BANDUNG – Tantangan geografis Indonesia yang membentang dari Sabana hingga pegunungan tinggi membuat misi pemerataan akses digital tak bisa hanya mengandalkan satu jalur. Dalam diskusi hangat di Institut Teknologi Bandung (ITB), Selasa (7/4/2026), para pakar dan pemain industri sepakat bahwa masa depan konektivitas tanah air terletak pada kolaborasi teknologi, bukan kompetisi.
MyRepublic Indonesia, sebagai salah satu motor penggerak industri broadband, menegaskan bahwa strategi deployment jaringan harus adaptif. Tidak semua wilayah bisa “dihajar” dengan kabel, namun kabel tetap menjadi tulang punggung yang tak tergantikan.
Strategi Hybrid: Menjawab Kesenjangan Digital
Chief Technology Officer MyRepublic Indonesia, Hendra Gunawan, membedah realita di lapangan. Menurutnya, Fiber to the Home (FTTH) dan Fixed Wireless Access (FWA) memiliki peran spesifik yang saling mengunci. FTTH unggul dalam stabilitas dan bandwidth raksasa untuk area padat, sementara FWA hadir sebagai solusi lincah untuk menembus wilayah semi-urban.
“Kami melihat FTTH, FWA, dan selular bukan sebagai kompetitor, melainkan sebagai solusi yang saling melengkapi. Dukungan regulasi dan insentif yang tepat akan sangat menentukan kecepatan industri dalam memperluas jangkauan layanan. Dengan pendekatan yang berbasis kebutuhan pelanggan dan kondisi wilayah, kami optimistis dapat menghadirkan konektivitas yang lebih merata, berkualitas, dan terjangkau,” ujar Hendra Gunawan.
Senada dengan hal tersebut, Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Komdigi, Denny Setiawan, menekankan bahwa fleksibilitas adalah kunci.
“Kesimpulannya saling melengkapi. Karena enggak semuanya bisa pakai kabel, ada yang harus pakai seluler,” ungkap Denny di Aula Timur ITB.
Ia bahkan menyebutkan bahwa pemerintah siap mengerahkan teknologi satelit seperti Starlink dan Satria untuk area yang benar-benar sulit dijangkau kabel demi memastikan akses dasar tetap tersedia.
Hambatan Regulasi dan Efek Domino Ekonomi
Meski teknologi sudah siap, tantangan justru sering muncul dari meja birokrasi. Ketua Pusat Studi Kebijakan Industri dan Regulasi Telekomunikasi Indonesia ITB, Ian Josef Matheus Edward, menyoroti ketidaksinkronan kebijakan antara pusat dan daerah yang sering kali membebani biaya operasional operator.
“Jangan sampai karena kebijakan daerah malah membebani masyarakat. Tujuan kita kan supaya layanan ini terjangkau,” tegas Ian.
Ian menambahkan bahwa setiap titik BTS yang dibangun di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) bukan sekadar menara besi, melainkan mesin ekonomi baru. Akses internet yang merata diprediksi akan mengubah lanskap bantuan sosial menjadi lebih tepat sasaran berbasis data NIK pada 2029-2030 mendatang.
Masa Depan: Internet 100 Persen
Visi besar pemerintah untuk mencapai akses internet 100 persen dalam beberapa tahun ke depan membutuhkan ekosistem yang sehat. MyRepublic sendiri terus memperluas jaringan full fiber optic miliknya untuk menopang kebutuhan produktivitas tingkat tinggi, sembari tetap membuka ruang bagi teknologi nirkabel di area blank spot.
Kolaborasi antara akademisi seperti ITB, regulator dari Komdigi, asosiasi seperti ATSI, dan pelaku industri seperti MyRepublic diharapkan mampu menciptakan peta jalan digital yang tidak hanya canggih secara teknis, tetapi juga inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
