bukamata.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencatat potensi penyerapan tenaga kerja hingga hampir 800 ribu orang dari ribuan proyek industri yang tengah dibangun maupun dalam proses investasi sepanjang 2025 hingga Semester I 2026.
Berdasarkan data Pemprov Jabar, terdapat 3.711 proyek industri yang berpotensi menyerap sekitar 799.999 tenaga kerja. Kebutuhan pekerja paling besar berasal dari industri kulit dan alas kaki sebanyak 202.906 orang, tekstil 157.301 orang, logam, mesin dan elektronika 94.188 orang, kendaraan bermotor dan alat transportasi lainnya 89.005 orang, serta industri makanan sebanyak 66.021 orang.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong masuknya investasi sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru di Jawa Barat.
Menurutnya, keberadaan infrastruktur yang memadai tidak hanya memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang, tetapi juga menjadi pertimbangan perusahaan ketika menentukan lokasi investasi.
“Banyak yang menyampaikan bahwa di Jawa Barat pembangunan infrastrukturnya sudah lebih baik dibanding dulu. Tetapi angka penganggurannya masih tinggi,” kata Dedi dalam keterangannya, Kamis (13/8/2026).
Dedi menjelaskan, pembangunan infrastruktur sendiri telah menciptakan aktivitas ekonomi baru bagi masyarakat. Mulai dari pekerjaan di sektor konstruksi hingga berbagai jasa pendukung.
“Ini juga melahirkan perputaran ekonomi. Ada sopir, ada kuli, ada tukang, ada arsitek, ada perencana, dan sejenisnya. Kemudian yang kedua, dengan dibangunnya infrastruktur maka investasi akan mudah,” ujarnya.
Ia menyebut perusahaan membutuhkan berbagai infrastruktur dasar sebelum menjalankan kegiatan usaha, seperti akses jalan, listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan gas hingga ketersediaan air bersih.
Industri Jabar Sudah Serap 1,1 Juta Pekerja
Di sisi lain, sektor industri pengolahan di Jawa Barat telah menyerap 1.145.179 tenaga kerja hingga Triwulan II 2026 berdasarkan laporan industri pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
Penyerapan terbesar berasal dari industri pakaian jadi dengan 217.837 pekerja, diikuti industri kulit dan alas kaki sebanyak 195.000 pekerja, tekstil 160.984 pekerja, kendaraan bermotor, trailer dan semi-trailer 132.446 pekerja, serta industri makanan sebanyak 112.460 pekerja.
Sementara itu, sejumlah investasi baru mulai masuk ke sektor-sektor yang dinilai strategis, seperti kendaraan listrik, baterai, semikonduktor, elektronika, industri digital hingga industri hijau.
Pemprov Jabar juga mencatat sejumlah industri yang diperkirakan mulai beroperasi pada 2026 memiliki kebutuhan sedikitnya 5.616 tenaga kerja.
Kebutuhan tersebut tersebar di sejumlah daerah, antara lain Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta, Bogor, Bandung, Subang, Indramayu, Sukabumi, Cianjur dan Cirebon, serta Kota Bekasi, Kota Bandung dan Depok.
Dedi Minta Pendidikan Disesuaikan Kebutuhan Industri
Besarnya potensi penyerapan tenaga kerja tersebut, menurut Dedi, harus diikuti kesiapan sumber daya manusia (SDM). Ia menilai pendidikan dan pelatihan perlu diselaraskan dengan kebutuhan industri agar masyarakat di sekitar kawasan investasi tidak hanya menjadi penonton.
Pemerintah, kata Dedi, perlu menyiapkan sistem pendidikan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan kebutuhan dunia kerja.
“Dan caranya bersekolah dengan baik, bekerja dengan sungguh-sungguh, pemerintah menyiapkan sekolah-sekolah yang beradaptasi dengan kebutuhan industri,” tuturnya.
Dengan demikian, potensi investasi yang masuk ke Jawa Barat diharapkan dapat memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, khususnya melalui pembukaan lapangan kerja bagi warga di sekitar kawasan industri.
Kenaikan Upah Jadi Tantangan Industri Padat Karya
Meski peluang investasi dan penyerapan tenaga kerja cukup besar, Dedi mengingatkan adanya tantangan lain yang harus diperhatikan, khususnya bagi industri padat karya.
Menurutnya, peningkatan biaya tenaga kerja dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam mempertahankan lokasi produksinya. Bahkan, sebagian industri berpotensi memindahkan kegiatan usaha ke daerah lain dengan biaya operasional lebih rendah atau ke negara lain.
“Sehingga kenaikan kesejahteraan melalui peningkatan upah seringkali berdampak pada apa? Beberapa industri padat karya pindah. Ada yang pindah ke Jawa Tengah, ada yang pindah ke luar negeri, ke Vietnam. Ini juga problem, sehingga kita harus membangun keseimbangan,” pungkas Dedi.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
