bukamata.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengingatkan semua pihak untuk tetap menahan diri di tengah memanasnya situasi politik dan sosial di sejumlah daerah. Ia menegaskan, jangan sampai muncul narasi berlebihan seperti “Jawa Barat Has Fallen” yang justru bisa memperkeruh keadaan.
“Tidak boleh ada cerita ‘Jawa Barat Has Fallen’. Tahan diri, jaga akal sehat, kita jaga dan rawat Indonesia,” kata Dedi dalam unggahan Instagram pribadinya, @dedimulyadi71, Minggu (31/8/2025).
Menurutnya, bangsa Indonesia saat ini membutuhkan kedewasaan berpikir serta ketenangan dalam menghadapi situasi, bukan justru menebarkan kepanikan.
Turun Menemui Pendemo
Ketegasan itu diperlihatkan Dedi Mulyadi saat dirinya turun langsung menemui pengunjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (29/8/2025) malam.
Dengan wajah yang dipenuhi polesan diduga pasta gigi untuk meredam efek gas air mata, Dedi berjalan ke tengah kerumunan massa yang masih bertahan.
Ia sempat berdialog dengan sejumlah pengunjuk rasa meski kondisi di lokasi cukup kacau. Gas air mata masih ditembakkan aparat kepolisian untuk membubarkan massa, sementara aksi perusakan hingga pembakaran fasilitas umum terus terjadi.
Dedi terlihat memegangi kepalanya, dengan mata berair dan hidung memerah, diduga akibat ikut terpapar gas air mata. Meski demikian, ia tetap berusaha mendengarkan tuntutan massa yang menyatakan keinginan mereka untuk menduduki Gedung DPRD Jawa Barat.
Tanggapan Pakar: Hentikan Kebijakan yang Bisa Picu Amarah
Menanggapi pernyataan Dedi soal pentingnya menjaga akal sehat, pakar kebijakan publik dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, menilai langkah menenangkan situasi harus menjadi prioritas utama.
“Yang krusial saat ini adalah memastikan tidak muncul kebijakan, baik di level provinsi maupun kabupaten/kota, yang bisa memicu kemarahan publik. Kebijakan yang tidak memberikan dampak positif dan hanya sekadar menimbulkan kontroversi sebaiknya dihentikan,” ujar Kristian kepada bukamata.id, Minggu (31/8/2025).
Ia juga mengingatkan agar pemerintah berhati-hati terkait pemberian fasilitas kepada pejabat. Menurutnya, sensitivitas publik terhadap isu tersebut sedang tinggi. Jika ada kebijakan serupa dalam waktu dekat, sebaiknya dibatalkan demi mencegah amarah masyarakat semakin meluas.
“Termasuk berhati-hati dengan fasilitas yang akan diberikan kepada pejabat politik dan pemerintah daerah. Sebab, sensivitas terhadap fasilitas seperti ini sedang cukup peka. Psikologi sosial masyarakat sedang mudah tersulut,” ungkapnya.
Kristian menambahkan, upaya menenangkan situasi perlu diikuti dengan langkah memperkecil kesenjangan ekonomi. Salah satunya dengan merasionalisasi tunjangan dan fasilitas pejabat serta mempersempit selisih penghasilan antara UMR dengan gaji anggota DPR maupun pejabat pemerintah.
“Bahkan jika diperlukan sebaiknya perkecil kesenjangaan penghasilan masyarakat dengan penguasa dengan cara merasionalisasi tunjangan dan fasilitas yang diberikan kepada para politisi,” ujarnya.
“Hal itu bisa menjadi langkah positif agar kecemburuan ekonomi dapat ditekan,” pungkasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
