bukamata.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjelaskan rencana penataan ulang kawasan Gedung Sate yang mencakup integrasi halaman dengan kawasan Gasibu.
Menurut Dedi, penataan ini bukan sekadar perubahan fisik, tetapi upaya menghadirkan ruang publik yang lebih tertata sekaligus mengurangi dampak kemacetan saat terjadi aktivitas besar, termasuk aksi unjuk rasa.
“Pertanyaannya, kenapa harus dipisahkan? Tujuannya agar akses halaman Gedung Sate-nya terbangun dengan baik,” ujarnya saat ditemui di Gedung Pakuan pada Rabu (15/04/2026)
Dedi mengungkapkan, selama ini setiap aksi demonstrasi di kawasan tersebut kerap berdampak pada penutupan Jalan Diponegoro, yang berujung pada kemacetan panjang di Kota Bandung.
“Setiap terjadi unjuk rasa itu Jalan Diponegoro ditutup. Akhirnya terjadi kemacetan di Kota Bandung yang parah,” katanya.
Melalui penataan baru, ia memastikan kondisi tersebut tidak akan terulang. Akses jalan akan tetap dibuka meskipun aktivitas berlangsung di area Gedung Sate.
“Ke depan tidak akan pernah itu terjadi, karena Jalan Diponegoro-nya tetap terbuka, tidak akan terganggu oleh berbagai kegiatan di halaman Gedung Sate,” tegasnya.
Sebagai solusi, Pemprov Jawa Barat merancang jalur lalu lintas yang dibuat melingkar di sekitar kawasan tersebut. Nantinya, arus kendaraan akan diarahkan melalui jalur yang terhubung hingga ke depan Masjid Pusdai dan kawasan Gasibu.
“Bukan jembatan, jalannya melingkar. Nanti muter ke depan Pusdai, belok kanan. Sebagian Gasibu digunakan untuk jalur di ujungnya, jadi lebih baik,” jelas Dedi.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa ruang untuk menyampaikan aspirasi tetap terbuka bagi masyarakat.
“Unjuk rasa boleh, tapi tidak mengganggu lalu lintas,” tambahnya.
Selain aspek lalu lintas, penataan ini juga akan menghadirkan ruang terbuka yang lebih luas dan terintegrasi antara Gedung Sate dan Gasibu.
Dedi menilai, selama ini kawasan Gasibu kerap dianggap sebagai bagian dari lingkungan Pusdai, bukan sebagai halaman utama Gedung Sate.
“Yang ada adalah penataan, halamannya jauh lebih bagus, lebih luas, dan Gasibu tidak menjadi halaman Pusdai,” ujarnya.
Ia juga memastikan bahwa elemen penting seperti prasasti di kawasan tersebut tidak akan dipindahkan.
“Prasasti tidak akan digeserkan, tetap di situ,” katanya.
Penataan ini diharapkan tidak hanya memperbaiki wajah kawasan pusat pemerintahan Jawa Barat, tetapi juga menghadirkan ruang publik yang lebih nyaman, fungsional, dan tetap ramah bagi aktivitas masyarakat.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
