bukamata.id – Sejumlah hotel di Kota Bogor dikabarkan gulung tikar secara permanen, diduga kuat sebagai dampak langsung dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah.
Kebijakan ini membatasi kegiatan instansi pemerintah yang melibatkan penggunaan fasilitas hotel, seperti rapat, seminar, dan pelatihan. Fenomena ini sontak memicu beragam reaksi dari warganet di media sosial.
Sejumlah warganet menyambut baik kebijakan efisiensi tersebut. Mereka menilai, selama ini hotel-hotel hanya bergantung pada kegiatan-kegiatan pemerintah saja.
“Yah bagus toh ngapain juga rapat di hotel, emang nggak ada kantor kah? Rapat pun cuma omon omon doang habisin anggaran saja,” tulis akun @anshare03 dikutip Instagram @beritasatu, Sabtu (19/4/2025).
“Ya bagus, siapa suruh hidup dari APBN,” tulis akun mrs.niey_.
“Parah, selama ini belasan tahun APBN kita buat ‘foya-foya’ sewa hotel. Padahal tiap instansi negara kita sudah punya gedung pertemuan, mess pun punya. Syukurlah skrg disuruh EFISIENSI,” tulis akun @meka007.
Komentar-komentar ini mencerminkan pandangan bahwa penggunaan anggaran negara selama ini untuk kegiatan di hotel dianggap kurang efektif dan bahkan pemborosan.
Namun, tak semua warganet sepakat dengan pandangan tersebut. Beberapa di antaranya melihat persoalan ini dari sudut pandang yang berbeda.
“Bukan gak baik-baik saja, manajemen dan pengusaha hotel yang engga mau keluar dari zona nyaman, engga inovasi. Bisnis bergantung sama satu golongan konsumen, ya pasti bermasalah,” tulis akun @rudihadianto.
“Musuh terbesarnya waktu..biasanya ga ada inovasi atau strategi marketing yg fresh. Moment efisiensi dijadikan hambatan dan alasan..ga penting n ga relevan. Pa kabar yg bisnis yg lain2 smua harus reformasi strategi,” tulis akun @secondvanjava.
Kedua komentar ini menyoroti pentingnya inovasi dan adaptasi bagi pelaku bisnis perhotelan, alih-alih sepenuhnya menyalahkan kebijakan pemerintah.
Sebelumnya diberitakan, industri perhotelan di Kota Bogor tengah menghadapi tekanan berat. Hingga pertengahan April 2025, dua hotel telah resmi menutup operasional, dan dua lainnya diprediksi akan menyusul.
Kondisi ini terjadi akibat dampak langsung dari kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat sejak awal tahun.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan bahwa kebijakan efisiensi telah menekan aktivitas pertemuan instansi pemerintah yang selama ini menjadi andalan utama hotel-hotel di Bogor, terutama yang bergerak di sektor MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition).
“Dua hotel sudah tutup, dan dua lagi akan menyusul dalam waktu dekat. Ini bukan hanya soal kebijakan, tapi juga kondisi ekonomi nasional yang memang sedang tidak stabil,” ucap Dedie, di Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, pada Kamis (17/4/2025).
Dari sekitar 120 hotel yang masih beroperasi di Bogor, empat di antaranya kini berada dalam kondisi kritis akibat rendahnya tingkat hunian. Hotel-hotel yang biasanya ramai pada hari kerja karena agenda rapat pemerintah kini kehilangan tamu secara drastis.
Dedie menyoroti bahwa hotel-hotel yang menggantungkan pemasukan dari kegiatan MICE paling terdampak. Dengan minimnya kegiatan dari instansi pemerintah, pendapatan hotel ikut anjlok.
“Efisiensi anggaran telah menurunkan permintaan MICE secara drastis. Ini menjadi pukulan telak bagi hotel yang beroperasi dari Senin hingga Jumat,” jelasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
