bukamata.id– Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, paparkan rencana bantuan pemerintah terhadap rumah warga yang terdampak gempa M 4.8 Sumedang yang terjadi pada Minggu (31/12) malam.
Menurut Suharyanto, seluruh warga terdampak yang tidak dapat lagi menempati rumahnya karena rusak, maka pemerintah akan memberikan dukungan berupa Dana Tunggu Hunian (DTH). Dana sebesar 500 ribu rupiah yang bisa digunakan untuk membayar biaya sewa sementara sampai proses pemulihan dilakukan.
“Rumah yang rusak sedang, ringan maupun berat ini nanti apakah diperbaiki atau digeser (dipindahkan),” kata Suharyanto saat mendatangi lokasi terdampak pada Senin (1/1/2024), dikutip dari jabarprov.go.id.
“Segera diberitahu. Kalau tidak, semakin lambat data yang masuk maka semakin lambat juga dilakukan perbaikan,” imbuhnya.
Pada kesempatan itu, Suharyanto juga menyerahkan Dana Siap Pakai (DSP) senilai 350 juta rupiah untuk mendukung seluruh penanganan darurat selama tujuh hari, sesuai jangka waktu tanggap darurat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
Sejumlah logistik dan peralatan juga diberikan seperti tenda pengungsi, sembako, dan makanan lainnya untuk memenuhi kebutuhan awal.
“Dukungan awal, kami memberikan sejumlah uang sebesar 350 juta rupiah untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak selama minggu ini, termasuk untuk operasional tim yang bertugas,” tuturnya.
Dengan itu memastikan penanganan darurat gempa Sumedang sudah sesuai prosedur dan tepat waktu. Terlebih pihaknya telah menyediakan Posko Siaga Nataru, yaitu pos siaga seluruh unsur Forkopimda sebelum terjadinya bencana. Sehingga pada saat kejadian gempa bumi M 4.8 Sumedang, seluruh komponen penanggulangan bencana bertindak cepat.
“Kita sebenarnya sudah melakukan siaga penuh dengan membentuk Posko Siaga Nataru. Jadi ketika terjadi bencana seperti yang di Sumedang tim langsung bergerak cepat,” katanya.
Menurutnya, selama masa tanggap darurat, tim BNPB akan diturunkan untuk melakukan pendampingan pembentukan posko termasuk pendataan lanjutan hingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam hal ini, Kepala BNPB meminta agar proses penanganan darurat dan rehabilitasi rehabilitasi dapat berjalan secara paralel.
“Nanti BNPB menerjunkan tim untuk posko komando, kemudian akan membantu pendampingan kaji cepat. Kami sepakat tidak menunggu sampai tujuh hari selesai namun secara paralel,” ucapnya.
Suharyanto juga sudah meminta agar seluruh kebutuhan dasar warga terdampak dapat diprioritaskan. Tentunya hal ini juga membutuhkan kaji cepat sehingga pelaksanaannya dapat lebih terstruktur, tepat waktu, dan tepat sasaran.
“Dari pendataan itu nanti dapat ditentukan apakah harus diperbaiki atau dipindahkan karena berada di zona rawan bencana,” tutupnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
