bukamata.id – Sengketa lahan di Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo kembali memanas. Setelah resmi ditutup permanen sejak 6 Agustus lalu, kini giliran pengelola lama yang melakukan perlawanan hukum dengan menggugat Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, ke Pengadilan Negeri (PN) Bandung.
Gugatan itu diajukan oleh kubu Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT) yang dipimpin Bisma Bratakoesoema dan Sri. Padahal, keduanya saat ini tengah berstatus sebagai terdakwa dalam kasus korupsi terkait lahan Bandung Zoo. Gugatan tersebut sudah teregister di PN Bandung dengan nomor perkara 377/Pdt.G/2025/PN Bdg.
Dalam gugatannya, selain Pemkot Bandung, pihak lain yang turut digugat yakni Nina Kurnia Hikmawati, Mohamad Ariodillah, Sri Rejeki, dan Gantira Bratakusuma. Sidang perdana perkara ini dijadwalkan pada 11 September 2025 mendatang.
“Iyah, Yayasan Margasatwa yang Bisma Bratakoesoema menggugat Wali Kota,” kata juru bicara YMT kubu Bisma, Sulhan Syafi’i atau yang akrab disapa Aan, Rabu (27/8/2025).
Aan enggan membeberkan lebih jauh detail gugatan tersebut. Ia hanya menyebut gugatan berkaitan dengan sertifikat hak guna pakai lahan yang selama ini menjadi sumber polemik.
Bisma dan Sri, yang menggugat Pemkot Bandung, saat ini sedang duduk di kursi terdakwa kasus korupsi sengketa lahan Bandung Zoo. Jaksa menyebut keduanya menimbulkan kerugian negara hingga Rp 25,5 miliar.
Mereka didakwa melanggar UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman berat.
Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa status Bandung Zoo kini berada dalam ranah hukum. Kebun binatang tersebut ditutup dengan garis polisi dan tidak bisa beroperasi sampai ada keputusan hukum yang inkrah.
“Bandung Zoo sekarang ada di ranah hukum, sudah dikasih police line. Kasusnya sedang diselesaikan bersama Kejati sampai ada inkrah,” ujar Farhan.
Ia menjelaskan, lahan Bandung Zoo sejatinya bukan aset Pemkot, melainkan milik yayasan. Namun, lantaran masih dalam sengketa hukum, aset tersebut ikut disita dan diblokir Kejaksaan Tinggi.
Farhan menyebut Pemkot masih menunggu arahan dari Kementerian Kehutanan sebagai pemberi izin konservasi. Pemkot bahkan sudah mengusulkan agar izin konservasi Bandung Zoo dicabut.
“Kalau sampai dicabut, maka kita akan melakukan masa transisi selama 3 bulan, sampai semua hewannya selamat dan seluruh pegawai mendapatkan kompensasi yang layak,” tegasnya.
Meski banyak pihak berharap Bandung Zoo bisa kembali beroperasi, Farhan menegaskan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan Kementerian Kehutanan.
“Enggak tahu kalau dibuka lagi. Intinya itu konservasi, ke Kementerian Kehutanan yang punya kuasa. Kita enggak punya kewenangan sama sekali,” pungkasnya.
Dengan gugatan baru yang dilayangkan ke Pemkot Bandung, polemik Bandung Zoo dipastikan memasuki babak baru. Alih-alih menemukan jalan keluar, sengketa panjang ini justru semakin panas.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
