bukamata.id – Gubernur Jawa Barat terpilih periode 2025-2030, Dedi Mulyadi, menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien dan tepat sasaran.
Dedi mengungkapkan bahwa selama ini banyak anggaran yang seharusnya untuk sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan penanganan kemiskinan, justru sering disalahgunakan untuk kegiatan yang tidak relevan, seperti seminar, studi banding, atau analisis yang tidak memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Seringkali kita terjebak dengan ungkapan anggaran pendidikan 40%, anggaran kesehatan 30%, anggaran penanganan masyarakat miskin 40%, kalimat-kalimat itu belum tentu benar,” kata Dedi Mulyadi, dikutip dari Instagram @dedimulyadi71, Selasa (18/2/2025).
Ia menyebutkan bahwa anggaran pendidikan, misalnya, sering kali tidak sepenuhnya digunakan untuk pengadaan buku yang layak untuk anak-anak sekolah, pembangunan ruang kelas baru, atau fasilitas pendidikan lainnya.
Sebaliknya, anggaran tersebut seringkali dialihkan untuk kegiatan seperti studi banding atau seminar yang tidak memberikan manfaat signifikan bagi dunia pendidikan.
Begitu pula dengan anggaran kesehatan dan kemiskinan. Menurut Dedi, meskipun anggaran untuk kesehatan dan penanggulangan kemiskinan cukup besar, seringkali dana tersebut tidak digunakan untuk membeli alat kesehatan, membangun infrastruktur kesehatan, atau menyediakan layanan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Alih-alih, anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan administratif yang tidak langsung berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, seperti seminar atau pengarahan.
“Anggaran kemiskinan juga bisa begitu, judulnya penanganan kemiskinan isinya seminar di hotel, isinya studi banding,” tambahnya.
Sebagai solusinya, Dedi Mulyadi menekankan pentingnya pembangunan analisis anggaran yang terbuka dan transparan kepada masyarakat.
Menurutnya, setelah dana terkumpul, anggaran harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan nyata masyarakat, seperti pembangunan ruang kelas atau infrastruktur yang mendukung sektor pendidikan dan kesehatan.
“Misalnya saya di Provinsi Jawa Barat, butuh ruang kelas apa TIK. Ruang kelasnya 60 miliar, TIK-nya 730 miliar. Ya butuh ruang kelas dong, ruang kelasnya yang harusnya 730 miliar, bukan TIK-nya,” jelas Dedi, memberikan contoh konkret tentang alokasi anggaran yang tepat.
Sebagai Gubernur Jabar terpilih, Dedi Mulyadi juga menekankan pentingnya keterbukaan anggaran di semua lembaga pemerintah, dari pusat hingga daerah.
Ia menyarankan agar anggaran dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, bahkan hingga tingkat satuan tiga di portal masing-masing lembaga pemerintah.
“Kalau itu gak diberikan, wah bohong transparansi,” tegasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
