Close Menu
Bukamata.idBukamata.id
  • Beranda
  • Berita
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Persib
  • Opini
  • Index
Terbaru

Sungai Citepus Kembali Dipenuhi Gunung Sampah, Warga Dayeuhkolot Ancam Protes Keras

Sabtu, 26 September 2026 20:08 WIB
Spot kuliner malam di Bandung

Rekomendasi Kuliner Malam Bandung Paling Legendaris yang Wajib Dicoba, Dijamin Bikin Ketagihan!

Sabtu, 26 September 2026 20:00 WIB

Jokowi Hadir di Rakorda PSI Bandung, Yoel Dorong Kader Turun hingga Akar Rumput

Sabtu, 26 September 2026 19:36 WIB
Facebook Instagram YouTube TikTok
Terbaru
  • Sungai Citepus Kembali Dipenuhi Gunung Sampah, Warga Dayeuhkolot Ancam Protes Keras
  • Rekomendasi Kuliner Malam Bandung Paling Legendaris yang Wajib Dicoba, Dijamin Bikin Ketagihan!
  • Jokowi Hadir di Rakorda PSI Bandung, Yoel Dorong Kader Turun hingga Akar Rumput
  • Hadapi Jadwal Padat di Tiga Kompetisi, Persib Siapkan Strategi Rotasi Pemain
  • Karier Diujung Tanduk? Fenomena Cancel Culture Hantam Juicy Luicy Usai Batal Manggung Beruntun!
  • HUT ke-38 Bikers Brotherhood 1% MC Digelar di Bandung, Angkat Semangat Persaudaraan
  • Buntut Temuan Ombudsman, Kalapas Cibinong dan 4 Anak Buahnya Dicopot
  • Jokowi Puji Struktur PSI Kota Bandung 100 Persen, Dorong Kader Aktif di Masyarakat
Facebook Instagram YouTube X (Twitter)
Bukamata.idBukamata.id
Sabtu, 26 September 2026
  • Beranda
  • Berita
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Persib
  • Opini
  • Index
Bukamata.idBukamata.id
Home»Berita

Dewan Pers Tindak Tegas Media Abal-abal Gunakan Nama Mirip KPK dan Polri

By Aga GustianaRabu, 6 Agustus 2025 11:37 WIB2 Mins Read
ADVERTISEMENT

bukamata.id – Dewan Pers menyatakan akan menertibkan sejumlah media yang menggunakan nama menyerupai lembaga negara, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan instansi pemerintah lainnya. Langkah ini diambil guna mencegah penyalahgunaan identitas yang dapat menyesatkan dan meresahkan masyarakat.

Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Muhammad Jazuli, menegaskan bahwa media yang benar-benar bernaung di bawah institusi negara, seperti televisi milik Polri atau publikasi resmi milik KPK, merupakan bagian sah dari lembaga tersebut. Namun, yang menjadi perhatian adalah media independen yang secara sengaja mencatut nama lembaga resmi demi kepentingan tertentu.

“Yang kami tertibkan adalah media yang tidak punya kaitan resmi dengan lembaga negara, tetapi menggunakan nama-nama seperti KPK atau Polri untuk menciptakan kesan seolah mereka bagian dari institusi tersebut,” ujar Jazuli dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip dari nu.or.id, Rabu (6/8/2025).

Menurutnya, praktik seperti ini tidak hanya menyesatkan, tetapi juga berpotensi dimanfaatkan untuk menakut-nakuti masyarakat. Jazuli mengungkapkan bahwa sebagian media yang diselidiki justru kerap memuat konten bernuansa intimidatif, yang dapat mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga negara maupun dunia pers.

Baca Juga:  KPK Larang Eks Dirut Bank BJB Yuddy Renaldi dan 4 Tersangka Lain ke Luar Negeri

“Banyak dari media tersebut memanfaatkan kemiripan nama untuk memperoleh keuntungan, bahkan ada yang mencoba menciptakan persepsi seolah mereka adalah perwakilan resmi lembaga hukum. Ini membahayakan karena masyarakat bisa keliru menilai,” jelasnya.

Baca Juga:  Termasuk Kafe, KPK Selidiki Aset dan Usaha Ridwan Kamil yang Tidak Masuk LHKPN

Sebagai bentuk tindakan tegas, Dewan Pers akan mencabut status verifikasi dan sertifikasi wartawan dari media-media yang terbukti menyalahgunakan nama institusi negara. Jazuli berharap, penertiban ini bisa menjadi langkah awal untuk menciptakan ekosistem pers yang lebih sehat dan profesional.

Baca Juga:  KPK Telusuri Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, Sudah Dimulai Sejak Awal Tahun

“Kami minta mereka segera mengubah nama media agar tidak membingungkan atau menyesatkan masyarakat,” tegas Jazuli.

Langkah ini sekaligus menjadi peringatan bahwa etika dalam pemberitaan tidak hanya soal isi, tetapi juga tentang kejujuran dalam identitas. Media diminta untuk menjaga integritas dan tidak mencari legitimasi dengan cara yang menyalahi prinsip-prinsip jurnalistik.

Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News

KPK media Polri
Share. Facebook Twitter WhatsApp
ADVERTISEMENT

Jangan Lewatkan

Sungai Citepus Kembali Dipenuhi Gunung Sampah, Warga Dayeuhkolot Ancam Protes Keras

Jokowi Hadir di Rakorda PSI Bandung, Yoel Dorong Kader Turun hingga Akar Rumput

Buntut Temuan Ombudsman, Kalapas Cibinong dan 4 Anak Buahnya Dicopot

Jokowi Puji Struktur PSI Kota Bandung 100 Persen, Dorong Kader Aktif di Masyarakat

Pamer KTA di Rakorda Bandung, Joko Widodo Ungkap Sudah Gabung PSI Sejak 2025

Resmi Buka PKKMB Universitas Bandung, Cucun Pastikan Akses Beasiswa KIP Kuliah Aman

Terpopuler
  • Bukan Uang Biasa? Jejak Tanda Tangan Purbaya di Rp100 Ribu Mulai Dicari Kolektor
  • 118 Gempa dalam 38 Hari, Apa yang Sebenarnya Bergerak di Bawah Kabupaten Bandung?
  • Herwin Muchtar Siap Berebut Kursi Ketua Kadin Kota Bandung, Usung Program Goes Global hingga Digitalisasi
  • Unjani dan Djarum Foundation Kolaborasi Dorong Green Campus dan Green Leadership
  • Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa
    Bursa Pilgub Jabar: Nama Purbaya Yudhi Sadewa Mulai Diperhitungkan, Parpol Pilih Wait and See
Facebook Instagram YouTube TikTok
Bukamata.id © 2023
  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.