ITB Dorong Netralitas dan Sikap Adil Jokowi Melalui Deklarasi Demokrasi Berintegritas

bukamata.id – Civitas Akademika Institut Teknologi Bandung (ITB) ikut menyatakan sikap dalam petisi Deklarasi Demokrasi Berintegritas pada Senin (5/2).

Turut hadir dalam deklarasi tersebut, 200 dosen dan guru besar yang sepakat dan menyatakan kekhawatiran mengenai pemilu saat ini .

Guru Besar ITB, Prof. Yazid menyampaikan deklarasi ini merupakan bentuk kekhawatiran pada pemilu saat ini yang dinilai berjalan dengan tidak beradab.

“Makanya kita mengadakan deklarasi karena itu, karena khawatir pemilu itu berkebalikan dengan menjadi pemilu yang tidak berkeadaban, pemilu yang curang, pemilu yang tidak didasari dengan keterbukaan, pemilu yang didasari oleh akal-akalan, itu adalah kekhawatiran kita,” ujar Prof. Yazid, Senin (5/2).

Lanjut, Prof. Yazid menyampaikan deklarasi ini setidaknya memberikan arahan, usulan pada proses demokrasi.

“Agar menjadi proses demokrasi membawa nilai-nilai keadaban yang sudah diwariskan oleh para pewaris bangsa kita,” ujarnya.

Prof. Yazid pun menilai, adanya ketidakadilan pada pemilu bukan hanya kali ini saja, namun menurutnya pada pemilu kali ini tanda-tanda ketidakadaannya terlihat sangat parah.

“Tapi harus kita ingat juga, pilpres sebelumnya juga ada proses ketidakadilan itu tetapi tidak separah sekarang, makanya kita dorong untuk membuat deklarasi ini karena proses pemilu yang tidak beradab semakin menunjukan tanda-tanda yang lebih parah,” bebernya.

Sementara itu, Guru Besar Sekolah Farmasi, Prof. Daryono Hadi Tjahyono berharap melalui deklarasi ini bisa memberikan bekal pada pemimpin saat ini maupun yang akan terpilih nanti.

“Kami semua disini, komunitas, dan dosen peduli demokrasi berintegritas, poin-poin yang kami sampaikan harapannya nanti bisa menjadi bekal bagi semua pemimpin baik yang saat ini berkuasa ataupun calon-calon pemimpin yang nanti akan terpilih melalui pilpres dan juga pileg pada 14 Februari yang akan datang,” ujarnya.

Terakhir, Prof. Daryono pun berharap pemerintah lebih memperhatikan masyarakat dan tidak lagi dimanfaatkan pada saat proses pemilihan berlangsung.

“Dan tentu kami sangat berharap bahwa pemimpin sekarang maupun yang akan datang itu lebih concern pada masyarakat karena selama ini masyarakat lebih banyak dimanfaatkan pada saat-saat pemilihan, harapan kami tentu ini untuk kebaikan Indonesia,” tutupnya.