bukamata.id – Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Sekolah Maung tingkat SMA di Jawa Barat tahun 2026 diwarnai gelombang protes dari ratusan orang tua murid. Berbagai kendala teknis hingga transparansi nilai yang dipertanyakan memicu kegaduhan di tengah masyarakat.
Menanggapi carut-marut tersebut, Pengamat Pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Cecep Darmawan menilai, ada kesenjangan besar antara regulasi dan pelaksanaan di lapangan. Perubahan sistem IT di tengah jalan pun dinilai sangat memusingkan, baik bagi petugas pelaksana maupun para siswa.
“Saya mengapresiasi niat baik Gubernur dan Dinas Pendidikan. Tapi pastinya, niat baik itu butuh tahapan-tahapan yang memerlukan waktu. Ini kelihatannya kurang kajian antara konsep Sekolah Maung dan proses pendaftarannya, serta kurang waktu untuk sosialisasi dan pelibatan stakeholder,” ucap Prof. Cecep saat dihubungi, Selasa (9/6/2026).
Soroti Error Sistem IT: Masuk Kategori Maladministrasi
Terkait sistem IT yang kerap error, kehilangan akun pendaftar, hingga informasi yang berubah-ubah, Prof. Cecep menegaskan bahwa dampak dari buruknya sistem ini sangat fatal terhadap rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat.
Menurutnya, di era teknologi seperti sekarang, kegagalan sistem hingga down seharusnya tidak terjadi jika direncanakan dengan cermat. Ia menyebut kekacauan ini bisa dikategorikan sebagai bentuk maladministrasi yang merugikan publik.
“Mestinya harus dihitung dong, sehingga tidak down. Kalaupun terjadi (error), harusnya cepat diatasi pada saat itu. Yang penting bagi masyarakat itu adalah kepastian apakah anaknya diterima atau tidak, melalui cara yang fair, terbuka, transparan, dan akuntabel. Ini bukan sekadar soal diterima atau tidak, tapi proses edukasi hukum dan publiknya yang penting,” jelasnya.
Dua Akar Masalah: Perencanaan dan Teknologi
Saat ditanya mengenai inti dari benang kusut SPMB tahun ini, Prof. Cecep menjabarkan bahwa ada dua kelemahan utama yang berjalan beriringan yakni perencanaan yang buruk dan teknologi yang belum siap.
“Ini dua-duanya. Perencanaan terlalu keburu-buru dan teknologinya bermasalah. Harusnya diuji coba dulu, diukur kemampuannya. Kali ini sangat tergesa-gesa, akibatnya ya begini,” tegasnya.
Rekomendasi untuk Pemprov dan Disdik Jabar
Guna mencegah persoalan serupa terulang kembali, Prof. Cecep memberikan sejumlah rekomendasi konkret untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dan Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar.
Pertama, sebelum diterapkan, lakukan kajian bertahap dan libatkan seluruh stakeholder, mulai dari kampus, pengamat, komite sekolah, hingga orang tua murid untuk meminta masukan.
Kedua, jika konsep Sekolah Maung belum siap sepenuhnya, jangan dipaksakan serentak. Terapkan uji coba terlebih dahulu di beberapa sekolah sebagai percontohan.
“Tenang saja, mau buru-buru apa?” selorohnya.
Ketiga, pastikan sistem IT diuji coba dan diukur kekuatannya. Jika masih ditemukan bug atau potensi masalah, jangan dipaksakan berjalan.
“Perbaiki dulu hingga sempurna, baru dijalankan,” ujarnya.
Keempat, buka seluruh proses seleksi setinggi-mungkin kepada publik untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
“Kesimpulannya, niat yang sudah baik harus diikuti dengan perencanaan yang baik dan pelibatan publik yang masif. Pastikan sistemnya siap, lalu buka transparansi dan akuntabilitas setinggi mungkin,” tandasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
