bukamata.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa Universitas Pasundan (Unpas) yang menunjukkan gagasan kritis terhadap negara.
Namun, di balik pujian tersebut, Dedi juga melontarkan sebuah tantangan yang menohok, para mahasiswa diharapkan tidak hanya terpaku pada profesi guru, khususnya bagi mereka yang berada di jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD).
Dedi Mulyadi menekankan pentingnya membentuk karakter manusia yang kuat untuk membangun civil society yang jujur dan efisien. Ia berpesan agar mahasiswa tidak hanya mengkritik pejabat yang korup, tetapi juga membangun integritas diri, salah satunya dengan tidak korupsi terhadap orang tua atau memboroskan uang kuliah.
“Kalau negara tidak, aparat tidak boleh koruptif, mahasiswa juga enggak boleh koruptif sama orang tuanya, enggak boleh nilep uang semesteran, enggak boleh boros,” ucap Dedi usai menghadiri Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Unpas Tahun Akademik 2025/2026 di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) ITB, Selasa (16/9/2025).
“Karena itu prasyarat untuk membangun civil society yang kuat. Yaitu pemimpinnya kuat, rakyatnya juga harus kuat. Pemimpinnya jujur, rakyatnya juga jujur, generasinya juga jujur,” lanjutnya.
Soroti Ketidaksesuaian Lulusan dan Kebutuhan Pasar
Dedi lantas mengarahkan perhatiannya pada isu ketidaksesuaian antara kebutuhan pasar kerja dengan lulusan perguruan tinggi. Ia secara spesifik menyinggung kelebihan pasokan lulusan dari jurusan pendidikan guru, seperti PGSD. Menurutnya, hal ini menimbulkan masalah serius yang perlu segera diatasi.
“Problem pendidikan di kita itu antara kebutuhan pasar dengan lulusan perguruan tingginya tidak match,” ujarnya.
“Jadi misalnya jurusan yang sudah over masih diproduksi. Jurusan yang tidak ada enggak ada orangnya. Nah, itu yang harus segera dibenahi ke depan sehingga tenaga-tenaga Indonesia itu mampu menjawab tantangan pasar,” tambahnya.
Minta Mahasiswa Cari Profesi Adaptif
Dedi Mulyadi meminta mahasiswa untuk berpikir lebih adaptif dan visioner. Ia mengajak mereka untuk melihat profesi apa yang akan menjadi tantangan 10 hingga 20 tahun ke depan, dan mempersiapkan diri dengan keterampilan yang relevan.
Ia menambahkan, saat ini pemerintah sedang berupaya mengatasi penumpukan tenaga honorer dengan skema P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Namun, jika lulusan PGSD dan ilmu keguruan terus bertambah tanpa kendali, pemerintah akan kesulitan menyerap mereka di masa depan.
“Kalau hari ini kita misalnya ngangkat P3K sebagai solusi dari menumpuknya tenaga honorer, tapi kalau periode berikutnya lulusan PGSD dan lulusan ilmu keguruan mau ditampung di mana kan kita harus pikirkan ya,” katanya.
Oleh karena itu, Dedi Mulyadi menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kuota penerimaan mahasiswa di jurusan keguruan. Ia berharap adanya kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi untuk menyeimbangkan jumlah lulusan dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga setiap generasi muda memiliki peluang yang lebih baik untuk berkontribusi pada pembangunan bangsa.
“Kalau nanti diserap, maka harus ada stack berapa tahun untuk agar tidak terjadi penumpukan. Kan gitu loh. Kan kalau hari ini kita misalnya ngangkat P3K sebagai solusi dari menumpuknya tenaga honorer, tapi kalau periode berikutnya lulusan PGSD dan lulusan ilmu keguruan mau ditampung di mana kan kita harus pikirkan ya,” tandasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
