bukamata.id – Malam Sabtu (13/3/2026) itu, Jalan Cihampelas seharusnya hanya menjadi saksi bisu keriuhan remaja Bandung yang merayakan kebersamaan di bulan Ramadan. Namun, sekitar pukul 23.30 WIB, aspal jalanan ikonik itu justru bersimbah darah. MFA (16), siswa kelas XI SMAN 5 Bandung, meregang nyawa setelah diduga dikeroyok kelompok pelajar lain pasca-acara buka puasa bersama (bukber).
Tragedi ini bukan sekadar kriminalitas biasa. Ini adalah monumen kegagalan sistemik yang menampar wajah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung. Di tengah klaim keberhasilan program-program “disiplin” yang menelan anggaran daerah hingga miliaran rupiah, nyatanya nyawa seorang pelajar masih begitu murah di tangan kekerasan jalanan.
Pesta Anggaran di Balik Kedisiplinan Semu
Selama beberapa tahun terakhir, publik disuguhi narasi heroik tentang pembinaan pelajar melalui program “Barak Militer” dan pemberlakuan jam malam. Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung tampak begitu bersemangat menggelontorkan dana untuk mengirim siswa “nakal” ke fasilitas militer dengan harapan mereka pulang sebagai pribadi yang santun.
Namun, efektivitas program ini kini digugat. Jika uang rakyat miliaran rupiah tersebut memang bekerja, mengapa rivalitas berdarah antar-sekolah masih terjadi? Mengapa deteksi dini gagal total?
Anggota Dewan Pendidikan Nasional Kemendikdasmen RI, Dr. Tiar Anwar Bahtiar, melihat ada yang salah dengan cara pemerintah menyelesaikan masalah. Ia menilai pendekatan militeristik atau jam malam hanya menyentuh permukaan tanpa mengobati akar penyakit.
“Jadi kita tidak bisa mengukur program barak militer ini untuk penyelesaian kasus-kasus remaja, nah sebetulnya yang paling efektif ya untuk mencegah terjadinya hal-hal semacam ini, tentu adalah apa yang paling efektif ini adalah pengawasan dari keluarga sebetulnya kan gitu ya,” tegas Tiar saat dihubungi bukamata.id, Minggu (15/3/2026).
Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa miliaran rupiah yang dihamburkan untuk proyek barak militer mungkin hanya menjadi “gimmick” politik yang gagal bertransformasi menjadi keamanan nyata di lapangan.
Jam Malam: Antara Macan Kertas dan Realita Jalanan
Kegagalan Pemkot Bandung dalam mengawasi ruang publik pada jam-jam rawan juga menjadi sorotan tajam. Kebijakan jam malam pelajar terbukti hanya menjadi macan kertas. Pada malam kejadian, rombongan besar motor pelajar melenggang bebas dari arah Ciumbuleuit menuju Cihampelas tanpa adanya pengadangan atau patroli preventif yang berarti.
Seorang warga, Adi (40), menggambarkan betapa masifnya pergerakan massa pelajar malam itu sebelum tragedi terjadi.
“Katanya anak-anak SMAN 5 habis bukber. Berapa puluh motor nggak tahu, rombongan konvoi dari arah Ciumbuleuit turun ke sini,” ujar Adi kepada wartawan, Sabtu (14/3/2026).
Tiar Anwar Bahtiar kembali mengkritik inkonsistensi pemerintah dalam menegakkan aturan yang mereka buat sendiri.
“Persoalan jam malam ini memang baik ya untuk diterapkan di kalangan pelajar tapi di kita ini rata-rata persoalannya adalah pada pengawasan. Jadi pengawasan dalam pelaksanaan jam malam ini sering kurang baik ya jadi aturan-aturan ini kurang bisa ditegakkan dengan apa dengan efektif begitu,” paparnya.
Tanpa pengawasan yang ketat, kebijakan jam malam hanyalah sekadar retorika untuk menenangkan publik sementara, tanpa benar-benar menjamin keselamatan anak-anak saat berada di luar rumah.
Rivalitas Klasik yang Tak Terurai
Kapolsek Coblong, Kompol Riki Erickson, memberikan indikasi awal yang mengejutkan tentang pelaku pengeroyokan.
“Dugaan sementara aksi pengeroyokan melibatkan anak SMAN 5 Bandung dengan siswa SMAN 2 Bandung,” kata Riki.
Jika dugaan ini terbukti, maka duka ini adalah buah dari kegagalan institusi pendidikan di bawah naungan Pemprov Jabar dalam memutus rantai sentimen primordial antar-sekolah. Sekolah-sekolah unggulan yang seharusnya menjadi lumbung kecerdasan justru masih terjebak dalam pola pikir geng motor abad pertengahan.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan duka citanya yang mendalam, mencoba mengaitkan tragedi ini dengan pengalaman pribadinya.
“Saya sangat prihatin dan berduka atas wafatnya anak kita. Kita berharap penyelidikan bisa menemukan titik terang,” kata Farhan.
Namun, masyarakat tidak butuh sekadar simpati. Masyarakat butuh akuntabilitas. Publik berhak tahu mengapa anggaran keamanan dan pendidikan karakter yang besar tidak mampu mencegah seorang siswa kelas XI tewas di depan warung seafood hanya karena masalah konvoi motor.
Menagih Tanggung Jawab Pemprov dan Pemkot
Pelaksana Tugas Kepala SMAN 5 Bandung, Agus Ferdiana, dalam surat edarannya meminta masyarakat untuk tenang.
“Keluarga besar SMAN 5 Bandung tengah diselimuti duka mendalam atas berpulangnya putra terbaik kami,” ujarnya.
Tenang bukan berarti diam. Tragedi MFA adalah alarm keras bagi Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Bandung untuk mengevaluasi total penggunaan anggaran pembinaan pelajar. Berhenti mengandalkan solusi-solusi instan seperti barak militer yang mahal namun minim hasil jangka panjang.
Tiar Anwar Bahtiar menekankan bahwa solusi sejati terletak pada penguatan institusi terkecil: keluarga. Namun, pemerintah juga punya andil untuk menciptakan sistem pendukung bagi keluarga tersebut, bukan sekadar memberikan hukuman di ujung kejadian.
“Sebab itu saya kira ini jadi renungan kita bersama bahwa pendidikan kita tidak cukup hanya memperbaiki kurikulum sekolah tetapi juga harus menyasar kepada bagaimana kita menguatkan yang mengokohkan kembali keluarga supaya keluarganya betul-betul menjadi apa namanya first place for education itu,” tandasnya.
Kesimpulan: Darah di Atas Laporan Capaian
Kasus MFA kini ditangani Polrestabes Bandung. Plt Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Adiwijaya meminta publik memberikan waktu.
“Percayakan kepada Polrestabes Bandung untuk melakukan pendalaman dan penyidikan berkaitan dengan kejadian tersebut,” ujarnya.
Namun, bagi publik, “pendalaman” tidak cukup jika sistem di atasnya tetap busuk. Kematian MFA membuktikan bahwa laporan-laporan capaian kerja pemerintah yang mentereng sering kali berbanding terbalik dengan kenyataan pahit di trotoar Cihampelas.
Jika Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung tetap keras kepala mempertahankan kebijakan “kosmetik” yang mahal tanpa memperbaiki sistem pengawasan dan pendidikan karakter yang substansial, maka nyawa MFA hanyalah awal dari daftar panjang korban-korban berikutnya. Sudah saatnya anggaran miliaran rupiah itu dialihkan untuk sesuatu yang benar-benar bisa menjaga nyawa anak-anak kita, bukan sekadar membiayai proyek kedisiplinan yang berujung nisan.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
