bukamata.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, mengapresiasi kinerja dan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menjaga program pembangunan di tengah tekanan fiskal dan penurunan pendapatan daerah.
Iswara mengatakan, meski pendapatan Jawa Barat mengalami penurunan, Pemprov Jabar tetap berupaya mempertahankan berbagai target pembangunan, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, daya beli masyarakat, dan infrastruktur.
“Kami DPRD Jawa Barat mengapresiasi kinerja, semangat, dan komitmen Pemprov Jawa Barat. Di tengah tekanan fiskal, Pemprov masih berkomitmen untuk tidak menurunkan target-target berbagai indikator makro keberhasilan pembangunan, baik pendidikan, kesehatan, daya beli, maupun infrastruktur,” ujar Iswara saat ditemui di Gedung DPRD Jawa Barat, Rabu (26/8/2026).
Menurut Iswara, pendapatan Jawa Barat saat ini turun dari sekitar Rp30,1 triliun menjadi Rp27,8 triliun. Namun, volume APBD justru meningkat dari Rp30,5 triliun menjadi Rp31,4 triliun.
Ia menjelaskan, peningkatan volume APBD tersebut salah satunya ditopang oleh penerimaan pembiayaan melalui pinjaman daerah.
“Di tengah pendapatan turun, volume APBD kita naik. Dari mana? Karena di penerimaan pembiayaan kita melakukan pinjaman daerah sebesar Rp3,4 triliun,” katanya.
Menurut Iswara, langkah tersebut dilakukan agar berbagai program yang telah direncanakan sejak awal tahun tetap dapat berjalan meski kondisi fiskal mengalami tekanan.
Target Pendidikan dan Kesehatan Tetap Berjalan
Iswara memastikan sejumlah program pembangunan di sektor pendidikan tetap menjadi perhatian Pemprov Jabar. Di antaranya peningkatan rata-rata lama sekolah, penurunan angka putus sekolah, renovasi gedung sekolah, pembangunan unit sekolah baru, hingga rehabilitasi sekolah.
Hal serupa juga dilakukan di sektor kesehatan. Program yang tetap menjadi perhatian antara lain penanganan angka kematian ibu dan bayi, peningkatan Puskesmas rawat inap, pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD), serta pemenuhan alat kesehatan.
“Begitu juga bidang kesehatan, seperti angka kematian ibu dan bayi, peningkatan Puskesmas rawat inap, pembangunan RSUD, dan alat kesehatan,” ujarnya.
Sementara di sektor infrastruktur, pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, irigasi, hingga penerangan jalan umum juga tetap diupayakan berjalan.
Defisit Capai Rp5,9 Triliun
Lebih lanjut, Iswara menjelaskan tekanan fiskal Jawa Barat turut dipengaruhi penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Secara nasional, TKD disebut turun dari Rp919 triliun menjadi Rp693 triliun. Kondisi tersebut berdampak terhadap Jawa Barat dengan penurunan sekitar Rp2,458 triliun dari sisi TKD.
Selain itu, terdapat persoalan kurang salur Dana Bagi Hasil (DBH) yang terakumulasi dari tahun-tahun sebelumnya.
“Kalau bicara defisit, pertama dari Transfer ke Daerah (TKD). Secara nasional berkurang Rp2,4 triliun. Jawa Barat turun Rp2,458 triliun dari TKD saja,” kata Iswara.
Ia menyebut kurang salur DBH yang terkumpul dari tahun-tahun sebelumnya hampir mencapai Rp4 triliun. Berdasarkan Permenkeu yang menjadi dasar pengajuan, tagihan Jawa Barat mencapai sekitar Rp1,22 triliun. Namun, pencairan yang diterima jauh lebih kecil, yakni sekitar Rp19 miliar.
Kondisi tersebut kemudian membuat Jawa Barat menghadapi defisit sekitar Rp5,9 triliun.
Pinjaman Rp3,4 Triliun untuk Infrastruktur
Untuk menjaga program pembangunan tetap berjalan, Pemprov Jabar bersama DPRD melakukan kajian ulang terhadap skala prioritas belanja.
Iswara mengatakan kebutuhan mendesak terutama berada pada sektor infrastruktur sehingga diputuskan menggunakan skema pinjaman daerah sebesar Rp3,4 triliun melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan sindikasinya.
“Karena ada defisit sekitar Rp5,9 triliun, kita lakukan kajian ulang prioritas. Kebutuhan mendesak untuk infrastruktur adalah Rp3,4 triliun, sehingga kita lakukan pinjaman ke PT SMI dan sindikasinya,” jelasnya.
Pinjaman tersebut dialokasikan kepada 11 organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membiayai lebih dari 100 kegiatan yang seluruhnya berkaitan dengan pembangunan fisik atau infrastruktur.
Dari total pengajuan Rp3,4 triliun, sekitar Rp3,28 triliun telah mendapatkan persetujuan dari PT SMI, sementara sekitar Rp111 miliar masih dalam proses.
APBD Perubahan Ditargetkan Rampung Pertengahan September
Iswara mengatakan proses perubahan dokumen perencanaan juga berjalan paralel dengan proses pengajuan pinjaman.
Pemprov Jabar telah melakukan revisi RKPD 2026 yang menjadi salah satu dasar pengajuan pinjaman daerah. Sementara perubahan RPJMD juga masih berjalan.
“RKPD 2026 sudah direvisi lebih dulu oleh eksekutif. Ini yang menjadi payung hukum dasar pengajuan pinjaman daerah,” ujarnya.
Menurut Iswara, apabila di kemudian hari TKD maupun DBH yang menjadi hak Jawa Barat kembali dicairkan, pinjaman daerah tersebut memungkinkan untuk dilunasi lebih cepat sehingga beban bunga dapat ditekan.
Sementara itu, penetapan APBD Perubahan 2026 ditargetkan dapat rampung sekitar pertengahan September 2026.
“Sekitar satu bulan dari sekarang, pertengahan September diharapkan selesai. Jika terlalu lama, proses tender dan pengerjaan fisik di lapangan tidak akan sempat terkejar,” katanya.
Iswara menilai percepatan pembahasan APBD Perubahan penting agar program pembangunan yang telah menjadi prioritas tetap dapat dilaksanakan sebelum tahun anggaran berakhir.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
