bukamata.id – Gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tengah menjadi sorotan tajam dari pegiat media sosial sekaligus komentator politik, Eko Kuntadhi. Ia menilai sejumlah kebijakan Dedi cenderung populis dan lebih berorientasi pada pencitraan ketimbang menyelesaikan masalah secara substansial.
Salah satu yang menjadi perhatian Eko adalah pendekatan Dedi dalam berkomunikasi dengan publik melalui kanal YouTube pribadinya. Menurut Eko, konten yang disajikan cenderung menghibur dan emosional, bahkan mirip dengan gaya konten selebritas seperti Baim Wong.
“YouTube-nya Dedi Mulyadi kan kaya mirip-mirip Baim Wong, ada nangis-nangisnya. Itu hiburan, tapi gubernur harus lebih dari sekadar menghibur. Fungsinya tak bisa disamakan dengan figur publik hiburan,” ujar Eko dikutip Minggu (13/4/2025).
Bongkar Bangunan di Puncak: Gebrakan atau Sekadar Show?
Eko juga menyoroti langkah Dedi membongkar bangunan hiburan liar di kawasan Puncak. Meski tindakan ini diklaim sebagai upaya mengatasi banjir, Eko menilai pendekatan tersebut terlalu parsial dan berpotensi hanya menjadi aksi simbolis belaka.
“Kalau cuma bongkar satu-dua bangunan, itu bukan solusi. Penanganan kawasan Puncak harus menyeluruh, menyasar ratusan bangunan ilegal. Kalau tidak, itu hanya show untuk YouTube. Kita tepuk tangan, menangis, lalu selesai,” katanya.
Menurut Eko, penataan kawasan yang berkelanjutan dan sistematis jauh lebih penting daripada aksi tunggal yang viral.
Insentif Pajak Kendaraan Dinilai Tak Adil
Tak hanya soal kebijakan tata ruang, Eko juga mengkritisi kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor. Ia menilai kebijakan tersebut tidak adil bagi masyarakat yang selama ini taat membayar pajak.
“Bayangkan, yang taat pajak tidak dapat insentif, tapi yang melanggar justru diampuni. Ini menciptakan insentif negatif dalam tata kelola pajak,” ujarnya.
Lebih jauh, Eko memperingatkan potensi kerugian besar dari kebijakan tersebut. Ia menyebut, jika tak dikendalikan, penghapusan denda pajak bisa menyebabkan kehilangan potensi pendapatan daerah hingga Rp30 triliun.
“Uang sebesar itu bisa untuk membangun sekolah, fasilitas umum, dan bantuan sosial. Kalau hilang karena kebijakan populis, masyarakat yang paling dirugikan,” tambahnya.
Tantangan Kepemimpinan di Era Digital
Kritik Eko Kuntadhi menggambarkan tantangan baru dalam kepemimpinan era digital—di mana popularitas di media sosial tak selalu sejalan dengan efektivitas kebijakan. Ia mengingatkan bahwa jabatan publik bukan sekadar soal pencitraan, tetapi juga soal dampak nyata bagi masyarakat luas.
“Gubernur bukan YouTuber. Kita butuh pemimpin yang bukan hanya viral, tapi juga visioner,” pungkas Eko.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
