bukamata.id – Pukul sembilan pagi di Melbourne, udara musim semi bertiup cukup kencang. Di salah satu sudut ruang kelas Human Rights Law di University of Melbourne, dua wajah yang hampir identik duduk berdampingan. Mereka adalah Devi Yusvitasari dan Desi Yunitasari. Bagi profesor atau teman sebangkunya yang warga asing, mereka mungkin hanya sekadar mahasiswi kembar asal Indonesia yang cerdas. Namun, di balik jaket tebal dan deretan buku hukum internasional yang mereka pelajari, tersimpan sebuah narasi perjuangan hidup yang teramat panjang—sebuah kontras yang tajam jika kita melihat bagaimana beasiswa negara belakangan ini diuji oleh riak polemik di media sosial.
Kisah Devi dan Desi yang berhasil menembus beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) secara bersamaan tengah mencuri perhatian publik. Di tengah tajamnya sorotan masyarakat terhadap integritas para penerima beasiswa luar negeri, si kembar asal Banyuwangi, Jawa Timur ini hadir membawa pesan kuat tentang esensi sejati dari kesempatan yang dibiayai oleh uang rakyat.
Lahir dari Rahim Perjuangan: Ibu Seorang PRT dan Buruh Tani
Dua saudara kembar yang kini menginjak usia 26 tahun tersebut lahir dan tumbuh besar dalam dekapan keluarga prasejahtera di ujung timur Pulau Jawa, tepatnya di Banyuwangi. Sejak mereka masih kanak-kanak, ingatan Devi dan Desi lekat dengan sosok sang ibu yang bekerja keras banting tulang sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) demi menyambung hidup keluarga.
Ada satu titik kelam yang membekas dalam memori kolektif mereka. Saat berstatus sebagai single parent, sang ibu terpaksa mengambil keputusan nekat demi masa depan anak-anaknya dengan mengadu nasib menjadi pekerja migran di Singapura. Namun, alih-alih merubah nasib, realita pahit justru menghadang. Tiga bulan merantau di negeri orang, sang ibu terpaksa pulang ke Indonesia dengan tangan hampa karena hak gajinya tidak dibayarkan sesuai kesepakatan. Kini, di kampung halaman, ibu dan ayah sambung mereka sehari-hari menyambung hidup dengan mengandalkan peluh di sawah sebagai buruh tani. Keterbatasan ekonomi ini, alih-alih mematahkan semangat, justru menjadi bahan bakar utama bagi mereka untuk membalikkan garis takdir.
Menjadi SPG Demi Tiket Masuk Kuliah
Sejak duduk di bangku Sekolah Dasar (SD), Devi dan Desi dikenal sebagai anak-anak yang cerdas dan selalu menjadi juara kelas, sehingga mereka kerap mendapatkan bantuan pendidikan serta beasiswa. Namun, tembok tebal kemiskinan benar-benar menghadang tepat setelah mereka lulus dari Sekolah Menengah Atas (SMA). Tabungan keluarga yang nihil membuat mimpi untuk langsung menginjakkan kaki di perguruan tinggi sempat harus layu karena kekurangan biaya.
Tidak mau meratapi nasib, keduanya memutuskan menunda kuliah selama satu tahun (gap year). Modal untuk mendaftar kuliah dan menyambung hidup mereka kumpulkan dengan bekerja sebagai Sales Promotion Girl (SPG) di dua perusahaan yang berbeda. Di siang hari mereka berdiri menawarkan produk, di malam hari mereka membuka buku, membedah soal-soal untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian Seleksi Bersama Masuk Perguruan Ting Negeri (SBMPTN).
Perjuangan itu berbuah manis pada tahun 2017 ketika keduanya dinyatakan lolos di jurusan Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), Bali. Selama mengenyam pendidikan S1 tersebut, performa akademik mereka melesat dan berbagai beasiswa mereka babat habis demi meringankan beban orang tua.
“Kami sewaktu S1 juga mendapat beasiswa. Seperti Beasiswa Bank Indonesia, Peningkatan Prestasi Akademik (PPA), Beasiswa Pertukaran Mahasiswa dari Kemenristekdikti, Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dari Pemda Banyuwangi, hingga beasiswa Dataprint. Dapat pengurangan UKT juga, dari sekitar Rp 4 juta ke Rp 500 ribu per semester,” tutur Devi.
Tahun 2021, mereka lulus tepat waktu dengan predikat yang nyaris sempurna. Devi berhasil meraih IPK 3,96, sementara sang adik kembar, Desi, menempel ketat dengan raihan IPK 3,95.
Satu Kali Percobaan LPDP dan Alasan Memilih Isu HAM
Pasca-kelulusan S1, rekam jejak profesional mereka dibangun bersama dengan sangat solid. Mereka mengawali karier di firma hukum yang sama, sempat bergabung dengan organisasi internasional UNICEF kantor Indonesia walau hanya sesaat, hingga menjadi organizing committee di Komnas Perempuan. Dedikasi terbesar kemudian mereka curahkan saat pulang ke kampung halaman untuk mengembangkan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Banyuwangi.
Pilihan untuk melanjutkan studi S2 di bidang Human Rights Law (Hukum Hak Asasi Mahasiswa) di University of Melbourne bukanlah sebuah kebetulan. Pilihan itu berakar langsung dari luka masa lalu sang ibu yang pernah menjadi korban ketidakadilan sebagai pekerja migran. Pengalaman pahit itulah yang menjadi latar belakang kuat mengapa mereka fokus pada isu hak asasi manusia.
Hebatnya, beasiswa bergengsi LPDP berhasil mereka dapatkan hanya dalam satu kali percobaan. Kendati demikian, mereka tidak menampik bahwa Tes Bakat Skolastik (TBS) yang dihadapi dulu teramat sulit. Strategi mereka saat itu adalah rajin berlatih sekaligus memetakan kelebihan dan kekurangan pada jenis soal yang diujikan. Jika kurang kuat di bagian numerik, maka mereka akan memperkuat nilai di bagian analogi verbal.
Saat sesi wawancara, pihak penguji LPDP sempat bertanya kritis mengapa dua anak kembar ini memiliki mimpi, fokus, hingga pengalaman yang sama, serta mengkhawatirkan adanya tumpang tindih (redundant).
Namun, dengan lugas Desi meyakinkan para penguji: “Kami jawab pada dasarnya memiliki kesamaan dan selalu berkolaborasi berusaha untuk melengkapi dalam advokasi. Misalnya salah satu berfokus ke sisi substansi, satu lagi berfokus ke sisi strategi. Kesamaan kami tidak bersifat redundant. Interviewer kami yakinkan bahwa fokus ataupun pengalaman kami justru menguatkan dalam upaya advokasi kami terhadap perempuan dan anak.”
Kontras Tajam: Polemik Integritas di Sisi Lain Dunia
Di saat kisah dua bersaudara asal Banyuwangi ini memberikan inspirasi tentang bagaimana uang negara mampu mengangkat derajat anak buruh tani hingga ke universitas top dunia, publik Indonesia beberapa waktu lalu justru dihentakkan oleh kabar miring dari alumni penerima beasiswa yang sama di belahan bumi Eropa.
Nama Arya Pamungkas Iwantoro dan Dwi Sasetyaningtyas (Tyas) mendadak menjadi perbincangan hangat yang memicu gelombang kemarahan warganet. Ironi ini bermula dari unggahan video kontroversial Tyas—alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) yang menempuh studi S2 di Delft University of Technology, Belanda, mengambil jurusan Sustainable Energy Technology dengan menggunakan dana LPDP.
Dalam sebuah konten di media sosial miliknya, Tyas meluapkan rasa bahagianya karena anak keduanya resmi mendapatkan status Warga Negara Asing (WNA) Inggris (British Citizen). Namun, kalimat yang ia sematkan dinilai mencederai rasa nasionalisme publik: “Cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan paspor kuat WNA,”.
Pernyataan tersebut langsung memantik badai kecaman. Netizen menganggap kalimat Tyas tidak etis dan merendahkan status kewarganegaraan Indonesia, padahal seluruh biaya pendidikan tingginya disokong oleh APBN yang berasal dari pajak rakyat Indonesia.
Gelombang kemarahan publik menggelinding bak bola salju. Netizen mulai menguliti jejak digital keluarga tersebut dan menemukan fakta mengejutkan: sang suami, Arya Pamungkas Iwantoro—lulusan program magister dan doktoral dari Universitas Utrecht, Belanda—diduga kuat juga merupakan awardee LPDP. Padahal sebelumnya, Tyas sempat menyatakan suaminya bukan penerima beasiswa tersebut. Lebih parah lagi, muncul indikasi bahwa Arya belum menuntaskan kewajiban wajib kontribusinya untuk kembali dan mengabdi di Indonesia selama kurang lebih delapan tahun pasca-studi.
Sanksi Tegas: Pengembalian Miliaran Rupiah dan Daftar Hitam
Melihat polemik yang kian liar, pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan pihak direksi LPDP langsung mengambil tindakan tegas. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara dan menyatakan kekecewaannya.
“Saya harap teman-teman yang dapat pinjaman dari LPDP kalau nggak seneng ya gausah menghina negara lah. Jangan menghina negara sendiri,” tegas Menkeu Purbaya dalam sebuah konferensi pers resmi edisi Februari 2026.
Berdasarkan hasil koordinasi internal, Arya dikabarkan telah menyatakan kesediaannya untuk mengembalikan seluruh dana beasiswa yang pernah ia terima. Namun, pengembalian ini tidaklah murah. Aturan baku LPDP menyebutkan bahwa pengembalian dana tidak hanya menyasar komponen pokok, melainkan juga akumulasi bunga yang berjalan. Total dana pokok yang dituntut untuk dikembalikan oleh Arya diperkirakan menyentuh angka fantastis, yakni sebesar Rp 2,53 miliyar, belum termasuk bunga.
Tidak hanya sanksi finansial, Menkeu Purbaya juga memastikan langkah pemblokiran karier bagi yang bersangkutan di dalam negeri. Nama Arya akan dimasukkan ke dalam daftar hitam (blacklist) lingkungan pemerintahan, memastikan ia tidak akan pernah bisa bekerja di instansi atau mengecap proyek milik negara.
Menjaga Niat Awal di Melbourne
Kembali ke Melbourne, riuh rendah polemik tersebut seolah menjadi pengingat berharga bagi Devi dan Desi. Cerita perjalanan inspiratif serta keseharian mereka sebagai mahasiswi kembar di Australia dapat dipantau publik melalui akun Instagram resmi mereka, @visitwins_. Bagi mereka, beasiswa ini bukan sekadar tiket untuk gaya hidup mentereng di luar negeri, melainkan sebuah amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Mereka sengaja memilih University of Melbourne selain karena reputasinya sebagai salah satu kampus hukum terbaik dunia, juga karena masa studinya yang padat dan efisien, yakni hanya satu tahun—lebih singkat dari kampus luar negeri lainnya yang umumnya memakan waktu dua tahun. Target mereka jelas: setelah lulus, mereka ingin segera berkontribusi sebagai research associate, tetap aktif melakukan advokasi sosial bagi hak perempuan dan anak di daerah, sembari mencuri peluang beasiswa berikutnya untuk melanjutkan studi ke jenjang S3.
Menjalani hidup sebagai perantau di negara orang tentu memiliki tantangan tersendiri. Namun, bagi Desi, memiliki saudara kembar yang memiliki frekuensi dan ketertarikan isu yang sama adalah sebuah berkah terbesar. Ketika rasa lelah atau perbedaan pendapat melanda, mereka selalu punya cermin untuk berkaca.
“Kami selalu berusaha mencari jalan tengah yang terbaik, misalnya seperti menentukan kampus kemarin. Keuntungan memiliki saudara kembar yang tertarik pada isu yang sama adalah bisa saling memotivasi, terutama saat menghadapi masalah. Jadi saling mengingatkan untuk bersyukur dan mengingatkan ke niat awal kenapa kita memulai sesuatu atau mengambil keputusan,” pungkas Desi menutup percakapan.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
