bukamata.id – Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di Tanah Air menunjukkan tren yang masih mengkhawatirkan sepanjang tahun ini. Berdasarkan rekaman sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dikelola Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), tercatat sebanyak 72.336 buruh telah mengadu akibat kehilangan pekerjaan terhitung sejak Januari hingga Oktober 2026.
Dari keseluruhan wilayah, terhitung Jawa Barat menduduki peringkat teratas sebagai daerah dengan aduan PHK terbanyak secara nasional, dengan sumbangan mencapai 14.694 jiwa atau setara dengan 20,31 persen dari total keseluruhan di Indonesia.
Fakta tersebut termuat secara transparan dalam portal Satu Data Kemnaker. Pihak kementerian menegaskan bahwa wilayah pimpinan daerah tersebut mendominasi laporan pemutusan kerja berdasarkan tempat tinggal buruh dalam kurun waktu sepuluh bulan pertama di 2026.
“Tenaga kerja terkena PHK paling banyak menurut provinsi domisili tenaga kerjanya pada periode ini terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 20,31%,” tulis keterangan resmi Satu Data Kemnaker, dikutip Minggu (8/11/2026).
5 Besar Wilayah dengan Kasus PHK Tertinggi 2026
Gelombang pemutusan buruh ini turut melanda sejumlah daerah penyangga dan pusat industri lainnya dalam skala masif. Posisi kedua ditempati oleh Banten, yang kemudian mengekor berturut-turut di bawahnya yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, serta ibu kota negara DKI Jakarta.
Berikut rincian lengkap lima wilayah dengan jumlah aduan buruh ter-PHK terbanyak kurun Januari–Oktober 2026 merujuk arsip Kemnaker:
- Jawa Barat: 14.694 jiwa
- Banten: 8.649 jiwa
- Jawa Tengah: 6.860 jiwa
- Jawa Timur: 6.547 jiwa
- DKI Jakarta: 5.360 jiwa
Bila dikomparasikan, lonjakan angka di Tanah Pasundan terpaut cukup jauh melampaui wilayah-wilayah lain di dalam daftar darurat tersebut, menembus batasan belasan ribu korban terdampak.
Sektor Garmen dan Otomotif Jabar Jadi Titik Nadi Paling Goyah
Menanggapi krisis regional ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat membeberkan bahwa sektor garmen serta industri otomotif menjadi bidang usaha yang paling babak belur dihantam gelombang PHK.
Tekanan hebat ini tidak lepas dari hantaman arus turbulensi global yang mereduksi drastis volume ekspor maupun orderan pabrik, khususnya bagi sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga manusia (padat karya).
Situasi pelik tersebut menjadikan lanskap ketenagakerjaan industri di wilayah ini sebagai pekerjaan rumah krusial yang menuntut perhatian ekstra dari berbagai pemangku kebijakan.
Kalkulasi Data Masih Fluktuatif
Di sisi lain, pihak Kemnaker memberikan catatan bahwa akumulasi angka pencari klaim JKP ini sifatnya masih dinamis dan berpeluang bergerak naik. Kebijakan ini diberlakukan mengingat regulasi memberikan ruang bagi korban PHK untuk memproses hak klaim mereka hingga batas waktu setengah tahun (enam bulan) pasca tanggal resmi pemutusan kerja diterbitkan perusahaan.
Konsekuensinya, data kumulatif pada semester akhir tahun ini masih menyimpan potensi koreksi seiring masuknya verifikasi laporan serta usulan klaim anyar dari para pekerja.
Secara akumulatif, dari total 72.336 laporan yang masuk ke platform JKP hingga Oktober 2026, porsi terbesar mutlak dipegang oleh Jawa Barat dengan kontribusi menembus angka 14.694 orang atau 20,31 persen skala nasional.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
