bukamata.id – Pimpinan dan anggota DPRD Jawa Barat melalui Komisi I resmi menyerahkan aspirasi masyarakat terkait pencabutan moratorium pemekaran daerah kepada DPD RI.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Jawa Barat yang dinilai sudah memiliki kesiapan administratif dan teknis.
10 Calon Daerah Otonomi Baru Diusulkan
Wakil Ketua Komisi I DPRD Jabar, Taufik Hidayat, menyampaikan langsung aspirasi tersebut bersama perwakilan Forkoda PPDOB.
Dalam penyampaiannya, Taufik menjelaskan bahwa saat ini terdapat 10 Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) yang telah mendapatkan persetujuan melalui rapat paripurna DPRD Jawa Barat.
“Hingga saat ini sudah 10 CDPOB yang telah mendapat persetujuan. Yang terbaru adalah Kabupaten Cirebon Timur,” ujar Taufik, Selasa (29/4/2026).
Kesiapan Administratif dan Teknis Dinilai Sangat Baik
Menurut Taufik, seluruh daerah yang diusulkan telah memenuhi berbagai indikator penting sebagai syarat pembentukan daerah otonomi baru.
Ia menegaskan bahwa kesiapan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup aspek teknis yang menjadi syarat utama dalam proses pemekaran wilayah.
“Skor kesiapan daerah ini sangat baik. Secara administratif maupun teknis, Jawa Barat sudah siap,” jelasnya.
Koordinasi dengan DPD RI Terus Diperkuat
Komisi I DPRD Jabar juga menegaskan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan Komite I DPD RI serta para senator asal Jawa Barat guna memastikan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat.
Langkah ini dinilai penting mengingat kebijakan moratorium pemekaran daerah masih menjadi kewenangan pemerintah pusat dan membutuhkan kajian mendalam.
“Kami akan terus berkoordinasi dan mengawal agar pemekaran daerah ini bisa terwujud,” tegas Taufik.
Dorong Pemerataan Pembangunan di Jawa Barat
Pemekaran daerah dinilai menjadi solusi strategis untuk meningkatkan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan, terutama di wilayah dengan jumlah penduduk besar seperti Jawa Barat.
Dengan terbentuknya daerah otonomi baru, diharapkan akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan, infrastruktur, dan ekonomi dapat lebih optimal.
“Pemekaran diharapkan mampu meningkatkan pelayanan publik serta mendorong pembangunan yang lebih merata,” tandasnya.
Penyerahan aspirasi pencabutan moratorium pemekaran daerah oleh DPRD Jawa Barat ke DPD RI menjadi langkah strategis dalam mendorong pembentukan daerah otonomi baru. Dengan kesiapan yang dinilai matang, Jawa Barat optimistis usulan tersebut dapat segera mendapat perhatian pemerintah pusat.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
