bukamata.id – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara program perumahan rakyat dan akses pembiayaan mikro sebagai langkah strategis dalam mempercepat pengentasan kemiskinan serta mengurangi ketimpangan hunian di Jawa Barat.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi dan Closing KUR Perumahan/KPP, PNM Lawan Rentenir, serta peluncuran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) se-Jawa Barat, yang digelar di Kabupaten Bandung, Senin (13/4/2026).
Acara tersebut turut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta Bupati Bandung Dadang Supriatna, yang bersama-sama menegaskan komitmen percepatan pembangunan hunian layak bagi masyarakat.
Integrasi Program Jadi Kunci Pengentasan Kemiskinan
Dalam sambutannya, Cucun menilai bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak dapat dilakukan secara terpisah. Menurutnya, integrasi antara Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, dan program PNM Lawan Rentenir merupakan pendekatan yang saling menguatkan.
“Hari ini kita tidak sekadar meluncurkan program, tetapi menegaskan arah keberpihakan negara. Kesejahteraan lahir dari keterhubungan kebijakan: rumah yang layak, akses pembiayaan yang adil, dan perlindungan dari jerat rentenir,” ujar Cucun.
Ia menekankan bahwa rumah layak huni bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi juga fondasi penting dalam meningkatkan kualitas hidup sekaligus mendorong kemandirian ekonomi keluarga.
Perhatian terhadap Kondisi Rumah Tidak Layak Huni
Sebagai legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat, Cucun mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih banyak masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni, khususnya di wilayah Kabupaten Bandung dan Bandung Barat.
Sejak 2019, ia aktif mengawal berbagai program bedah rumah melalui skema BSPS, dukungan CSR BUMN dan BUMD, hingga bantuan langsung dalam kondisi darurat bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Rumah bukan sekadar tempat tinggal, tapi menyangkut martabat, kesehatan, dan masa depan anak-anak kita,” tegasnya.
Tantangan Pelaksanaan BSPS di Lapangan
Dalam kesempatan tersebut, Cucun juga menyoroti sejumlah tantangan dalam implementasi program BSPS di lapangan. Kenaikan harga bahan bangunan serta upah tenaga kerja dinilai membuat nilai bantuan saat ini semakin terbatas dalam memenuhi kebutuhan riil masyarakat.
Untuk itu, ia mendorong pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan, baik dari sisi besaran bantuan, validitas data penerima, maupun penguatan pendampingan serta literasi keuangan bagi masyarakat penerima manfaat.
Persoalan Status Lahan Jadi Sorotan
Cucun turut menyinggung persoalan yang masih terjadi di sejumlah wilayah Jawa Barat, yakni adanya warga yang belum bisa mengakses bantuan BSPS karena tinggal di atas lahan milik BUMN seperti PTPN dan Perhutani.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera dicarikan solusi agar masyarakat tetap dapat memperoleh hak atas hunian yang layak tanpa terkendala status kepemilikan lahan.
“Masih ada masyarakat yang tidak bisa dibiayai BSPS karena status lahannya. Ini harus ada solusi. Saya akan mengundang seluruh stakeholder untuk duduk bersama mencari jalan keluar agar hak rakyat bisa terpenuhi,” ungkapnya.
Komitmen Bersama Percepat Hunian Layak
Di akhir kegiatan, dilakukan penyerahan simbolis bantuan BSPS kepada masyarakat penerima manfaat. Momen ini menjadi simbol kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan legislatif dalam mempercepat pembangunan rumah layak huni di Jawa Barat.
Cucun menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara di tengah masyarakat.
“Bangun rumah dengan sebaik-baiknya, jadikan sebagai awal untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga,” pungkasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
