bukamata.id – Pemerintah Kota Bandung menggencarkan upaya pencegahan korupsi melalui penerapan Fraud Control Plan (FCP) yang disosialisasikan kepada seluruh perangkat daerah dalam kegiatan di Hotel Aryaduta, Selasa (26/5/2026).
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyebutkan, kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk mencegah terjadinya kecurangan (fraud) di lingkungan pemerintahan sebelum masalah besar muncul.
“Tujuannya adalah membangun integritas. Ini pencegahan kecurangan supaya sebelum badai terjadi, kita sudah beres-beres,” ujar Farhan.
Menurut Farhan, penguatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi kunci dalam mencegah praktik korupsi. Namun, ia menekankan bahwa pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan individu, melainkan harus ditopang oleh sistem yang kuat.
“Terpenting adalah sistem harus berjalan, sehingga individu tidak punya peluang untuk melakukan fraud. Kalau sistemnya lemah, peluang penyelewengan akan selalu ada,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya integrasi sistem digital dalam pengawasan, termasuk mekanisme whistleblowing yang melindungi pelapor. Menurutnya, perlindungan terhadap pelapor harus menjadi perhatian serius, tidak hanya pada proses pelaporan, tetapi juga setelahnya.
“Ketika seseorang melapor, nasibnya harus jelas. Jangan sampai dia justru dirugikan. Ini yang harus kita pikirkan,” katanya.
Selain itu, Farhan menilai pentingnya memberikan penghargaan terhadap ASN yang berintegritas. ASN yang bekerja jujur dan profesional memiliki jalur karier yang jelas dan baik.
“Orang yang lurus dan baik harus kita pastikan kariernya juga bagus. Ini bagian dari membangun budaya integritas,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Farhan juga menyinggung salah satu potensi fraud yang rawan terjadi, yakni dalam penerimaan pajak daerah. Ia mengingatkan adanya praktik manipulasi pembayaran yang dapat merugikan keuangan daerah.
“Itu yang paling berbahaya, misalnya ada kesepakatan pembayaran tidak sesuai. Ini harus kita tutup celahnya,” ujarnya.
Sementara itu, Inspektur Daerah Kota Bandung, Dharmawan menyampaikan, penerapan FCP merupakan bagian dari penguatan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan manajemen risiko.
Menurutnya, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam mengendalikan kecurangan secara terintegrasi. Selain itu, FCP juga diharapkan mampu memperkuat budaya integritas dan meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko korupsi.
“Kami ingin pengendalian kecurangan ini tidak hanya menjadi pemenuhan indikator, tetapi benar-benar menjadi budaya kerja di setiap perangkat daerah,” kata Dharmawan.
Kegiatan ini diikuti sekitar 200 peserta yang terdiri dari kepala perangkat daerah, sekretaris, pejabat perencanaan, serta aparat pengawasan intern pemerintah (APIP). Narasumber berasal dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
