bukamata.id – Meski hajatan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat baru akan dihelat pada keserentokan politik tahun 2029 mendatang, dinamika bawah tanah mulai menunjukkan geliat menarik. Nama mantan Menteri Keuangan sekaligus ekonom senior, Purbaya Yudhi Sadewa, tiba-tiba menyeruak dan masuk dalam radar bursa politik Tatar Pasundan.
Kendati jarak menuju bilik suara masih terbentang cukup panjang, kemunculan figur kelahiran Bogor tersebut langsung memantik atensi publik serta respons dari berbagai partai politik lokal.
Mencuat di Survei Nasional dan Latar Belakang Priangan
Menariknya, kemunculan nama Purbaya bukan berasal dari simulasi khusus tingkat regional Jabar, melainkan terkerek melalui bursa bursa bursa tokoh nasional untuk Pemilu Presiden 2029. Dua lembaga survei terkemuka mencatatkan elektabilitas Purbaya dalam rentang Juli hingga awal Agustus 2026.
Berdasarkan hasil riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 5–19 Juli 2026, Purbaya mengantongi angka 1,1 persen dalam simulasi semi terbuka dengan 20 nama. Tren serupa juga terekam dalam temuan Media Survei Nasional (Median) periode 21 Juli–2 Agustus 2026, di mana ia meraih 1,3 persen pada pertanyaan terbuka dengan melibatkan 1.212 responden (margin of error 2,76 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen).
Secara silsilah dan rekam jejak, Purbaya memang memiliki ikatan emosional yang kuat dengan tanah Pasundan. Lahir di Bogor pada 7 Juli 1964, ia merupakan alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) sebelum merampungkan studi doktor bidang ekonomi di Purdue University, Amerika Serikat.
Kariernya di sektor publik tergolong mentereng. Sebelum dipercaya menduduki kursi Menteri Keuangan, ia sempat memimpin Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2020–2025. Kini, pasca-purna tugas dari Kabinet Merah Putih, spekulasi mengenai peta langkah politik lanjutan Purbaya mulai terbuka lebar—termasuk peluang berkiprah di tanah kelahirannya, Jawa Barat.
Sikap Partai: PKS dan PDIP Pilih Fokus Regulasi serta Isu Rakyat
Kendati namanya mulai diperbincangkan di ruang publik, partai politik di Jawa Barat tampaknya masih mengambil posisi wait and see. Pimpinan parpol menilai terlalu dini untuk berspekulasi terlalu jauh di tengah transisi regulasi pemilu pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Ketua DPW PKS Jawa Barat, Iwan Suryawan, mengungkapkan bahwa partainya saat ini masih mencermati formulasi payung hukum serta kepastian regulasi kepemiluan ke depan.
“Yang jelas kita masih melihat regulasi terkait dengan Pilkada dan Pileg ini, tentang Pemilu. Kuncinya kelihatannya sih di situ dulu ya. Bagaimana modelnya nanti sesuai dengan keputusan MK yang kemarin sudah diputuskan, kemudian juga nanti diformulasikan dalam Undang-Undang Pemilu seperti apa,” kata Iwan, Selasa (21/9/2026).
Iwan tidak menampik bahwa aturan main—termasuk potensi dinamika mekanisme pemilihan kepala daerah—akan sangat memengaruhi konstelasi peta politik. Walau demikian, ia tak memungkiri bahwa figur petahana saat ini masih memegang dominasi kuat di panggung politik Jabar.
“Ini juga menurut saya bisa ya sedikitnya mempengaruhi. Tapi kalau secara umum sih kan Pilkadanya masih belum akan terlihat yang akan muncul siapa segala macam, selain ya gubernur sampai saat ini kan. Tapi masing-masing partai juga kelihatannya masih tetap mempersiapkan ke arah sananya. Secara ini mah kuncinya di Undang-Undang Pemilu dulu,” ucapnya.
“Dan kemudian kalau partai mah pasti melakukan pendidikan politik yang dijelaskan kepada masyarakat. Masalahnya, apakah nanti Pilkada dipilih langsung seperti yang lalu, atau mungkin dipilih oleh DPRD misalnya kan, masih banyak peluang untuk terjadi hal yang seperti itu,” ungkapnya.
Di sisi lain, Iwan turut memberikan apresiasi positif terhadap rekam jejak kepemimpinan Purbaya selama mengabdi di pemerintahan pusat, terutama keberaniannya dalam mengeksekusi sejumlah kebijakan strategis.
“Ya, Purbaya dalam satu tahun penyelenggaraan tugas sebagai menteri, saya rasa banyak hal-hal yang positif yang beliau lakukan. Dan sebetulnya belum selesai beliau tuh ya. Bahwa tapi dia sudah berani untuk melakukan gebrakan-gebrakan, menurut saya itu harus diberikan apresiasi ya kepada beliau,” terangnya.
“Cuma kan kita juga minim pengetahuan terkait konstelasi pengambilan kebijakan yang ada di wilayah kepresidenan. Nah itu yang kita nggak paham. Tapi bahwa selama perjalanan satu tahun kalau saya lihat kan tone-nya positif kehadiran beliau itu ya,” katanya.
Meski demikian, PKS menegaskan belum mengerucutkan arah dukungan maupun penjajakan terhadap figur tertentu. Prioritas internal saat ini adalah melakukan penguatan mesin partai dan mempersiapkan sumber daya manusia berkualitas di berbagai level pemerintahan.
“Ya selama ini sih belum sampai ke nama orang ya, belum. Yang penting sekarang kita penguatan di internal terlebih dahulu ya, lebih dominan di situ dulu ya sambil menyiapkan SDM-SDM yang bisa diajukan atau punya kualifikasi untuk ke pusat atau provinsi atau ke kota. Kelihatannya mah masih berproses ya, insyaallah. Dari partai politik mah kudu siap atuh,” tegas Iwan.
Nada serupa juga disuarakan oleh Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono. Ia memilih untuk tidak tergiur menarik pembahasan bursa calon gubernur terlalu dini, mengingat prioritas partainya saat ini adalah membersamai dan menyelesaikan berbagai persoalan riil yang dihadapi masyarakat Jawa Barat.
“Masih lama, masih terlalu dini untuk merespon terkait hal itu. Lebih baik, kita fokus dulu terhadap persoalan rakyat di Jawa Barat,” singkat Ono.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
