bukamata.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tengah memperkuat verifikasi data kependudukan masyarakat melalui program Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos). Langkah ini dilakukan untuk memastikan data warga yang menjadi dasar berbagai pelayanan dan program perlindungan sosial semakin akurat serta tepat sasaran.
Masyarakat Kota Bandung pun diminta ikut memperhatikan status data kependudukan masing-masing keluarga. Sebab, data seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) memiliki peran penting dalam mengakses sejumlah layanan dasar dan program pemerintah.
Pemkot Bandung menargetkan sebanyak 435.416 kepala keluarga (KK) atau sekitar 50 persen dari total 870.832 KK dapat terdaftar dalam sistem Perlinsos hingga Desember 2026.
Target tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Digitalisasi Perlinsos dan Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang berlangsung pada 29 September 2026.
Sementara itu, pada tahapan pendataan yang berjalan, terdapat sekitar 800 ribu KK yang menjadi sasaran. Pemkot Bandung menargetkan sekitar 400 ribu KK dapat diverifikasi hingga akhir tahun.
Data Kependudukan Menentukan Akses Layanan Warga
Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, menekankan pentingnya proses verifikasi data tersebut. Menurutnya, pembaruan data kependudukan tidak sekadar berkaitan dengan administrasi, tetapi juga akan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.
Hal itu disampaikan Iskandar saat memimpin Apel Mulai Bekerja di Plaza Balai Kota Bandung, Senin, 5 Oktober 2026.
Ia mengatakan, pada pekan ini Pemkot Bandung mulai memperkuat pembahasan sekaligus penyiapan data kependudukan, termasuk data KTP dan NIK, sebagai bagian dari proses pendataan Perlinsos.
“Sudah kita siapkan bahan-bahan dan perlengkapan untuk memproses data,” ujar Iskandar.
Menurutnya, berbagai kebutuhan teknis dan infrastruktur untuk mendukung proses pendataan juga telah disiapkan. Selanjutnya, seluruh jajaran Pemkot Bandung diminta menjalankan proses verifikasi dengan serius.
Pasalnya, hasil verifikasi tersebut nantinya menjadi salah satu dasar dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat.
“Data verifikasi ini akan digunakan sebagai data untuk beberapa kegiatan, baik untuk pelayanan kesehatan maupun program lainnya. Maka saya harap kegiatan ini dilakukan dengan sungguh-sungguh,” katanya.
Data Warga yang Belum Terinput Masih Jadi Tantangan
Di balik target besar tersebut, Pemkot Bandung juga masih menghadapi persoalan data masyarakat yang belum seluruhnya masuk ke dalam sistem.
Iskandar mengakui masih ada warga yang belum terdata maupun data masyarakat yang belum terinput. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan yang harus segera ditangani agar basis data kependudukan Kota Bandung semakin lengkap.
Karena itu, proses pendataan dan verifikasi tidak dapat hanya dilakukan oleh satu pihak. Pemkot Bandung membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah hingga unsur kewilayahan.
Aparatur di tingkat wilayah juga diminta aktif melakukan pemantauan terhadap kondisi data masyarakat di wilayah masing-masing. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menemukan data warga yang masih tercecer sekaligus mempercepat proses verifikasi.
Dengan target ratusan ribu kepala keluarga yang harus diverifikasi hingga Desember 2026, Pemkot Bandung mendorong seluruh unsur pemerintahan bergerak bersama memastikan data warga benar-benar akurat.
Pembenahan data kependudukan Kota Bandung diharapkan tidak hanya menghasilkan basis data yang lebih tertata, tetapi juga memperkuat ketepatan sasaran pelayanan kesehatan, bantuan sosial, serta berbagai program perlindungan sosial bagi masyarakat.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
