bukamata.id – Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menyoroti rencana pengelolaan APBD Jawa Barat 2026 yang mengalami penurunan sebesar Rp2,4 triliun akibat pengurangan dana dari pemerintah pusat. Menurutnya, kondisi ini memang memberatkan, namun pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus segera melakukan penyesuaian anggaran.
“Ya memang itu memberatkan daerah termasuk Jawa Barat dan kota/kabupaten. Ya tapi mau bagaimana lagi, keuangan di pusat saat ini memang seperti itu, ya kita harus terima,” ujar Erwan saat ditemui di Gedung DPRD Jabar, Kamis (25/9/2025).
Penurunan dana pusat berdampak pada berbagai pos anggaran, mulai dari dana bagi hasil pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), hingga Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun non-fisik. Kondisi ini membuat APBD Jabar 2026 yang awalnya diproyeksikan Rp31,1 triliun, kini turun menjadi Rp28,6 triliun.
Erwan menekankan, meski ada pengurangan dana, pemerintah provinsi tetap berkomitmen menjaga keberpihakan pada layanan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan irigasi.
“Ayeuna mah papinter-pinter lah istilahnya mengatur dari anggaran itu sendiri. Sekarang termasuk di DPRD provinsi, kota/kabupaten sudah siap untuk penyesuaian,” tambahnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengumumkan akan mengambil kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2026. Langkah ini dilakukan menyusul pengurangan dana transfer pusat yang cukup tajam ke Jawa Barat.
Menurut Dedi Mulyadi, dana transfer pusat ke Jabar pada 2026 mengalami penurunan signifikan mencapai Rp2,458 triliun.
“Dana transfer pusat ke Jabar pada 2026 penurunannya mencapai Rp2,458 triliun,” ujarnya, Kamis (25/9/2025).
Dedi Mulyadi menegaskan, meski anggaran berkurang, keberpihakan pada pembangunan layanan dasar warga Jabar tidak boleh dipangkas.
“Saya sebagai gubernur, pembangunan infrastruktur, sarana pendidikan, dan layanan kesehatan tidak boleh berkurang. Pembangunan irigasi tidak boleh berkurang,” tegasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
