bukamata.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah beberapa dapur di Kabupaten Bandung Barat dihentikan sementara pasca kasus keracunan massal.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa fokus utama satgas adalah meningkatkan kualitas sajian makanan bagi siswa penerima MBG, sekaligus memastikan program berjalan aman dan sesuai standar.
“Ya, kita fokus saja pada peningkatan kualitas MBG. Yang paling utama nanti minggu depan kita bikin MoU, kita bikin satgas dan kita bikin aturan-aturan yang bisa mengikat semua pihak,” ujar Dedi di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (30/9/2025).
Fungsi Satgas MBG
Satgas ini akan menerima pengaduan dari siswa terkait sajian MBG yang dianggap tidak sesuai. Dedi menekankan bahwa setiap penerima makanan berhak melaporkan temuan melalui media sosial atau grup WhatsApp, agar dilakukan pemeriksaan dan audit.
“Pengguna atau penerima manfaat MBG ini manakala makanannya tidak sesuai dengan jumlah angka Rp10.000, maka dia nanti posting dimasukin ke media sosial atau dimasukin ke grup WA pengaduan,” kata Dedi.
Dedi menambahkan, satgas memiliki kewenangan memberikan tiga jenis sanksi kepada dapur SPPG jika terbukti melanggar:
- Sanksi administratif
- Pemberhentian sementara
- Sanksi pidana jika ditemukan indikasi penyalahgunaan dana negara
Selain itu, dapur yang saat ini dihentikan sementara akan segera diganti agar program MBG tetap berjalan, dan pemerintah provinsi mendorong agar dapur SPPG hadir langsung di sekolah-sekolah untuk meminimalkan risiko keracunan.
Tanggapan Presiden Prabowo Subianto
Presiden Prabowo Subianto menanggapi kasus keracunan MBG di beberapa daerah sebagai hal yang minor.
“Sampai hari ini sudah menjelang 30 juta penerima manfaat, 30 juta anak dan ibu hamil tiap hari menerima makanan. Bahwa ada kekurangan iya, ada keracunan makan iya, kita hitung dari semua makanan yang keluar, penyimpangan kekurangan atau kesalahan itu adalah 0,0017 persen,” tutur Prabowo di Munas VI PKS, Jakarta, Senin (29/9/2025).
Prabowo menekankan bahwa meski ada kekurangan, program MBG merupakan langkah strategis yang berdampak luas.
“Brazil butuh 11 tahun untuk mencapai 47 juta penerima manfaat, presidennya cerita sama saya, mereka butuh 11 tahun, kita 11 bulan sudah 30 juta,” jelasnya.
Program MBG juga berdampak pada ekonomi lokal, dengan menciptakan 1,5 juta lapangan kerja baru pada awal 2026, serta mendorong pengeluaran bahan pangan dari desa dan kecamatan.
“Kita telah berhasil menghidupkan ekonomi rakyat bahwa tiap hari kita butuh, telur, kita butuh sayur, kita butuh ikan, ayam, butuh bahan-bahan dari kampung-kampung itu sendiri, dari kecamatan-kecamatan itu sendiri, di puncaknya nanti tahun depan kita akan gelontorkan mendekati Rp300 T untuk MBG,” pungkas Prabowo.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
