Digugat Terkait Maladministrasi PCMB 2026, Ini Respons Kepala Disdik Jabar Purwanto

bukamata.id – Gelombang protes masyarakat terkait pelaksanaan Penerimaan Calon Murid Baru (PCMB) atau Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA/SMK Negeri tahun 2026 di Jawa Barat ditanggapi dengan santai oleh pihak otoritas. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat, Purwanto, menegaskan bahwa dirinya tidak keberatan jika ada pihak-pihak yang melayangkan aduan resmi ke lembaga pengawas pelayanan publik.

Bagi Purwanto, langkah yang diambil oleh para orang tua murid dan aliansi masyarakat merupakan hal yang wajar serta dilindungi oleh undang-undang.

“Ya kita persilahkan tentu kalau ada aduan, kita ngikut aja,” kata Purwanto saat ditemui di SMK Negeri 1 Bandung, Senin (15/6/2026).

Pihak Disdik Jabar juga menyatakan kesiapannya untuk bersikap kooperatif dan membuka diri terhadap segala bentuk investigasi, baik berupa permintaan klarifikasi tertulis maupun pemeriksaan fisik yang nantinya akan dijadwalkan oleh Ombudsman.

“Kita ngikutin kan negara hukum,” ujar Purwanto menambahkan.

Dipicu Aplikasi Error, Aliansi P3I Desak DPRD Turun Tangan

Sikap pasrah Disdik Jabar ini menyusul langkah agresif Persatuan Purnabakti Pendidikan Indonesia (P3I) Jawa Barat. Organisasi tersebut secara resmi memasukkan berkas laporan bersama sejumlah wali murid yang merasa dirugikan dan mendeteksi adanya indikasi kuat maladministrasi dalam sistem PPDB tahun ini.

Kekacauan di lapangan mencuat setelah platform digital baru yang diluncurkan pemerintah untuk menyaring calon siswa justru mengalami kendala teknis masif. Beberapa persoalan mendasar yang paling dikeluhkan warga antara lain:

• Kegagalan sistemis pada proses verifikasi akun pendaftar.
• Hilangnya data calon peserta didik sehingga tidak terbaca oleh pusat data sistem.
• Perubahan peta zonasi dan nilai akademik yang bergeser secara misterius dan mendadak.

Melihat skala kerugian yang masif, Ketua P3I Jabar, Iwan Hermawan, menegaskan bahwa jalur Ombudsman saja tidak cukup. Pihaknya kini tengah menggalang kekuatan di parlemen agar DPRD Jawa Barat segera mengambil tindakan politik yang konkret.

“Jika melihat di media sosial, dukungan buat Pansus ini sangat besar karena sudah menyangkut korban ribuan masyarakat Jawa Barat. Ini harus jadi Pansus,” kata Iwan di Kantor Ombudsman Jabar kepada awak media.