bukamata.id – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi masih berupaya mencari solusi terkait belum cairnya gaji ribuan tenaga honorer sekolah di Jawa Barat untuk periode Maret hingga April 2026.
Dedi mengungkapkan, pihaknya telah mencoba berkomunikasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, namun hingga kini belum mendapatkan respons.
“Saya sudah WA, Bu Menpannya belum jawab,” ujar Dedi saat ditemui di Kantor BI Jabar, pada Senin (27/4/2026)
Ia menjelaskan, sebanyak 3.823 tenaga honorer mulai dari guru, tenaga tata usaha, petugas kebersihan hingga petugas keamanan sebenarnya sudah memiliki alokasi anggaran di kas daerah. Namun, pembayaran belum bisa dilakukan karena masih terkendala aturan dari pemerintah pusat, khususnya surat edaran Kementerian PAN-RB.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak ingin gegabah dalam mencairkan anggaran tanpa dasar regulasi yang jelas, karena berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Ya saya minta surat Menpan RB untuk provinsi Jawa Barat gimana nasibnya, karena nanti melakukan pembayaran disalahkan,” katanya.
Dedi menegaskan, kejelasan regulasi dari pemerintah pusat menjadi kunci agar hak para tenaga honorer dapat segera dibayarkan tanpa menyalahi aturan yang berlaku.
Sementara itu, para tenaga honorer masih menunggu kepastian pencairan gaji yang telah tertunda selama dua bulan terakhir.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
