bukamata.id – Dibalik pesona lansekap “Swiss van Java” yang memanjakan mata, Kabupaten Garut menyimpan potensi ancaman geologis yang sewaktu-waktu bisa menguji ketahanan wilayahnya. Keberadaan Sesar Garsela kini bukan lagi sekadar wacana ilmiah, melainkan bahaya laten nyata yang mengintai keselamatan warga di selatan Tatar Pasundan.
Catatan aktivitas seismik dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa patahan aktif ini cukup sering memuntahkan energi. Berdasarkan arsip kebencanaan, wilayah ini sempat diguncang gempa darat bermagnitudo 4,3 pada 1 Februari 2023, yang disusul guncangan berkekuatan M 4,2 pada 7 Desember 2024.
Dampak dari rentetan gempa tersebut tidak bisa dianggap remeh. Ratusan bangunan rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan dengan berbagai tingkat keparahan, mulai dari kategori ringan hingga sedang yang tersebar di beberapa titik episentrum.
Menanggapi penanganan pascabencana tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Garut, Aah Anwar Saefulloh, menuturkan bahwa proses penyaluran dana stimulan bagi para korban telah rampung didistribusikan melalui skema anggaran dari pusat hingga daerah.
“Yang rusak ringan dan sedang dari BNPB. Rusak sangat ringan serta fasilitas umum dari Pemkab Garut. Pencairannya sudah selesai secara bertahap. 40 persen, 30, 20, dan 10 persen,” ungkap Aah.
Kerentanan Struktural dan Ancaman Kerugian Rp 39,7 Triliun
Kendati dana rehabilitasi telah dikucurkan, persoalan mendasar terkait mitigasi struktural masih menjadi pekerjaan rumah yang besar. Sebagian besar masyarakat yang rumahnya terdampak tidak membangun ulang tempat tinggal mereka dengan standar tahan gempa, melainkan sekadar memperbaiki bagian yang rusak ala kadarnya tanpa struktur beton bertulang yang memadai.
“Tidak (dibangun standar tahan gempa). Kalau rusak ringan, hanya memperbaiki yang ada. Kecuali kalau rusak berat, semuanya. Kalaupun ada yang swadaya, itu dipersilakan,” kata Aah.
“Tidak ada yang rusak berat (akibat gempa bumi 2024). Itu hasil pendataan BNPB. Karena indikatornya itu dari BNPB,” ucap Aah menambahkan.
Situasi ini semakin mengkhawatirkan jika merujuk pada dokumen Kajian Risiko Bencana BPBD Jawa Barat. Dalam laporan komprehensif tersebut, Garut diprediksi menjadi daerah di tatar Sunda yang menanggung potensi kerugian fisik akibat gempa bumi dengan angka tertinggi, yakni menyentuh kisaran Rp 39,7 triliun dengan luas zona bahaya mencapai lebih dari 185 ribu hektar. Ironisnya, dari total populasi penduduk, sekitar 66 persen di antaranya merupakan masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke bawah.
Pasirwangi Jadi Titik Paling Rawan
Dari peta sebaran zona merah Sesar Garsela, Kecamatan Pasirwangi tercatat sebagai wilayah yang paling rentan terdampak. Wilayah dat tinggi yang berada di kisaran 1.300 meter di atas permukaan laut ini bahkan sempat mengalami kepanikan hebat saat wilayah Bandung diguncang gempa M 5.0 pada 18 September 2024 lalu.
“Yang terpapar paling parah itu ada dua desa. Yakni Barusari, dan Padaawas. Itu sampai sempat dievakuasi sebagian, warga yang ada di daerah sesar dan retakan,” ungkap Bambang Rudijanto, Camat Pasirwangi.
Warga di kawasan tersebut bahkan sempat bertahan di tempat pengungsian selama sepekan akibat kekhawatiran terhadap gempa susulan serta potensi retakan tanah di sekitar permukiman.
“Atas instruksi dari PVMBG, seminggu saat itu baru boleh kembali. Setelah safety. Setelah tidak ada lagi pecahan atap yang akan terindikasi jatuh, kemudian tanah dipastikan tidak ada retakan atau sesar lagi,” ungkap Bambang.
Di tengah tingginya ancaman bencana di kawasan tersebut, keterbatasan finansial membuat masyarakat kerap kali tidak memiliki pilihan selain tetap tinggal di hunian yang rentan. Upaya perbaikan berstandar modern baru terlihat secara terbatas, salah satunya pada fasilitas pendidikan di SDN 3 dan 4 Barusari yang direnovasi menggunakan material bata plastik ramah lingkungan berkat bantuan pihak swasta.
Kendati demikian, kesiapsiagaan kolektif di tingkat akar rumput masih sangat bergantung pada instruksi serta komando dari instansi berwenang, mengingat kompleksitas mitigasi bencana di zona sesar aktif memerlukan sokongan anggaran dan edukasi yang masif secara berkelanjutan.
“Kalau bencana, kita tidak bisa menilai. Baik itu ancaman, kerugian, materi dan mitigasi. Kita hanya koordinator, memfasilitasi penyaluran penanganan kewilayahan. terkait besaran kerugian, prediksi, kita tidak bisa menilai itu. Yang jelas itu, kita menunggu instruksi dari atas,” pungkas Bambang.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
