bukamata.id – Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri menceritakan pengalamannya saat bertugas menjadi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka.
Megawati mengatakan, saat duduk di bangku sekolah menengah atas (SMA), dirinya sudah diberi amanah untuk menjadi petugas Paskibraka.
“Sekitar saya umur SMA, itu langsung merasa diberi beban. Bebannya apa? Saya mikir bahwa ini hidup mati bendera ini itu berada di tangan saya,” ucap Megawati saat memberikan sambutan dalam acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada seluruh Kepala Daerah se-Indonesia di Balai Samudra, Jakarta, Senin (5/8/2024).
“Jadi saya sudah janji sama teman-teman saya waktu itu, kita mesti betul-betul bagus kelihatannya, ketika membawanya. Merasa gitu, aku bakti pada negeri,” tambahnya.
Namun, Megawati merasa rasa bakti akan negeri ini terkikis, bahkan tak dirasakan oleh anak muda. Dirinya tak menyalahkan anak muda sekarang, namun dia sedikit mengulas bagaimana terjadinya De-Soekarnoisasi di era Orde Baru atau pemerintahan Soeharto.
Megawati pun bercerita bagaimana di era itu, Soekarno sebagai proklamator bangsa harus menjadi tahanan rumah, dan disolasi.
“Gak boleh terima tamu, kalau keluarga aja harus pakai izin,” ujarnya.
“Saya tidak punya masalah loh sama beliau (Soeharto) secar pribadi, tapi ini adalah fakta sejarah yang saya ceritakan. Jadi bukan saya provokator. Saya binggung sendiri juga, niatnya De-Soekarnoisasi apa? Hanya nahan bapak saya, kami keluarga kena juga. Enggak boleh sekolah, enggak boleh kuliah,” sambungnya.
Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) itu berharap, kejadian seperti ini tak akan terulang lagi.
“Masa mau begitu lagi. Katanya ideologi Pancasila. Mbok ikuti aturan republik ini, jangan main-main lagi. Coba toh masa kita mau dibuat seperti itu lagi? Ya enggak lah,” ungkapnya.
Menurutnya, hal ini disampaikannya sebagai bentuk ekspresi dan menyampaikan kebenaran dalam sebuah demokrasi. Bukan mencoba menutupi sejarah.
“Makanya saya bilang kita ngomong aja. Kalau menganggap bahwa negara ini demokrasi, ada namanya demokratisasi, ada namanya demokratis,” tandasnya.
Turut hadir mendampingi Megawati, Menteri Anak dan Pemberdayaan Perempuan Bintang Puspayoga dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey. Selain itu ada juga jajaran pimpinan BPIP yakni Kepala BPIP seperti Prof Yudian Wahyudi, Wakil Ketua Dewan Pengarah Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
