bukamata.id – Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Jawa Barat tengah diterpa badai protes. Keluhan wali murid bergaung di mana-mana, mulai dari sistem aplikasi pendaftaran yang mendadak lumpuh hingga kacaunya akurasi peta koordinat tempat tinggal calon siswa.
Merespons kegaduhan ini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah radikal dengan mencopot Suhendar dari jabatannya sebagai Kepala UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Tikomdik).
Kendati demikian, langkah tersebut dinilai belum menyelesaikan akar masalah. Komisi V DPRD Jawa Barat secara blak-blakan menunjuk hidung Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, sebagai pihak yang paling bertanggung jawab penuh atas arah kebijakan makro institusi tersebut.
Lantas, seperti apa sepak terjang Purwanto yang kini kinerjanya tengah disorot tajam oleh legislatif? Berikut ulasan mendalam mengenai sosoknya.
Tuntutan DPRD Jabar: Pimpinan Tertinggi Harus Tanggung Jawab
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Zaini Shofari, menegaskan bahwa mengevaluasi jajaran staf teknis di level bawah tidak akan menyelesaikan kekacauan SPMB tahun ini. Menurutnya, kegagalan operasional di lapangan merefleksikan bagaimana kebijakan itu dikomandoi dari atas.
Zaini menjelaskan bahwa mutasi ataupun pemberhentian jabatan merupakan wilayah prerogatif gubernur. Namun, publik tidak boleh menutup mata bahwa unit kerja seperti Tikomdik hanyalah pelaksana teknis di lapangan.
“Saya pikir Tikomdik itu bagian teknis dari sebuah kebijakan. Yang membuat kebijakan tentu ada struktur di atasnya, ada kepala dinas sebagai penanggung jawab,” ujar Zaini saat dihubungi, Rabu (10/6/2026).
Ia menambahkan bahwa fokus evaluasi total harus diarahkan langsung kepada pemegang kemudi kebijakan instansi, bukan sekadar memotong rantai birokrasi di tingkat bawah.
“Kalau pun dicopot atau diganti, itu kewenangan gubernur. Tapi Tikomdik hanya bagian kecil dari wilayah sebuah kebijakan. Yang harus bertanggung jawab tentu pihak yang memimpin dan mengendalikan kebijakan tersebut,” katanya.
Di sisi lain, dari hasil audiensi yang digelar parlemen bersama perwakilan masyarakat dan jajaran Dinas Pendidikan, Zaini menyebut ada titik terang berupa janji perbaikan sistem demi menyelamatkan sisa tahapan seleksi.
“Kemarin Dinas Pendidikan dan Tikomdik berjanji tidak akan ada lagi masalah dalam sistem pendaftaran. Mereka berjanji akan melakukan perbaikan agar SPMB 2026 berjalan dengan baik,” tuturnya.
Hubungan Dekat Purwanto dan Dedi Mulyadi sejak di Purwakarta
Sorotan terhadap posisi Purwanto kian menarik perhatian publik mengingat statusnya yang dikenal luas sebagai salah satu orang dekat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Hubungan keduanya bukanlah ikatan kerja baru, melainkan relasi strategis yang sudah terbangun sejak lama di tingkat daerah.
Sebelum sama-sama berkiprah di Gedung Sate, keduanya merupakan duet pembuat kebijakan di Kabupaten Purwakarta. Saat Dedi Mulyadi menjabat sebagai Bupati Purwakarta, Purwanto dipercaya untuk menakhodai Dinas Pendidikan di sana sejak tahun 2018. Kerja sama yang solid di masa lalu inilah yang membuat Purwanto mendapat kepercayaan besar dari Dedi Mulyadi untuk naik kelas mengurus skala wilayah yang lebih luas di tingkat provinsi pada Mei 2025 lalu.
Kedekatan emosional dan profesional ini kini diuji, di mana Dedi Mulyadi sebagai gubernur dituntut bersikap tegas di tengah desakan DPRD agar tidak tebang pilih dalam mengevaluasi penanggung jawab kekacauan SPMB 2026.
Kiprah Akademis dan Riwayat Karier Purwanto
Purwanto memiliki rekam jejak yang panjang di dunia pendidikan. Lahir di Kabupaten Ciamis pada 5 Maret 1974, ia merupakan figur yang gemar menuangkan pemikirannya ke dalam literasi. Salah satu karya bukunya yang dikenal publik berjudul Pendidikan Karakter di Sekolah: Teori, Praktik, dan Model Kepemimpinan.
Secara akademis, latar belakangnya murni dari dunia keguruan. Ia menyelesaikan program sarjana di Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) IKIP Bandung—yang kini berganti nama menjadi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Di kampus yang sama, Purwanto sukses merengkuh gelar Magister hingga Doktoral.
Perjalanan karier birokrasinya merangkak dari bawah sejak akhir era 90-an:
- 1997: Resmi diangkat menjadi PNS dan mengajar sebagai guru di SDN Buniwangi, Kabupaten Sukabumi.
- 2001 – 2005: Pindah tugas ke wilayah Kabupaten Purwakarta dan mengajar di SDN Munjuljaya.
- 2005 – 2015: Alih tugas ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Purwakarta. Di sana ia menempati posisi Staf Pelaksana, berlanjut menjadi Kasi Pendidikan, Agama, dan Kesehatan, hingga dipromosikan sebagai Kepala Bidang Sosial Budaya.
- 2015 – 2018: Bergeser ke Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta untuk mengemban amanah sebagai Sekretaris Dinas.
- 2018 – 2025: Diangkat menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.
Kariernya menembus level provinsi pada Mei 2025. Pola mutasi ini terjadi saat Gubernur Dedi Mulyadi memboyong empat pejabat tepercaya dari Kabupaten Purwakarta untuk mengisi pos-pos strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Jaringan Organisasi yang Menggurita
Kemampuan kepemimpinan Purwanto tidak lepas dari keaktifannya di berbagai organisasi kepemudaan, profesi, hingga kepramukaan sejak masa muda. Berikut adalah deretan organisasi yang pernah ia pimpin:
- Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Purwakarta (1996)
- Wakil Sekretaris Badko HMI Jawa Bagian Barat (1998)
- Ketua Umum DPD KNPI Purwakarta (2002 dan 2005)
- Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Purwakarta (2005)
- Wakil Ketua Dewan Pendidikan (2010)
- Wakil Ketua BKPRMI Kabupaten Purwakarta (2004)
- Ketua Bidang Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jawa Barat (2014)
- Ketua Umum IKA UPI Komisariat Kampus Purwakarta (2018)
- Ketua Departemen Pengembangan Profesi IKA UPI Pusat (2016)
- Wakil Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Purwakarta (2014)
- Ketua PGRI Kabupaten Purwakarta (2020)
Intip LHKPN: Kepemilikan Tanah dan Koleksi Mobil Antik
Sebagai pejabat eselon, Purwanto patuh melaporkan posisi keuangannya. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per tanggal 31 Desember 2025, total pundi-pundi kekayaan bersisihnya berada di angka Rp3.567.716.797 tanpa catatan utang.
Aset terbesarnya berupa properti senilai Rp1,78 miliar, yang mencakup 18 bidang tanah dan bangunan. Seluruh properti tersebut berlokasi di Kabupaten Purwakarta dan tercatat sebagai hasil sendiri. Selain tanah, Purwanto mengantongi likuiditas yang kuat berupa kas dan setara kas senilai Rp1,39 miliar.
Sisi menarik dari sang Kadisdik terlihat di dalam garasinya. Selain memiliki kendaraan modern untuk menunjang mobilitas harian, ia tampaknya menggemari kendaraan klasik pabrikan Eropa. Berikut isi garasi Purwanto dengan total nilai Rp375 juta:
- Honda HRV Minibus (Tahun 2015) hasil sendiri – Rp100.000.000
- Toyota Fortuner (Tahun 2017) hasil sendiri – Rp200.000.000
- Mobil Antik Volkswagen Sedan (Tahun 1968) hasil sendiri – Rp35.000.000
- Mobil Klasik Volkswagen Minibus (Tahun 1973) hasil sendiri – Rp40.000.000
Kini, kredibilitas dan kematangan kepemimpinan Purwanto sedang diuji di tengah sorotan publik. Masyarakat Jawa Barat menanti langkah taktis nyata dari sang Kadisdik untuk membenahi karut-marut SPMB 2026.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
