Bukan Hanya Gedung Pakuan, Anggaran Rumah Jabatan Gubernur Biayai 4 Kantor Dedi Mulyadi

bukamata.id – Kepala Biro Administrasi dan Pimpinan (Adpim) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Akhmad Taufiqurrahman, mengungkap secara terbuka penggunaan anggaran rumah jabatan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Menurutnya, semula anggaran yang tercantum mencapai Rp14 miliar per tahun. Namun, atas instruksi gubernur, jumlah itu dipangkas hingga berada di bawah Rp13 miliar.

Alokasi Anggaran Rumah Jabatan

Akhmad menjelaskan, dana tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi kebutuhan rumah dinas semata, melainkan untuk membiayai berbagai pos operasional.

“Untuk gaji non-ASN teknis, makan-minum tamu, belanja bibit dan bunga, cenderamata tamu, ATK, cetakan, alat listrik, langganan listrik-air, perjalanan dinas tim, dan lain sebagainya,” paparnya dikutip dari Instagram Dedi Mulyadi @dedimulyadi71, Senin (15/9/2025).

Lebih lanjut, Akhmad menegaskan bahwa anggaran itu mencakup operasional sejumlah kantor wilayah gubernur, antara lain:

• Bale Pakuan Pajajaran di Kota Bogor.
• Bale Sri Baduga di Kabupaten Purwakarta.
• Bale Jaya Dewata di Kota Cirebon.
• Bale Dewa Niskala di Kabupaten Garut.

“Anggaran-anggaran tersebut tidak hanya digunakan di Gedung Pakuan Bandung yang saat ini dijadikan salah satu kantor wilayah kerja gubernur, tapi juga digunakan untuk empat kantor wilayah kerja gubernur lainnya,” tambahnya.

Gubernur Tak Gunakan Rumah Dinas

Sejak awal menjabat, Gubernur Dedi Mulyadi memilih tidak menempati Gedung Pakuan sebagai rumah dinas. Ia tetap tinggal di rumah pribadinya di Lembur Pakuan, Subang, dan seluruh kebutuhan rumah tangganya ditanggung secara pribadi.

“Untuk gubernur sendiri, sesuai arahan beliau sejak menjabat, tidak akan menggunakan Gedung Pakuan menjadi rumah dinas beliau. Beliau tetap tinggal di rumah kediaman pribadi, dan segala kebutuhan rumah tangga tersebut ditanggung sendiri oleh beliau,” jelas Akhmad.

KDM Dorong Efisiensi Anggaran

Tidak berhenti di situ, pria yang akrab disapa KDM atau Kang Dedi Mulyadi itu bahkan meminta pemangkasan lebih lanjut. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Akhmad serta Kepala Bappeda Jabar, Dedi Mulyadi (nama sama, berbeda orang), pada awal September 2025.

“Yang lain selain perjalanan dinas, apa yang bisa digeser?” tanya KDM saat rapat tersebut.

Kepala Bappeda kemudian menyebutkan adanya pos natura, mencakup konsumsi hingga peralatan kebersihan untuk lima kantor gubernur. Semula, anggaran natura selama empat bulan (September–Desember 2025) ditetapkan sebesar Rp1,281 miliar. Namun, KDM kembali memangkasnya menjadi Rp1,225 miliar.

“1,225 (miliar rupiah) saja enggak apa-apa karena itu bukan untuk saya, (melainkan) untuk pemeliharaan kantor,” tegas KDM.