bukamata.id – Anggaran fantastis yang digelontorkan untuk biaya operasional Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan berserta wakilnya Erwan Setiawan menjadi perbincangan panas. Publik bertanya-tanya, apakah kegiatan sang gubernur yang kerap wara-wiri bikin konten di media sosial juga ikut dibiayai APBD?
Rp28,8 Miliar Biaya Operasional
Dalam APBD 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan Rp33,2 miliar untuk gaji, tunjangan, dan biaya operasional Gubernur Dedi Mulyadi serta Wakil Gubernur Erwan Setiawan. Dari jumlah itu, gaji pokok dan tunjangan hanya sekitar Rp2,2 miliar, sementara dana operasional gubernur dan wakil gubernur membengkak hingga Rp28,8 miliar.
Kondisi ini memantik reaksi keras warga. Di mana, pejabat bisa digaji sampai ratusan juta bahkan miliaran. Sementara rakyat sendiri, untuk dapat Rp500 ribu sebulan saja susahnya minta ampun
Publik Kepo: Ngonten Dibayar APBD?
Dedi Mulyadi dikenal rajin membuat konten di YouTube maupun media sosial lain, mulai dari blusukan, berbincang dengan warga, hingga aksi sosial yang kerap direkam kamera. Dengan dana operasional yang tembus Rp28 miliar, warganet pun ramai menduga, jangan-jangan aktivitas “ngonten” itu ikut disokong APBD.
Komentar pedas bermunculan: “Berarti selama ini ngider sambil bikin konten pun dibiayai uang rakyat, dong?” tanya netizen.
“Gubernur influencer memang begitu, pura2 merakyat seperti jokowi, marah2, maki2 orang lalu menggusur kayak Ahog jadi berhenti tertipu dgn politisi yg kosong,” ujar netizen lain.
“Mewah kali dedi mulyadi pantesan punya duit buat ngonten,” timpal netizen.
Rincian Gaji dan Fasilitas Gubernur
Berdasarkan Pergub Jabar Nomor 30 Tahun 2025, berikut rincian gaji dan tunjangan gubernur dan wakil gubernur:
- Gaji Pokok: Rp75,6 juta
- Tunjangan Jabatan: Rp136,4 juta
- Tunjangan Keluarga, Beras, dan Khusus: Rp20,4 juta
- Iuran Jaminan Sosial: Rp8,5 juta
- Insentif Pajak Daerah: Rp1,97 miliar
- Dana Operasional: Rp28,8 miliar
- Total: Rp33,2 miliar
Artinya, gaji dan tunjangan yang diterima pertahun sebesar Rp33,2 miliar atau setara dengan Rp2,7 miliar perbulan.
Lebih mencengangkan lagi, pajak penghasilan (PPh 21) pejabat ini justru ikut ditanggung negara alias pakai uang rakyat.
Kontras dengan Kehidupan Rakyat
Di saat pejabat menikmati fasilitas super mewah, rakyat kecil kian terjepit oleh mahalnya harga kebutuhan pokok dan sulitnya mencari pekerjaan.
“Ekonomi makin sulit, pengangguran tinggi. Dapat Rp50 ribu sehari saja sudah syukur. Tapi pejabat bisa habiskan miliaran buat operasional. Itu uang siapa? Uang rakyat,” ujar warga Bandung Bernama Dudi.
Hasil Ngonten untuk Warga
Sementara itu, Gubernur Dedi Mulyadi sempat blak-blakan soal penghasilan ngontennya yang bisa mencapai miliaran.
Dalam sidang paripurna Kabupaten Cirebon, ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengambil penghasilan dari YouTube untuk kepentingan pribadi.
“Tapi Rp1 pun saya tidak pernah mengambil biaya operasional tersebut,” tegasnya.
Menurut Dedi, dana itu didistribusikan untuk masyarakat, termasuk membantu biaya pengobatan dan kebutuhan darurat warga.
“Saya distribusikan untuk pengobatan, termasuk juga tadi malam, untuk yang sesar. Untuk anaknya yang kembar siam, harus dibelah dua, sekarang sudah selesai,” jelasnya.
DPRD Juga Disorot
Tak hanya eksekutif, DPRD Jabar juga jadi sasaran kritik publik. Wakil Ketua DPRD MQ Iswara membantah isu anggota dewan menerima Rp120 juta per bulan, dan menyebut take home pay hanya sekitar Rp16 juta. Namun, publik menilai angka itu tetap terlalu tinggi dibanding kondisi mayoritas rakyat Jawa Barat.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
