Close Menu
Bukamata.idBukamata.id
  • Beranda
  • Berita
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Persib
  • Opini
  • Index
Terbaru

Tanpa Berguinho di Lini Depan, Ini Strategi Igor Tolic Bawa Persib Taklukkan Shan United di GBLA

Rabu, 18 November 2026 15:53 WIB

Angin Berputar di Cekungan Bandung, 18 Pohon Tumbang dan Patah dalam Sehari

Rabu, 18 November 2026 15:24 WIB

Cek Sekarang! Bansos November 2026 Cair, Ada PKH hingga Beras 30 Kg

Rabu, 18 November 2026 15:13 WIB
Facebook Instagram YouTube TikTok
Terbaru
  • Tanpa Berguinho di Lini Depan, Ini Strategi Igor Tolic Bawa Persib Taklukkan Shan United di GBLA
  • Angin Berputar di Cekungan Bandung, 18 Pohon Tumbang dan Patah dalam Sehari
  • Cek Sekarang! Bansos November 2026 Cair, Ada PKH hingga Beras 30 Kg
  • Penabrak Polisi di Jalan Merdeka Bandung Divonis 5,5 Tahun Penjara
  • Jabar Tabuh Genderang Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi hingga April 2027
  • Bukan Lawan Sembarangan! Igor Tolic Ungkap Ancaman Shan United yang Bikin Persib Waspada
  • Tak Lagi Terlihat Bersujud Minta Ampun, Kini Ririn Santai Pamer Senyum
  • ​Distribusi Air Bersih di Babakan Hantap Berangsur Pulih, Perumda Tirtawening Genjot Optimalisasi Jaringan
Facebook Instagram YouTube X (Twitter)
Bukamata.idBukamata.id
Rabu, 18 November 2026
  • Beranda
  • Berita
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Persib
  • Opini
  • Index
Bukamata.idBukamata.id
Home»Berita

Bapenda Jabar Jadi Inisiator Pembangunan Sistem Perpajakan Nasional

By SusanaSenin, 11 Maret 2024 22:26 WIB3 Mins Read
Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik. Foto: Istimewa
ADVERTISEMENT

bukamata.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pendapatan (Bapenda) serius menjadi inisiator pembangunan sistem Layanan Pajak Nasional yang terintegrasi.

Hal ini sudah disepakati dalam Forum Kolaborasi Pendapatan Tahun 2024 akhir pekan lalu. Selain Bapenda dari kabupaten/kota di Jabar, acara itu pun dihadiri pemangku kepentingan prioritas dalam Integrasi Layanan Pajak Nasional.

Diantaranya, perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Selain itu, dihadiri juga perwakilan dari Bank Indonesia dan Perbankan di Jabar, Polda Jabar dan MetroJaya, Cabang PT Jasa Raharja Jabar, Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jabar dan para peserta dari perangkat daerah seperti Komisi III DPRD Jabar, OJK Jabar, Gaikindo dan AISI hingga akademisi.

Dalam Forum Kolaborasi tersebut disepakati dimulainya rencana integrasi layanan pajak nasional termasuk mensinergikan dengan layanan informasi kesehatan dan BPJS serta pemanfaatan data informasi pajak dan layanan kesehatan.

Baca Juga:  KPU Jabar Tampung Pertanyaan Masyarakat untuk Debat Kandidat

Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik menjelaskan semua pihak yang terlibat sepakat menindaklanjuti UU HKPD tentang hubungan keuangan pusat dan daerah.

Apa yang dibahas pun merespon PP 35 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah retribusi daerah, termasuk Perpres nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital.

“Untuk itu melalui kolaborasi, dan komitmen bersama, integrasi data ini bagian dari intensifikasi untuk pendapatan daerah dan negara. Jabar, akan dijadikan percontohan dan menginisiasi membangun sistem pajak nasional, mengintegrasikan antara pajak provinsi, kabupaten kota dan pusat,” jelas Dedi Taufik.

Dedi pun menjelaskan Jabar sudah menjadi percontohan dalam berbagai sektor layanan yang memanfaatkan teknologi digital.

Baca Juga:  Sapawarga, Hadiah Layanan Publik Terintegrasi di Era Ridwan Kamil

Kesepakatakan pada Forum Kolaborasi Pendapatan merupakan pengembangan dan perluasan kerjasama antara pihak Pemerintah Provinsi Jabar melalui Bapenda dengan Kementerian Keuangan melalui Ditjen Pajak dan Ditjen Perimbangan Keuangan pada tahun 2020 lalu.

“Tahun 2020 lalu, kami Pemprov Jabar telah melakukan Perjanjian Kerjasama dalam upaya optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah di Provinsi Jawa Barat melalui pertukaran dan pemanfaatan data atau informasi perpajakan secara elektronik maupun nonelektronik,” terangnya.

“Perjanjian kerjasama ini yang masih berlangsung sampai dengan saat ini menggambarkan bahwa integrasi data menjadi penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada masing-masing jenis pajak,” imbuhnya.

Dedi bersyukur semua pihak yang terlibat dalam Forum Kolaborasi Pendapatan 2024 memiliki kesepahaman yang sama hingga berbuah kesepakatan berkaitan dengan penerapan opsen atau penerapan role sharing dan cost sharing.

Baca Juga:  Program Pemutihan Pajak Kendaraan di Jabar Resmi Berakhir, Target Tercapai Jauh di Atas Ekspektasi

Untuk mewujudkan sistem tersebut maka dibentuk tim kecil. Dimana tim ini akan merumuskan cara integrasi tiga jenis pajak di level pemerintah yang berbeda plus layanan Kesehatan.

“Sistem yang akan dijadikan acuan, adalah sistem inti dari Kemenkeu (core tax) yang sedang dikembangkan,” ujarnya.

“Sekarang itu sistem berjalan masing-masing, sehingga membuat masyarakat jadi kesulitan bayar dan butuh aplikasi berbeda. Manakala sistem kita terpisah, maka orang akan cenderung untuk ada celah menghindari pajak. Kami ingin memperbaiki itu,” sambungnya.

Terakhir, Dedi menargetkan sistem ini bisa berjalan pada Januari 2025 memanfaatkan momentum opsen pajak bermotor.

“Januari 2025 sistem ini harus sudah berjalan,” tandasnya.

Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News

Bapenda Jabar
Share. Facebook Twitter WhatsApp
ADVERTISEMENT

Jangan Lewatkan

Angin Berputar di Cekungan Bandung, 18 Pohon Tumbang dan Patah dalam Sehari

Cek Sekarang! Bansos November 2026 Cair, Ada PKH hingga Beras 30 Kg

Penabrak Polisi di Jalan Merdeka Bandung Divonis 5,5 Tahun Penjara

Jabar Tabuh Genderang Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi hingga April 2027

Tak Lagi Terlihat Bersujud Minta Ampun, Kini Ririn Santai Pamer Senyum

​Distribusi Air Bersih di Babakan Hantap Berangsur Pulih, Perumda Tirtawening Genjot Optimalisasi Jaringan

Terpopuler
  • Harga Emas Antam Hari Ini 18 November 2026 Turun Tipis, Cek Daftar Lengkapnya
  • Angin Berputar di Cekungan Bandung, 18 Pohon Tumbang dan Patah dalam Sehari
  • CPNS
    Mau Daftar CPNS 2026? Cek Dulu Instansi dengan Tunjangan Paling Tebal Ini
  • Kapan BSU 2026 Cair? Begini Jawaban Resmi Kemnaker dan Cara Cek Status Penerima Rp 900 Ribu
  • Persib Belum Punya Dokter Tim Pengganti, Bagaimana Nasib Penanganan Cedera Pemain?
Facebook Instagram YouTube TikTok
Bukamata.id © 2023
  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.