bukamata.id – Suasana Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat di Ruang Rapat Paripurna, Senin (11/5/2026), mendadak riuh saat Anggota Fraksi PKB, Maulana Yusuf, melayangkan kritik menohok langsung di hadapan Gubernur Dedi Mulyadi. Ia menuding Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mencederai empati rakyat lewat gelaran acara yang dinilai tidak transparan dan ahistoris.
Gugat Akurasi Sejarah: “Ini Mengajarkan Hal yang Salah”
Maulana Yusuf secara spesifik menyoroti rangkaian acara Milangkala Tatar Sunda yang dianggapnya tidak memiliki landasan sejarah yang jelas. Dengan nada tegas, ia mempertanyakan rute perjalanan sejarah yang disusun oleh pemerintah.
“Acara tersebut hanya bersandar pada sejarah tanpa ada referensi pasti bahwa rangkaian harus dilaksanakan selama 16 hari, serta acara tersebut, mohon maaf Pak Gubernur tidak konsisten terhadap urutan sejarah,” ujar Maulana Yusuf di hadapan forum.
Ia menambahkan kekhawatirannya mengenai dampak jangka panjang dari narasi sejarah yang keliru tersebut kepada generasi muda.
“Bagaimana bisa Tatar Sunda lahir perjalanan dari Sumedang dan berakhir di Bandung, dengan hanya 9 kabupaten saja? Ini sama saja mengajarkan hal yang salah terhadap masyarakat Jawa Barat dan Pemerintah wajib memperbaiki!”
Soroti Anggaran Fantastis Rp2,7 Miliar
Bukan hanya soal narasi, Maulana juga membongkar dugaan ketidakjujuran anggaran. Ia mempertanyakan klaim pemerintah yang menyebut acara tersebut tidak menggunakan APBD, padahal ditemukan alokasi dana miliaran rupiah.
“Pemerintah harus mempertanggungjawabkan secara transparan segala hal anggaran-anggaran yang dikeluarkan untuk acara tersebut. Dengan anggaran mencapai Rp2,7 miliar untuk di 4 kabupaten saja, lalu bagaimana dengan 5 kabupaten lainnya? Apakah dari anggaran mereka sendiri? Serta bagaimana mungkin pemerintah menyatakan bahwa acara tersebut tanpa APBD sama sekali?” cecarnya.
Desak Penghentian “Pesta” di Tengah Kemiskinan
Kritik Maulana memuncak pada isu kemanusiaan. Ia menilai kemewahan acara tersebut sangat kontras dengan realita ekonomi masyarakat Jawa Barat saat ini.
“Pesta tersebut mencederai empati! Ada masyarakat Jawa Barat yang masih dalam garis kemiskinan, apalagi seharusnya pemerintah harus memperbaiki diri yang dihadapkan dengan dokumen LKBN,” tegasnya.
Ia pun meminta pemerintah untuk segera menghentikan kegiatan seremonial tersebut dan beralih ke kerja nyata yang lebih edukatif.
“Maka hentikan pesta itu, dan pertanggungjawabkan! Susun dan buat buku sejarah Sunda yang seutuhnya, kemudian untuk dapat dipelajari anak-anak SD, SMP, SMA dan masyarakat secara umum. Biarkan anak-anak kita kelak mencintai (budayanya), bukan dari paksaan cinta seseorang yang buta terhadap cinta tersebut.”
Agenda Paripurna Tetap Berlanjut
Meski diwarnai interupsi keras, Rapat Paripurna tetap menyelesaikan sejumlah agenda penting, di antaranya:
- LKPJ 2025: Penetapan hasil pembahasan dan penyampaian rekomendasi DPRD kepada Gubernur terkait LKPJ Tahun Anggaran 2025.
- Masa Persidangan: Penutupan Masa Persidangan II dan resmi dibukanya Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026.
- Internal: Persetujuan usul Ranperda Prakarsa menjadi Prakarsa DPRD tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
DPRD Jabar menegaskan bahwa rangkaian agenda ini adalah bentuk komitmen menjalankan fungsi pengawasan demi tata kelola pemerintahan yang lebih berpihak pada rakyat.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
