bukamata.id – DPRD Jawa Barat masih mengkaji persoalan kebutuhan guru di Jawa Barat. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, mengatakan pembahasan dilakukan untuk memperoleh data yang valid sebelum menentukan langkah penyelesaian.
Iswara mengatakan, persoalan tersebut saat ini tengah dibahas oleh Komisi V DPRD Jawa Barat, khususnya untuk mengetahui secara lebih jelas kondisi kebutuhan tenaga pendidik di berbagai daerah.
“Saat ini masih dibahas di Komisi V DPRD Jawa Barat untuk mendapatkan angka-angka yang valid,” ujar Iswara saat ditemui di Gedung DPRD Jawa Barat, Rabu (26/8/2026).
DPRD Tunggu Data Kebutuhan Guru
Menurut Iswara, pembahasan mengenai krisis guru perlu didukung data yang akurat. Hal tersebut penting agar kebijakan yang nantinya diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Selain melakukan pembahasan internal, DPRD Jawa Barat juga terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat, terutama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
“Selain itu, kita terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian PANRB,” katanya.
Penataan PPPK Turut Dibahas
Iswara menyebut persoalan kebutuhan guru tidak dapat dilepaskan dari penataan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Saat ini, pemerintah pusat bersama DPR RI juga tengah membahas persoalan guru, termasuk penataan PPPK baik dalam skema penuh waktu maupun paruh waktu.
“Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, dan DPR RI sedang membahas masalah ini, khususnya terkait permasalahan guru dan penataan P3K, baik penuh waktu maupun paruh waktu,” ujar Iswara.
Menurutnya, DPRD Jawa Barat masih menunggu hasil pembahasan antara pemerintah pusat dan DPR RI tersebut sebelum menentukan langkah lebih lanjut di tingkat daerah.
“Kita masih menunggu hasil rapat tersebut,” tuturnya.
Pendidikan Tetap Jadi Prioritas
Persoalan kebutuhan guru menjadi perhatian di tengah komitmen Pemprov Jawa Barat untuk tetap menjalankan target pembangunan sektor pendidikan.
Sebelumnya, Iswara menyampaikan bahwa meski Jawa Barat menghadapi tekanan fiskal dan penurunan pendapatan daerah, sejumlah target pendidikan tetap diupayakan berjalan.
Target tersebut di antaranya peningkatan rata-rata lama sekolah, penurunan angka putus sekolah, renovasi gedung sekolah, pembangunan unit sekolah baru, hingga rehabilitasi sekolah.
“Target di bidang pendidikan, seperti rata-rata lama sekolah, angka putus sekolah, renovasi gedung, unit sekolah baru, dan rehabilitasi sekolah, tetap berjalan,” katanya.
Iswara menegaskan, pembahasan mengenai krisis guru akan terus dilakukan dengan melibatkan pemerintah pusat dan pihak terkait. DPRD Jawa Barat juga akan menunggu data serta hasil pembahasan penataan PPPK sebagai dasar untuk menentukan kebijakan selanjutnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
