
“Rawan Silpa betul. Sudah pasti. Di Kabupaten Bogor saja bisa dilihat, di wilayah Parungpanjang materialnya sudah tidak ada,” tegasnya.
Meski begitu, Samsul mengingatkan agar pelaksana proyek tidak menjadikan krisis material sebagai alasan untuk menurunkan kualitas pekerjaan.
“Kalau harga material naik karena permintaan tinggi, itu wajar. Tapi jangan dijadikan alasan menurunkan kualitas. Pekerjaan harus sesuai spesifikasi karena ini uang rakyat,” tandasnya.
Ia juga menekankan, jika kondisi lapangan sudah tidak memungkinkan, proyek sebaiknya tidak dipaksakan.
“Kalau memang tidak mampu, lebih baik dikembalikan menjadi Silpa dan dibicarakan secara terbuka. Jangan dipaksakan, karena kondisi ini situasional,” pungkasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
