bukamata.id – Akses jalan di Bundaran Pangkalan Damri (Pangdam)—atau yang akrab dikenal sebagai perempatan Universitas Padjadjaran (Unpad) Jatinangor, Kabupaten Sumedang—resmi ditutup total menggunakan pembatas beton kokoh sejak Rabu, 3 Juni 2026. Langkah drastis ini diambil oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumedang bekerja sama dengan kepolisian setempat setelah melalui perdebatan panjang yang melelahkan.
Bagi otoritas penentu kebijakan, penutupan ini adalah manifestasi tertinggi dari fungsi negara: melindungi nyawa warganya dari predator jalanan bernama kelalaian. Namun, bagi masyarakat akar rumput, beton-beton kelabu yang melintang di tengah aspal itu terasa seperti sekat yang mencekik urat nadi ekonomi mikro dan menambah panjang waktu tempuh di tengah kepungan polusi Jatinangor.
Jatinangor bukan sekadar sebuah kecamatan di ujung barat Kabupaten Sumedang. Kawasan ini merupakan episentrum pendidikan berskala nasional bahkan internasional. Di ruang fungsional yang terbatas ini, berdiri empat perguruan tinggi besar: Unpad, ITB, IPDN, dan Ikopin. Setiap harinya, puluhan ribu mahasiswa, pengemudi ojek online (ojol), angkutan umum (angkot), hingga truk-truk logistik bermuatan besar berjejal di atas satu jalur cepat jalan nasional. Kompleksitas inilah yang melahirkan bom waktu sirkulasi lalu lintas yang kini coba diurai oleh pemerintah daerah.
Kronologi di Balik Tembok Beton: “Saya Sampai Merinding, Ngeri Pak!”
Kebijakan penutupan Bundaran Pangdam tidak lahir dari ruang hampa atau keputusan sepihak yang diambil terburu-buru. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang, Herman Suwandi, menegaskan bahwa kebijakan ini murni didasari atas prioritas keselamatan publik.
“Tujuannya bukan untuk menghalangi akses pergerakan orang dan barang, tetapi semata-mata untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan,” ujar Herman dengan nada getir pada Kamis, 4 Juni 2026.
Berdasarkan hasil survei lapangan yang dilakukan oleh Dishub Sumedang, ditemukan angka pelanggaran lalu lintas yang sangat mencengangkan. Setiap harinya, lebih dari 500 kendaraan—didominasi oleh sepeda motor—nekat melawan arus untuk menyeberang langsung di perempatan Unpad. Padahal, sesuai regulasi, kendaraan dari arah Jatinangor yang hendak masuk ke area kampus diwajibkan memutar jauh di Bundaran Saung Budaya Sunda (Sabusu). Sebaliknya, kendaraan dari dalam kampus yang ingin menuju jalur seberang harus memutar di dekat Kantor Kecamatan Jatinangor.
“Di sana itu satu jalur cepat, sehingga kondisinya sangat membahayakan pengguna jalan. Kami pernah memasang water barrier. Pagi dipasang, sore sudah dibobol oleh warga. Kami juga menempatkan petugas, tetapi pengendara tetap nekat melawan arus meski membahayakan nyawa mereka sendiri,” tambah Herman. Ia tidak menampik bahwa penutupan ini memaksa masyarakat memutar lebih jauh. “Tidak apa-apa memutar sedikit ke Sabusu, yang penting semuanya tenang dan selamat.”
Ngeri dan mencekamnya kondisi sebelum penutupan juga divalidasi secara emosional oleh Muhamad Sidik, Kasi Pemerintahan Umum Kecamatan Jatinangor. Sambil mengusap lengannya, Sidik menceritakan bagaimana kawasan tersebut telah menjadi saksi bisu runtuhnya kedisiplinan yang berujung maut.
“Rapat awal penutupan ini tidak ujug-ujug (tiba-tiba) langsung ditutup. Ada proses panjang karena banyak kecelakaan fatal di situ. Kejadiannya sering malam hari, jam 7 atau jam 8 malam. Jujur, saya sampai merinding kalau ingat, ngeri Pak,” tutur Sidik dengan mata menerawang.
Sidik mengisahkan salah satu insiden tragis ketika seorang anggota Polsek setempat mengalami patah tulang parah setelah menabrak mobil yang berhenti di bahu jalan. Minimnya kesadaran dan buruknya fungsi Penerangan Jalan Umum (PJU) yang kerap mati berhari-hari memperparah kondisi jalur cepat tersebut. Mahasiswa dan warga lokal sering kali memotong jalan tanpa memikirkan risiko terlindas truk logistik yang melaju kencang dari arah Bandung maupun Sumedang.
“Pak Kadishub Herman Suwandi itu mantan Camat di sini, jadi beliau sangat tahu dan mengerti situasi di lapangan. Ini adalah uji coba atau trial and error yang ketiga kalinya. Kita sengaja melihat bagaimana reaksi masyarakat untuk merumuskan win-win solution. Faktanya, kedisiplinan warga kita memang masih sangat rendah. Banyak mahasiswa dari luar daerah yang membawa adat kebiasaan daerah asal yang sepi ke sini; naik motor dekat kosan tidak pakai helm, langsung potong jalan. Begitu benturan dengan beton jalan, kepalanya pecah, baru menyesal. Menyelamatkan satu nyawa dalam konsep kami sama dengan menyelamatkan satu umat,” tegas Sidik.
Jeritan Ekonomi Mikro dan Protes dari Balik Kemudi
Jika dari sudut pandang birokrat penutupan ini adalah berkah keselamatan, maka dari sudut pandang pelaku usaha kecil dan pekerja sektor informal, kebijakan ini adalah sebuah pukulan telak.
Tepat di sekitar Bundaran Pangdam yang kini tertutup rapat, beridiri puluhan warung kecil yang menggantungkan hidup dari sirkulasi pengendara yang mampir. Salah satunya adalah Ibu Uni, pemilik Warung Uni yang berada tepat di area terdampak. Bagi Uni, penutupan jalan adalah hilangnya omset secara instan.
“Waduh, benar-benar sedih banget waktu jalan ini ditutup total kemarin. Omset langsung turun jauh sekali, nggak ada orang yang masuk sama sekali,” keluh Uni saat ditemui bukamata.id di warungnya, Jumat (5/6/2026).
Menurut Uni, karakteristik pembeli di Jatinangor sangat dinamis dan impulsif. Pengendara motor biasanya mampir belanja karena aksesnya mudah dan bisa langsung berhenti. Ketika akses tersebut ditutup total oleh beton tinggi, jangankan mobil, sepeda motor pun tidak bisa melintas atau mendekat ke warungnya.
“Untungnya hari ini sempat dibuka sedikit celahnya, Alhamdulillah motor bisa lewat satu-satu dan ada yang mampir belanja lagi. Anak-anak ITB dan Unpad yang kos di area sini kalau jalannya ditutup total pasti memilih langsung lurus ke arah Jatos (Jatinangor Town Square) dan nggak akan mau lewat sini karena muternya kejauhan. Saran saya, jangan ditutup selamanya. Kasihan ekonomi orang-orang kecil di sini. Sebenarnya yang penting itu manusianya harus lebih hati-hati dan waspada kalau menyeberang,” harap Uni dengan mata berkaca-kaca.
Sentimen serupa juga disuarakan dengan lantang oleh komunitas pengemudi ojek online yang mobilitasnya terpotong drastis. Andries Sutisna (38), pengemudi ojol asal Cadas Pangeran yang sehari-hari mencari nafkah di kawasan Jatinangor, mengeluhkan terjadinya kemacetan baru yang masif di jalur alternatif akibat penutupan bundaran.
“Jalanan jadi macet total di semua lini karena volume kendaraan menumpuk di satu jalur putaran di Sabusu. Jelas kami rugi besar, baik dari segi pengeluaran bensin yang membengkak maupun waktu tempuh yang terbuang sia-sia di jalan. Kalau saran saya, daripada ditutup permanen yang bikin macet total, mendingan di pertigaan itu dibangun pos polisi permanen yang dijaga ketat oleh Dishub dan Polantas. Biar polisi di Jatinangor ada kerjaan nyata menertibkan jalan, dan pengguna jalan juga jadi takut untuk melanggar,” cetus Andries masygul.
Dari sudut pandang konsumen terbesar Jatinangor—yaitu mahasiswa—kebijakan ini memicu dilema internal yang mendalam. Salza Nabila, salah seorang mahasiswi Unpad, mengaku berada di posisi abu-abu alias fifty-fifty.
“Sebenarnya di satu sisi aku setuju banget bundaran itu ditutup, karena memang jauh lebih aman. Sudah terlalu sering lihat kecelakaan mengerikan di sana gara-gara motor nekat memotong jalan. Tapi di sisi lain, kalau lagi buru-buru mau masuk kelas kuliah pagi, rasanya kesal banget karena harus memutar jauh melingkari Sabusu yang kalau jam sibuk itu macetnya parah. Jadi kalau ditanya setuju permanen atau enggak, aku lebih pilih jalurnya dibuka tapi diadakan razia atau operasi patuh lalu lintas secara rutin dari kepolisian agar warganya disiplin,” ungkap Salza.
Perspektif Pakar: Sepeda Motor Sebagai “Predator” dan Urgensi Peran Provinsi
Merespons polemik panas di Jatinangor, para pengamat transportasi melihat bahwa penutupan Bundaran Pangdam hanyalah sebuah obat penenang sementara (solusi jangka pendek) untuk meredam angka kematian, namun tidak menyembuhkan penyakit utama dari salah kelola tata ruang transportasi di kawasan pendidikan.
Soni S. Wibowo, Pengamat Transportasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), menjelaskan secara ilmiah bahwa model simpul jalan berupa bundaran (roundabout) secara teoritis hanya ideal digunakan jika volume lalu lintasnya rendah atau di bawah 25 persen dari kapasitas total jenuh jaringan jalan.
“Kasus di Jatinangor ini sangat unik dan rumit. Di sana terjadi percampuran ekstrem antara pergerakan lokal bervolume tinggi yang didominasi oleh perjalanan pendek mahasiswa menggunakan sepeda motor, dengan jalur logistik jalan nasional yang dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar bermuatan berat. Konflik ruang inilah yang memicu tingginya angka kecelakaan (accident) maupun kejadian nyaris celaka (incident),” urai Soni kepada bukamata.id, Sabtu (6/6/2026).
Menanggapi protes keras dari para pengemudi ojol yang mengeluhkan efisiensi bahan bakar dan jarak tempuh, Soni memberikan kritik yang cukup tajam dan menohok.
“Catatan penting ya, pengemudi ojek online jangan manja. Saya tidak melihat adanya urgensi besar dalam masalah BBM yang membengkak sedikit jika dibandingkan dengan taruhan keselamatan nyawa manusia. Selama ini, oknum ojol sering kali menjadi salah satu aktor utama yang gemar memotong jalur di bundaran tersebut. Mereka harusnya menjadi cerminan kedisiplinan, bukan malah mengeluh malas memutar jalan demi keselamatan bersama,” tegas Soni.
Namun, Soni menggarisbawahi bahwa penutupan Bundaran Pangdam bukanlah akhir dari solusi. Langkah ideal jangka panjang yang harus segera dipikirkan adalah pemisahan secara fisik antara jalur pergerakan lokal dengan jalur kendaraan berat nasional melalui pembangunan flyover (jalan layang), penataan fasilitas pejalan kaki yang aman, serta penyediaan kantung-kantung pemberhentian bus dan angkot yang terintegrasi.
“Pemerintah Kabupaten Sumedang tidak akan sanggup membiayai ini sendirian karena keterbatasan anggaran. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat harus turun tangan secara aktif. Unpad dan ITB itu levelnya nasional, jadi aset pendidikan ini harus diselamatkan dengan infrastruktur makro yang didanai oleh APBD Provinsi atau APBN,” tambah Soni.
Sinyal darurat mengenai matinya sistem transportasi publik di Jatinangor juga dikonfirmasi oleh Pengamat Transportasi Nasional, Djoko Setijowarno. Menurut Djoko, pangkal masalah dari semrawutnya lalu lintas di seluruh kota di Indonesia, termasuk Jatinangor, adalah populasi sepeda motor yang telah bertransformasi menjadi “predator” ruang publik akibat hilangnya layanan angkutan umum yang layak.
“Saat ini, hampir 80 persen kendaraan di Indonesia didominasi oleh sepeda motor. Selama angkutan umum lokal dibiarkan mati dan akses transportasi ke perumahan serta kos-kosan mahasiswa tidak disediakan, maka mau ditutup seperti apa pun bundarannya, kemacetan baru akan terus berpindah dan tidak akan pernah selesai,” papar Djoko.
Djoko menyarankan agar Trans Metro Jabar (Jabar Trans) yang kini mulai beroperasi di koridor Bandung Raya diperluas jangkauannya secara masif hingga masuk ke kantung-kantung pemukiman di Sumedang dan Jatinangor. Selain itu, revitalisasi angkot-angkot konvensional yang ada harus segera dilakukan dengan skema pemberian insentif atau subsidi dari pemerintah daerah agar mereka mau diatur dan tidak ngetem sembarangan.
“Pemerintah daerah sering kali keliru berpikir bahwa kehadiran transportasi berbasis aplikasi (ojol) telah menyelesaikan masalah mobilitas warga. Padahal ojol itu sejatinya adalah angkutan perseorangan, bukan angkutan umum massal. Justru kehadiran sepeda motor yang over-kapasitas inilah akar masalahnya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus memimpin penataan angkutan umum yang bagus, bahkan kalau bisa digratiskan untuk anak sekolah dan mahasiswa, seperti yang sudah sukses diterapkan di kota-kota maju lainnya. Memang harus kita akui, Jawa Barat ini termasuk yang terlambat dalam urusan pembenahan angkutan umum massal dibandingkan provinsi lain,” pungkas Djoko dengan nada diplomatis.
Kesimpulan
Penutupan Bundaran Pangdam Jatinangor pada akhirnya memotret sebuah realitas pelik mengenai tata kelola transportasi di kawasan pendidikan. Kebijakan ini menegaskan bahwa keselamatan nyawa tidak boleh dikorbankan demi efisiensi waktu yang hanya terpaut hitungan menit. Tembok beton yang melintang kokoh di perempatan Unpad terbukti menjadi instrumen jangka pendek yang efektif untuk memutus rantai pelanggaran lalu lintas dan menekan angka kecelakaan fatal.
Namun, kebijakan yang mengutamakan keselamatan ini tidak boleh mengabaikan denyut nadi ekonomi mikro dan kenyamanan mobilitas warga lokal maupun pengemudi ojek online. Trial and error yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang harus segera melangkah ke tahap solusi komprehensif. Jatinangor tidak bisa terus-menerus disembuhkan dengan obat penenang sementara berupa penutupan jalan yang memindahkan titik jenuh kemacetan ke kawasan Sabusu atau jalur alternatif lainnya.
Masa depan Jatinangor sebagai episentrum pendidikan nasional bergantung pada keberanian pemerintah—baik Kabupaten Sumedang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hingga Pemerintah Pusat—untuk mengeksekusi penataan makro yang inklusif. Pemisahan pergerakan lokal dengan jalur logistik nasional melalui pembangunan flyover, pembenahan fasilitas pejalan kaki yang aman, serta revitalisasi angkutan umum massal yang terintegrasi ke area kos-kosan adalah harga mati yang harus dibayar. Hanya dengan langkah integratif inilah, Jatinangor dapat menjelma menjadi kawasan yang tidak hanya produktif secara akademik, tetapi juga aman, humanis, dan ramah bagi pergerakan ekonomi masyarakat bawah.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
