Close Menu
Bukamata.idBukamata.id
  • Beranda
  • Berita
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Persib
  • Opini
  • Index
Terbaru

Bukan Lawan Sembarangan! Intip Kekuatan Mengerikan Shan United Jelang Tantang Persib di Shopee Cup

Rabu, 18 November 2026 21:33 WIB
PPPK

CPNS 2026 Dibuka November Ini: Cek Bocoran Formasi Kemenkeu, Kemenkes, hingga Mahkamah Agung

Rabu, 18 November 2026 20:53 WIB

Diduga Kasari dan Tendang Siswi Kelas 11, Satpam SMKN 1 Rancaekek Akhirnya Mundur

Rabu, 18 November 2026 20:48 WIB
Facebook Instagram YouTube TikTok
Terbaru
  • Bukan Lawan Sembarangan! Intip Kekuatan Mengerikan Shan United Jelang Tantang Persib di Shopee Cup
  • CPNS 2026 Dibuka November Ini: Cek Bocoran Formasi Kemenkeu, Kemenkes, hingga Mahkamah Agung
  • Diduga Kasari dan Tendang Siswi Kelas 11, Satpam SMKN 1 Rancaekek Akhirnya Mundur
  • Punya Gelar Master dari Kampus Seni Terbaik Dunia, Vicky Kosasie Pernah Keliling London Bawa CV Lamar Kerja ke Kafe
  • Bansos PKH dan BPNT November 2026 Kapan Cair? Cek Jadwal dan Penerima Pakai NIK KTP
  • Aura Positif Selimuti GBLA, Igor Tolic Optimistis Persib Bisa Redam Perlawanan Sengit Shan United
  • Viral Kisah Pilu Warga Cimahi Diduga Dijebak Masuk Militer Rusia, Keluarga Minta Bantuan Pemerintah
  • Pengkinian Data BSU 2026 Resmi Ditutup! Kapan Bantuan Rp900 Ribu Cair ke Rekening Pekerja?
Facebook Instagram YouTube X (Twitter)
Bukamata.idBukamata.id
Rabu, 18 November 2026
  • Beranda
  • Berita
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Persib
  • Opini
  • Index
Bukamata.idBukamata.id
Home»Berita

Bapenda Jabar Terus Matangkan Persiapan Jelang Implementasi Opsen PKB dan BBNKB

By Putra JuangSabtu, 27 Juli 2024 20:20 WIB3 Mins Read
Kepala DPMPTSP Jabar, Dedi Taufik. (Foto: Ist).
ADVERTISEMENT

bukamata.id – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat terus mematangkan persiapan jelang implementasi opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mulai Januari 2025 mendatang. Salah satu fokusnya adalah sinergi dengan pemerintah kabupaten kota.

Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik menjelaskan opsen ini merupakan salah satu kebijakan terkait perpajakan daerah yang dikeluarkan pemerintah pusat. Semua itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

“Aturan ini sudah diputuskan oleh pemerintah pusat dan akan berlaku tahun depan. Kunci dari implementasi ini adalah kolaborasi dan sinergi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota,” ucap Dedi dalam keterangannya, Sabtu (27/7/2024).

“Persiapan dan pembahasan dengan stakeholder terus kami lakukan bahkan dari tahun tahun lalu untuk menyamakan visi. Sekarang ini fokus pada teknis agar nanti ketika implementasi bisa berjalan baik,” tambahnya.

Kebijakan opsen ini bakal berdampak pada penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jabar tahun 2025. Hanya saja, Dedi memilih fokus pada pencarian solusi agar penerimaan pendapatan bisa tetap stabil.

Baca Juga:  Apresiasi Integrasi Data Antara Bapenda Jabar dan DJP, Bey Machmudin: Optimalisasi Penerimaan Pajak

“Agar tujuan kebijakan ini bisa terlaksana, yakni pemerintah daerah (Pemda) kabupaten kota bisa mandiri secara fiskal,” ujarnya.

Kematangan pengeloaan keuangan diyakini berpengaruh positif pada kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pemerataan pembangunan daerah.

Prinsip adanya opsen PKB dan BBNKB yang diatur UU HKPD adalah upaya penguatan local taxing power dan meningkatkan kualitas belanja daerah agar lebih efisien, produktif, dan akuntabel.

Opsen menjadi instrumen agar pemungutan pajak lebih bersinergi sekaligus mempercepat penyaluran pajak yang sebelumnya dibagihasilkan. Efek jangka panjangnya tetap mengacu pada peningkatan penerimaan pajak.

Selain PKB dan BBNKB, satu lagi jenis pajak daerah yang dikenai opsen adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Maka dari itu, semua hal yang berkaitan dengan UU HKPD ini kerap menjadi topik utama dalam setiap agenda besar yang melibatkan stakeholder lain. Terbaru, Bapenda Jabar menggelar rapat koordinasi dengan mengumpulkan pengelola pendapatan se-Jabar khusus membahas implementasi opsen.

Baca Juga:  Bapenda Jabar Dorong ASN Taat Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam acara yang digelar di wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB) itu, Dedi menekankan kepada seluruh pengelola pendapatan kabupaten kota untuk sama-sama berjuang dalam meningkatkan kapasitas fiskal APBD.

Ada banyak peran yang harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota, contohnya adalah meminimalisir jumlah wajib pajak yang Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU), apalagi potensi kendaraan bermotor di Jabar pada akhir Tahun 2023 mencapai 16.930.438 unit.

Bentuk sinergitas lainnya dalam penerapan kebijakan opsen ini dengan intensifikasi dan ekstensifikasi, kemudian diikuti dengan peningkatan Tax Compliance WP sehingga dapat menghasilkan kenaikan penerimaan pajak sebagai sumber pendanaan pembangunan.

Lalu, layanan SAMSAT dan Perbankan harus diperkuat dari sisi penyetoran. Selain itu, bisa berupa Pendataan Bersama, penagihan Bersama dan rekonsiliasi penerimaan, termasuk penguatan dasar hukum dan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini pihak kepolisian dan perbankan.

Baca Juga:  Profil dan Karier Politik Acep Adang Ruhiat, Sosok Bacawagub Jabar 2024 dari PKB

“Optimalisasi penerimaan pendapatan dengan adanya opsen PKB dan BBNKB ini, kami Pemprov Jabar membutuhkan peran aktif pemerintah kabupaten kota juga instansi terkait. Semua instrumen atau inovasi layanan hingga digitalisasi sudah dalam trek yang baik,” katanya.

Ditinjau dari sisi lain, berdasarkan data Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), perkembangan Indeks Elektronifikasi Pemerintah Daerah di Jabar sudah mencapai 100 persen. Rata-rata indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di kabupaten Kota sudah mencapai lebih dari 90 persen.

Penilaian ETPD dilihat dari perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penerapan Kartu Kredit Indonesia (dalam transaksi barang dan jasa), serta peningkatan literasi digital masyarakat.

Optimalisasi peningkatan ETPD di daerah dapat melalui optimalisasi pembayaran pajak dan retribusi secara non tunai, optimalisasi digitalisasi di Kawasan pariwisata dan dukungan insfrastruktur digital lainnya.

Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News

Bapenda Jabar Dedi Taufik pajak kendaraan bermotor PKB
Share. Facebook Twitter WhatsApp
ADVERTISEMENT

Jangan Lewatkan

Diduga Kasari dan Tendang Siswi Kelas 11, Satpam SMKN 1 Rancaekek Akhirnya Mundur

Bansos PKH dan BPNT November 2026 Kapan Cair? Cek Jadwal dan Penerima Pakai NIK KTP

Viral Kisah Pilu Warga Cimahi Diduga Dijebak Masuk Militer Rusia, Keluarga Minta Bantuan Pemerintah

Dari Ijazah hingga Usia, Syarat Capres-Cawapres Digugat Usai Gibran Lengser

Angin Berputar di Cekungan Bandung, 18 Pohon Tumbang dan Patah dalam Sehari

Cek Sekarang! Bansos November 2026 Cair, Ada PKH hingga Beras 30 Kg

Terpopuler
  • Harga Emas Antam Hari Ini 18 November 2026 Turun Tipis, Cek Daftar Lengkapnya
  • Angin Berputar di Cekungan Bandung, 18 Pohon Tumbang dan Patah dalam Sehari
  • CPNS
    Mau Daftar CPNS 2026? Cek Dulu Instansi dengan Tunjangan Paling Tebal Ini
  • Kapan BSU 2026 Cair? Begini Jawaban Resmi Kemnaker dan Cara Cek Status Penerima Rp 900 Ribu
  • Bukan Lawan Sembarangan! Intip Kekuatan Mengerikan Shan United Jelang Tantang Persib di Shopee Cup
Facebook Instagram YouTube TikTok
Bukamata.id © 2023
  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.