bukamata.id – Gubernur Jawa Barat terpilih periode 2025-2030, Dedi Mulyadi, mengungkapkan keprihatinannya terkait ketimpangan dalam distribusi dana hibah di Jabar.
Dedi mengungkapkan bahwa ada lembaga yang menerima dana hibah hingga 50 miliar rupiah setiap tahunnya selama dua tahun berturut-turut.
Menurutnya, hal ini menunjukkan adanya ketimpangan, di mana ada lembaga yang sangat besar alokasi anggarannya, sementara lembaga lain yang seharusnya bekerja dengan optimal justru mendapat anggaran yang terbatas.
Mantan Bupati Purwakarta dua periode itu pun memberikan contoh, seperti Kasatpol PP yang menerima hibah jauh lebih kecil, hanya sekitar Rp500 juta per tahun, dibandingkan dengan lembaga yang menerima dana hibah hingga miliaran rupiah.
“Dana hibah pernah mencapai angka satu triliun, dan anggaran tertinggi pernah mencapai tiga triliun rupiah. Namun sekarang, ada keanehan yang saya dengar mengenai verifikasi dan pencairan dana hibah,” ungkap KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, dikutip dari Instagram @dedimulyadi71, Selasa (21/1/2025).
KDM menekankan bahwa dirinya membaca adanya ketimpangan dalam proses pencairan dana hibah tersebut, di mana ada lembaga-lembaga resmi seperti OPD pemerintah yang seharusnya mendapatkan dukungan lebih besar, namun justru menerima anggaran yang sangat minim.
“Saya baca terjadi ketimpangan pada lembaga-lembaga resmi OPD pemerintah yang bekerja, pada satu sisi ada yang sangat jubel anggarannya, satu sisi lembaga yang bekerja ini ada yang minim tadi kaya Satpol PP 500 juta setahun, ,” ungkapnya.
KDM berharap ke depan, distribusi dana hibah di Jabar lebih transparan dan tepat sasaran, serta bisa membantu meningkatkan kinerja dan kualitas layanan dari lembaga-lembaga pemerintah daerah.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
