bukamata.id – Papan penunjuk statistik di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat menampilkan deretan angka yang sepintas memicu kebanggaan. Pada akhir 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tanah Pasundan bertengger di angka 75,90 poin. Capaian ini menandai lonjakan sebesar 0,98 poin atau tumbuh 1,31 persen dibandingkan tahun 2024 yang berada pada level 74,92.
Secara statistik, ini bukan sekadar kenaikan biasa. Laju 1,31 persen pada 2025 tersebut diklaim sebagai akselerasi pertumbuhan IPM tertinggi dalam lima tahun terakhir, sekaligus menempati posisi puncak sebagai kenaikan delta atau percepatan tahunan tertinggi secara nasional. Seluruh indikator pembentuknya—mulai dari usia harapan hidup, dimensi pendidikan, hingga daya beli—menunjukkan kurva yang menanjak naik.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat bergegas menyambut torehan ini sebagai bukti sahih efektivitas roda pembangunan. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan optimisme pemerintahannya atas lompatan angka tersebut.
“Kenaikan IPM Jawa Barat justru peringkat pertama nasional. Hampir 1 poin kenaikannya,” kata KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi beberapa waktu lalu.
KDM membandingkan torehan tersebut dengan provinsi tetangga, di mana IPM Jawa Timur naik 0,78 poin dan Jawa Tengah sebesar 0,90 poin. “KDM berharap, dalam beberapa waktu ke depan, capaian IPM Jawa Barat bisa masuk 10 besar nasional. Ia yakin, pembangunan yang terus dilakukan dapat meningkatkan IPM Jawa Barat,” lanjutnya seraya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi.
Namun, ketika selebrasi atas angka agregat 75,90 itu menggema dari gedung-gedung pemerintahan, sebuah pertanyaan mendasar muncul dari sudut-sudut kampung, pesisir, dan wilayah pinggiran: Apakah klaim statistik tersebut benar-benar mencerminkan peningkatan kualitas hidup warga secara nyata dan merata, ataukah sekadar representasi matematis yang menutupi ketimpangan struktural di lapangan?
Membongkar Anatomi Angka 75,90
Apabila dibedah secara mendalam, kenaikan IPM Jawa Barat 2025 didukung oleh perbaikan di tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.
Kepala BPS Jawa Barat, Margaretha Ari Anggorowati, memaparkan bahwa percepatan IPM didukung oleh pergerakan positif pada seluruh komponen pembentuknya.
- Dimensi Kesehatan: Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir mencapai 75,53 tahun, atau naik 0,37 tahun (0,49 persen) dari tahun sebelumnya.
- Dimensi Pendidikan: Harapan Lama Sekolah (HLS) melesat menjadi 13,02 tahun (tumbuh 1,72 persen atau naik 0,22 tahun), menandakan peluang pendidikan generasi muda hingga tingkat perguruan tinggi tahun pertama. Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas tumbuh 3,04 persen menjadi 9,14 tahun.
- Standar Hidup Layak: Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan merangkak naik Rp290 ribu menjadi Rp12,45 juta per tahun (tumbuh 2,39 persen), diiringi penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 193,92 ribu jiwa.
“Indikator kesehatan yang membentuk harapan hidup mengalami perbaikan. Di antaranya adalah persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak meningkat sebesar 0,94 persen poin serta persentase rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas buang air besar menurun sebesar 0,50 persen poin dibanding tahun sebelumnya,” ujar Margaretha.
Namun, Pakar Ekonomi dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Aknolt Kristian Pakpahan, mengingatkan agar publik tidak terjebak pada angka tunggal dan ilusi base effect.
“Kenaikan 0,98 poin menjadi 75,9 tentu patut diapresiasi. Perlu diperhatikan, kalau kita lihat trennya, IPM Jawa Barat meningkat konsisten sejak tahun 2022, tetapi laju kenaikannya justru melambat: dari 1,29 poin pada 2023 menjadi 1,18 poin pada 2024 dan 0,98 poin pada 2025,” ungkap Aknolt kepada bukamata.id, Minggu (16/8/2026).
Aknolt menepis anggapan bahwa lompatan ini murni hasil keajaiban program instan. “Apakah ini murni efektivitas program pembangunan manusia? Rasanya tidak sesederhana itu. IPM dipengaruhi oleh banyak hal, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga kemampuan ekonomi masyarakat. Perlu dicatat, yang lebih penting bukan besarnya kenaikan satu tahun, tetapi apakah tren tersebut konsisten dan apakah peningkatannya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat,” tegasnya.
Rekor Akselerasi vs Peringkat 15 Nasional: Realitas di Bawah Banten
Satu kontradiksi paling menyolok dalam narasi pembangunan Jawa Barat terletak pada jarak antara laju pertumbuhan (growth rate) dan posisi absolut (level of achievement). Jabar boleh mengklaim pertumbuhan tahunan tertinggi secara nasional, tetapi dari sisi peringkat, Jawa Barat masih tertahan di posisi ke-15 dari 38 provinsi di Indonesia.
Provinsi tetangga, Banten, bertengger di peringkat ke-7 dengan skor IPM 77,25—jauh meninggalkan Jawa Barat. Bahkan jika disandingkan dengan DKI Jakarta (85,05) dan DI Yogyakarta (82,48), gap pembangunan manusia yang harus dikejar Jabar tergolong sangat lebar.
Pakar Kebijakan Publik, Kristian Widya Wicaksono, menilai bahwa pemisahan antara laju pertumbuhan dan capaian riil merupakan prasyarat mutlak dalam evaluasi kebijakan.
“Jadi, perlu diluruskan bahwa istilah ‘tertinggi secara nasional’ tidak sama dengan ‘nilai IPM tertinggi secara nasional’. Nilai IPM Jawa Barat sebesar 75,90 justru berada pada posisi ke-15 dari 38 provinsi. Banten mencapai 77,25 dan berada jauh di atas Jawa Barat,” ujar Kristian.
Kristian menjelaskan bahwa daerah yang berangkat dari nilai basis lebih rendah memang cenderung mencatatkan persentase pertumbuhan lebih spektakuler. Namun, hal itu tidak otomatis menghapus ketertinggalan.
“Daerah yang memulai dari nilai lebih rendah dapat mencatat pertumbuhan lebih cepat, tetapi tetap memiliki tingkat pembangunan manusia yang lebih rendah dibandingkan daerah lain. Karena itu, pemerintah tidak cukup mengejar peningkatan persentase tahunan. Pemerintah perlu memastikan bahwa pertumbuhan tersebut mampu mempersempit jarak dengan daerah yang memiliki kualitas pembangunan manusia lebih baik,” kata Kristian.
Senada dengan Kristian, Aknolt Kristian Pakpahan menyoroti basis IPM provinsi-provinsi papan atas yang sudah kokoh sejak awal.
“Jawa Barat memang tumbuh cepat, tetapi provinsi lain memiliki level IPM yang sejak awal lebih tinggi. Jadi, Jabar sedang mengejar ketertinggalannya. Karena itu, saya rasa Jabar tidak cukup hanya tumbuh cepat tapi harus tumbuh secara konsisten dan lebih agresif terutama memperbaiki sektor pendidikan, kesehatan, serta pendapatan masyarakat, utamanya di wilayah yang masih tertinggal,” papar Aknolt.
Jurang Spasial: Bandung 84,66 vs Cianjur 69,84
Pembangunan manusia di Jawa Barat juga mengidap “penyakit” kesenjangan wilayah yang kronis. Angka 75,90 hanyalah rerata matematis yang menyembunyikan jurang lebar antara kawasan metropolitan yang gemerlap dengan kabupaten pedesaan yang tertinggal.
Data BPS 2025 mengungkapkan peta ketimpangan daerah secara jelas:
- Kategori Sangat Tinggi: Didominasi kawasan perkotaan seperti Kota Bandung (84,66), Kota Bekasi (84,43), Kota Depok (84,43), dan Kota Cimahi (80,85).
- Kategori Tinggi: Mayoritas terdiri dari 22 kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat.
- Kategori Sedang: Hanya ada satu daerah yang masih tertahan di kategori ini, yaitu Kabupaten Cianjur dengan skor 69,84.
Selisih antara Kota Bandung di posisi puncak dan Kabupaten Cianjur di posisi terbawah sangat mencolok, yakni mencapai 14,82 poin.
Aknolt menganalisis bahwa disparitas ini mencerminkan model pembangunan Jawa Barat yang masih sangat urban-centric dan bertumpu pada koridor manufaktur tertentu.
“Struktur ekonomi Jawa Barat sangat terkonsentrasi pada kawasan industri dan perkotaan seperti Bekasi, Karawang, Bandung Raya, dan sekitarnya. Masalahnya bukan industrialisasi itu sendiri, tetapi bagaimana manfaat industrialisasi didistribusikan. Pemerintah perlu memperkuat konektivitas ekonomi dengan wilayah selatan dan pelosok agar mereka tidak hanya menjadi pasar tenaga kerja, tetapi juga bagian dari rantai nilai industri Jawa Barat,” saran Aknolt.
Ia menambahkan, efisiensi anggaran dan perbedaan kapasitas fiskal daerah memperparah kesenjangan layanan dasar. Kota-kota besar memiliki fasilitas kesehatan komprehensif, jaringan sekolah melimpah, dan arus investasi deras. Sementara itu, daerah kabupaten di pesisir atau pegunungan harus berjuang menghadapi keterbatasan anggaran dan tantangan geografis.
“Menurut hemat saya, kebijakan APBD sebaiknya tidak hanya membagi anggaran secara merata, tetapi memberikan perhatian lebih besar kepada daerah yang kebutuhan dan ketertinggalannya lebih tinggi. Dengan begitu, anggaran yang didapat daerah dapat menjadi alat untuk memperkecil kesenjangan IPM antardaerah,” tegas Aknolt.
Dalam kacamata tata kelola, Kristian Widya Wicaksono menilai kesenjangan ini menunjukkan perlunya reorientasi peran Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam mengawasi kabupaten/kota.
“Jika pemerintah hanya menggunakan rata-rata IPM sebagai ukuran keberhasilan, daerah dengan capaian tinggi dapat menutupi masalah daerah yang tertinggal. Evaluasi kebijakan yang baik justru harus memberi bobot lebih besar kepada kelompok dan wilayah yang tertinggal,” tegas Kristian.
Ia menambahkan bahwa intervensi di daerah seperti Cianjur tidak bisa disamaratakan. “Jika masalahnya putus sekolah, intervensinya harus berbeda dengan daerah yang memiliki masalah pengangguran lulusan sekolah menengah. Jika masalahnya akses kesehatan, kebijakannya juga harus berbeda dengan daerah yang memiliki masalah daya beli.”
Dunia Pendidikan: Ekspektasi Sekolah 13 Tahun, Realita Usia Dewasa Berijazah SMP
Dimensi pendidikan Jawa Barat menyajikan teka-teki tersendiri. Di satu sisi, Harapan Lama Sekolah (HLS) yang mencapai 13,02 tahun memberi angin segar bahwa generasi muda Jabar memiliki karpet merah untuk mengecap pendidikan hingga perguruan tinggi. Namun di sisi lain, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas masih tertahan di angka 9,14 tahun.
Angka 9,14 tahun adalah potret getir: secara rata-rata, angkatan kerja dan penduduk dewasa di Jawa Barat hanya menamatkan pendidikan hingga jenjang kelas 9 atau setara kelas 3 SMP. Meskipun RLS 2025 tumbuh 3,04 persen, tingkat absolut yang baru menyentuh ijazah SMP menyiratkan adanya benteng besar yang menghalangi masyarakat untuk mengakses pekerjaan berupah layak.
Aknolt Pakpahan mengaitkan jurang pendidikan ini secara langsung dengan produktivitas tenaga kerja di pasar industri Jawa Barat.
“Angka tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan realisasi pendidikan… Dari sisi ekonomi, kondisi ini menjadi tantangan karena industri Jawa Barat membutuhkan tenaga kerja yang semakin terampil. Dari perspektif ketenagakerjaan, kondisi ini membatasi kualitas human capital dan produktivitas tenaga kerja. Bagi provinsi seperti Jabar yang didominasi oleh sektor industri, persoalannya bukan sekadar menciptakan lebih banyak lulusan, tetapi memastikan mereka memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri,” tandas Aknolt.
Sementara itu, Kristian menyoroti pentingnya melihat kualitas di balik angka statistik pendidikan. Ia menekankan bahwa kewenangan pendidikan terbagi: SMA/SMK di tangan provinsi, sedangkan SD/SMP di tangan kabupaten/kota. Tanpa sinergi antartingkat pemerintahan, mata rantai anak putus sekolah saat transisi dari SMP ke SMA akan terus berulang.
“Di sinilah evaluasi kebijakan pendidikan perlu bergerak dari sekadar menghitung jumlah anak yang masuk sekolah menuju pertanyaan yang lebih substantif. Apakah anak miskin dapat bertahan di sekolah? Apakah lulusan SMP melanjutkan ke SMA atau SMK? Apakah sekolah di daerah tertinggal memiliki guru dan fasilitas yang memadai? Apakah lulusan pendidikan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja?” tanya Kristian secara retoris.
Paradox Ekonomi: Daya Beli Rata-rata Naik, Pengangguran SMK Masih Melambung
Indikator ketiga, yakni standar hidup layak, mencatatkan pengeluaran riil per kapita sebesar Rp12,45 juta per tahun (naik Rp290 ribu). Angka ini dibarengi dengan klaim penurunan jumlah penduduk miskin Jabar menjadi 6,78 persen (sekitar 3,55 juta jiwa).
Namun, jika angka ini dikomparasikan dengan variabel ketenagakerjaan, tampak paradoks yang amat nyata. Data pemerintah mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat masih menganga di angka 6,77 persen atau menampung sekitar 1,78 juta pencari kerja. Di kawasan perkotaan, TPT bahkan menyentuh 7,19 persen. Yang lebih mengurut dada, penyumbang pengangguran terbesar justru berasal dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan TPT mencapai 12,81 persen—sebuah ironi bagi daerah bertajuk “pusat manufaktur nasional”.
Di tambah lagi, rasio Gini Jawa Barat pada 2025 berada di level 0,416, menempatkan ketimpangan pendapatan sebagai ancaman nyata di tengah masyarakat.
Aknolt Kristian Pakpahan mengulas bahwa kenaikan pengeluaran per kapita tidak boleh ditafsirkan mentah-mentah sebagai tanda pemerataan daya beli.
“Angka pengeluaran per kapita adalah angka rata-rata, sementara kenyataan di lapangan bisa berbeda. Sebagian masyarakat mungkin mengalami peningkatan pendapatan dan konsumsi, tetapi sebagian lainnya mungkin saja masih menganggur atau bekerja dengan pendapatan yang rendah. Karena itu, tantangan Jawa Barat bukan hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut menciptakan lebih banyak pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara lebih merata,” tutur Aknolt.
Kristian Widya Wicaksono pun menyimpulkan bahwa IPM tidak didesain untuk mengukur keadilan sosial secara otomatis.
“Di sinilah angka IPM memiliki keterbatasan. IPM merupakan angka rata-rata. Ia tidak menunjukkan secara langsung siapa yang memperoleh manfaat terbesar dan siapa yang tertinggal. Dua wilayah dapat memiliki IPM yang sama, tetapi memiliki tingkat kemiskinan, kualitas pekerjaan, dan ketimpangan yang berbeda,” kata Kristian.
Kesimpulan: Angka Bukanlah Garis Akhir
Berdasarkan telaah mendalam terhadap data statistik dan pandangan para pakar, dapat disimpulkan bahwa pencapaian IPM Jawa Barat sebesar 75,90 poin pada 2025 merupakan sebuah indikator keberhasilan parsial (sebagian), bukan penanda keberhasilan pembangunan yang menyeluruh.
Pertumbuhan 1,31 persen tidak terbantahkan adalah sebuah kemajuan riil. Seluruh komponen mulai dari harapan hidup yang semakin panjang, peluang sekolah (HLS) yang meningkat, hingga pengeluaran riil per kapita yang membaik adalah hasil kerja keras lintas sektor. Penurunan penduduk miskin menjadi 6,78 persen juga patut dicatat sebagai rapor biru pemerintah.
Namun, di balik selebrasi “pertumbuhan tertinggi secara nasional”, tersimpan pekerjaan rumah struktural yang berat. Pertama, Jawa Barat masih tertahan di peringkat ke-15 nasional, mengindikasikan ketertinggalan level pembangunan absolut dari banyak provinsi lain, termasuk Banten. Kedua, kesenjangan spasial teramat curam; gemerlap Kota Bandung (IPM 84,66) tidak dirasakan oleh warga Kabupaten Cianjur (IPM 69,84). Ketiga, lambatnya peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (9,14 tahun) membuktikan bahwa generasi angkatan kerja saat ini sebagian besar baru berbekal ijazah SMP. Keempat, tingginya pengangguran, khususnya pada lulusan SMK (12,81%), membuktikan ada mata rantai yang putus antara dunia pendidikan tinggi dan penyerapan industri.
Seperti ditegaskan oleh para pakar administrasi publik dan ekonomi, indikator keberhasilan pemerintah bukan semata-mata pada naiknya sebuah indeks agregat. Ukuran yang jauh lebih krusial adalah sejauh mana kesenjangan mengecil, warga di daerah pelosok mendapat layanan setara perkotaan, anak-anak keluarga miskin bisa lulus SMA/SMK, dan lulusan sekolah mendapatkan pekerjaan yang layak.
Angka 75,90 tidak seharusnya dijadikan piala yang disimpan di etalase atau dianggap sebagai garis akhir pencapaian. Sebaliknya, angka ini harus difungsikan sebagai titik pijak untuk mengevaluasi kebijakan. Tantangan utama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam lima tahun ke depan bukan sekadar membuat IPM kembali naik, melainkan memastikan bahwa setiap kenaikan satu poin pada indeks tersebut benar-benar dirasakan dalam denyut nadi kehidupan, isi dompet, dan kesejahteraan seluruh rakyat Jawa Barat secara berkeadilan.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
