bukamata.id – Anggota DPRD Jawa Barat, Rafael Situmorang, mengungkap adanya fenomena aneh sekaligus menggelitik dalam potret tata kelola pemerintahan di Jawa Barat saat ini. Ia melihat adanya jurang pemisah (gap) yang lebar antara tingkat kepuasan publik terhadap figur gubernur dengan realita kinerja birokrasi di bawahnya.
Berdasarkan data dan penilaian indikator tata kelola terbaru, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat justru berada pada tren penurunan.
Penurunan efektivitas dan kualitas pelayanan publik oleh birokrasi ini berimbas langsung pada aspek-aspek pembangunan daerah lainnya, termasuk penurunan peringkat Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Jawa Barat.
Kondisi ini dinilai sangat kontradiktif dan menjadi sebuah anomali. Di satu sisi, figur Kepala Daerah yakni Gubernur Dedi Mulyadi atau akrab dipanggil KDM menikmati tingkat popularitas dan angka persetujuan publik (approval rate) yang sangat tinggi di mata masyarakat luas.
Namun di sisi lain, tingginya daya tarik figur kepemimpinan tersebut tidak sejalan dengan akselerasi dan efektivitas kerja dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjalankan roda pelayanan sehari-hari.
“Dan itu tercermin dari Indeks Demokrasi Indonesia. Peringkat Jawa Barat juga turun. Salah satunya adalah kinerja birokrasi pemerintah daerah. Itu turun tingkat kepuasannya. Nah, ini yang agak problem memang,” tutur Rafael Situmorang belum lama ini.
Rafael menyoroti bagaimana persepsi publik seolah-olah memisahkan antara sosok Gubernur sebagai pemimpin daerah dengan instansi pemerintah provinsi sebagai pelaksana kebijakan teknis.
Padahal secara tata negara dan struktur birokrasi, keberhasilan maupun kegagalan kinerja aparatur sipil negara merupakan tanggung jawab langsung dari kepala daerah yang memimpin.
“Satu sisi gubernurnya, Pak KDM itu popularitasnya, approval rate-nya tinggi, tapi kinerja pemerintah provinsinya rendah. Ini yang agak aneh. Padahal kan pemerintah provinsi, dia kepala daerahnya ya gubernur,” tegas Rafael.
Ia mengkritik pemisahan persepsi tersebut dan meminta kepemimpinan daerah segera membenahi koordinasi internal birokrasi agar selaras dengan ekspektasi tinggi dari masyarakat.
“Ini seolah-olah terpisah antara pemerintah provinsi dengan gubernur,” cetusnya menutup evaluasi kinerja birokrasi Pemprov Jabar.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
