bukamata.id – Nama film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita mendadak menjadi perbincangan nasional. Bukan karena adegan horor atau sensasi hiburan, melainkan karena isi film yang dianggap berani membongkar konflik agraria, proyek strategis nasional (PSN), hingga dugaan marginalisasi masyarakat adat di Papua Selatan.
Film karya Dandhy Laksono dan Cypri Dale itu kini ramai dibicarakan setelah sejumlah agenda nonton bareng (nobar) dibubarkan aparat maupun pihak kampus di beberapa daerah.
Ironisnya, pembubaran tersebut justru membuat publik semakin penasaran: sebenarnya film Pesta Babi bercerita tentang apa? Mengapa sebagian pihak menganggapnya penting untuk ditonton, sementara yang lain menilai film ini terlalu provokatif?
Apa Itu Film “Pesta Babi”?
Film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita merupakan dokumenter investigatif berdurasi sekitar 95 menit yang mengangkat kehidupan masyarakat adat di Papua Selatan.
Latar utama film berada di wilayah Merauke, Boven Digoel, dan Mappi.
Di wilayah tersebut, film memperlihatkan bagaimana masyarakat adat seperti suku Marind, Awyu, Muyu, dan Yei menghadapi ekspansi proyek perkebunan tebu, sawit, bioetanol, hingga food estate yang disebut masuk dalam skema proyek strategis nasional pemerintah.
Dokumenter ini mencoba menunjukkan benturan antara pembangunan berskala besar dengan kehidupan masyarakat adat yang selama ratusan tahun bergantung pada hutan.
Bagi masyarakat adat Papua, hutan bukan sekadar sumber ekonomi. Hutan adalah identitas, ruang spiritual, sumber pangan, hingga bagian dari sejarah leluhur mereka.
Ketika hutan dibuka dan tanah adat dialihkan menjadi kawasan industri atau perkebunan, masyarakat lokal merasa bukan hanya kehilangan tanah, tetapi juga kehilangan akar kebudayaannya.
Kenapa Judulnya “Pesta Babi”?
Banyak orang mengira judul Pesta Babi sengaja dibuat provokatif. Padahal, istilah tersebut berasal dari tradisi adat masyarakat Muyu bernama Awon Atatbon.
Dalam budaya Papua, babi memiliki nilai sosial dan spiritual yang sangat tinggi. Babi digunakan dalam ritual adat, simbol kehormatan, hingga bagian penting dalam relasi sosial masyarakat.
Karena itu, “Pesta Babi” dipilih sebagai metafora bahwa hilangnya hutan dan tanah adat juga mengancam tradisi budaya masyarakat Papua.
Film ini ingin menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak ekologis, tetapi juga menghancurkan identitas sosial masyarakat adat.
Siapa Sosok di Balik Film Ini?
Nama Dandhy Laksono bukan sosok baru dalam dunia dokumenter investigatif Indonesia.
Ia dikenal lewat berbagai film bertema sosial-politik dan lingkungan yang kerap memicu diskusi publik. Bersama Cypri Dale, film ini diproduksi melalui kolaborasi sejumlah organisasi advokasi lingkungan dan HAM seperti Greenpeace Indonesia, WatchDoc, Yayasan Bentala Pusaka, hingga Media Jubi.
Karena berbentuk dokumenter investigatif, film ini tidak menghadirkan aktor atau adegan fiksi. Tokoh utama dalam film adalah masyarakat adat Papua sendiri yang mengalami langsung dampak perubahan di wilayah mereka.
Mengapa Film Ini Sangat Kontroversial?
Kontroversi utama muncul karena film secara terbuka memakai istilah “kolonialisme modern” untuk menggambarkan situasi pembangunan di Papua.
Film juga menyinggung isu sensitif seperti:
- konflik agraria,
- deforestasi,
- proyek strategis nasional,
- dugaan militerisasi,
- hingga keterlibatan aparat dalam pengamanan investasi.
Bagi pendukung film, dokumenter ini dianggap penting karena membuka persoalan yang selama ini jarang dibahas secara luas di ruang publik nasional.
Namun bagi pihak yang menolak, film dinilai terlalu politis, menyederhanakan persoalan Papua, bahkan dianggap berpotensi memicu keresahan sosial.
Perdebatan inilah yang membuat Pesta Babi berkembang bukan sekadar menjadi film dokumenter, melainkan simbol pertarungan narasi soal Papua.
Nobar Dibubarkan, Kenapa Publik Jadi Makin Penasaran?
Nama Pesta Babi semakin viral setelah sejumlah agenda nobar dibubarkan di beberapa daerah. Kasus paling ramai terjadi di Universitas Mataram pada 7 Mei 2026.
Pemutaran dihentikan oleh pihak kampus dengan alasan menjaga kondusivitas lingkungan akademik. Selain itu, laporan penghentian pemutaran juga muncul di Universitas Pendidikan Mandalika.
Di Ternate, aparat TNI juga membubarkan agenda nobar yang digelar komunitas jurnalis lingkungan dan AJI.
Dandim 1501 Ternate Letkol Inf Jani Setiadi menyebut film tersebut banyak mendapat penolakan di media sosial dan dianggap berpotensi provokatif.
“Kami memonitor kegiatan ini. Kemudian keberadaan kegiatan ini, kami melihat di media sosial, banyaknya penolakan akan kegiatan film ini, karena banyak yang menilai ini bersifat provokatif dari judulnya,” ujar Dandim 1501 Ternate Letkol Inf Jani Setiadi.
Sementara itu, pihak penyelenggara dan aktivis kebebasan berekspresi justru menilai pembubaran itu sebagai bentuk intimidasi terhadap ruang diskusi publik.
Ketua AJI Ternate, Yunita Kaunar, bahkan menyebut tindakan tersebut mengingatkan publik pada praktik pembungkaman di masa lalu.
“Ini bukan sekadar pembubaran nobar film, tapi bentuk nyata intimidasi terhadap ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi warga. Aparat tidak seharusnya menjadi pihak yang menentukan karya apa yang boleh atau tidak boleh ditonton masyarakat,” tegas Yunita.
Kenapa Ada Anggapan Masyarakat Tidak Boleh Menonton?
Di media sosial, muncul persepsi bahwa publik “dilarang” menonton Pesta Babi.
Narasi itu berkembang karena beberapa pemutaran dihentikan sebelum film selesai diputar.
Sebagian warganet menilai pembubaran justru memperlihatkan bahwa isi film menyentuh isu sensitif yang tidak nyaman dibahas secara terbuka.
Namun di sisi lain, aparat dan pihak kampus berdalih tindakan mereka dilakukan demi menjaga situasi tetap aman dan mencegah potensi konflik.
Perdebatan ini kemudian berkembang menjadi isu yang lebih luas: apakah film dokumenter kritis masih memiliki ruang di Indonesia?
Pro Kontra Netizen Soal Film “Pesta Babi”
Di media sosial, respons publik terbelah tajam.Sebagian mendukung film tersebut karena dianggap membuka mata soal kondisi masyarakat adat Papua. Komentar dukungan ramai muncul di Instagram @lambe_turah, Senin (11/5/2026).
“Kita RAKYAT INDONESIA harus seh Nonton dan Mengetahui Kebenaran ini!!! Jd Kita tau hrs bersikap dan Berbuat apa demi Kemanusiaan dan Kebenaran. Jangan Apatis .. Panjang Umur Perjuangan dan Orang² yg selalu ada didalamNya!! Kami ada dibelakang Anda² Bungg!! Maju terus dan Respect!! ” tulis akun @dum***
“Menonton film dianggap ancaman sampai dibubarkan, tapi menyiram air keras cuma di anggap kenakalan,” tulis akun @m_lu***
“Kebebasan mulai dibatasi,” tulis akun @fad***
Sebagian menganggap dokumenter ini terlalu menyederhanakan persoalan Papua dan hanya menampilkan satu sudut pandang.
Ada juga yang mempertanyakan pengelolaan dana otonomi khusus Papua dibanding hanya menyalahkan pembangunan nasional.
“Kebenaran yg ditanyakan itu seharusnya “Dana otsus Papua oleh Pemda digunakan untuk apa?” tulias akun @fan***
Perdebatan tersebut memperlihatkan bahwa isu Papua masih menjadi topik yang sangat sensitif dan emosional di Indonesia.
Dari “Dirty Vote” ke “Pesta Babi”, Jejak Film Dokumenter Dandhy Laksono yang Selalu Memicu Kontroversi
Kontroversi film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita membuat publik kembali mengingat karya dokumenter lain milik Dandhy Laksono yang sempat mengguncang ruang publik Indonesia, yakni Dirty Vote.
Kedua film tersebut memiliki pola yang hampir serupa: sama-sama mengangkat isu sensitif, viral di media sosial, menuai pro kontra tajam, hingga mengalami penolakan atau pembubaran acara nonton bareng.
Jika Dirty Vote berbicara soal dugaan pelanggaran dan potensi kecurangan dalam Pemilu 2024, maka Pesta Babi menyoroti konflik agraria, proyek strategis nasional, serta kehidupan masyarakat adat Papua di tengah ekspansi pembangunan besar-besaran.
Meski tema keduanya berbeda, ada satu benang merah yang membuat publik langsung menghubungkannya: keduanya lahir dari gaya dokumenter khas Dandhy Laksono yang kritis terhadap kekuasaan dan kebijakan negara.
Film dokumenter Dirty Vote dirilis pada 11 Februari 2024, tepat menjelang Pemilu Presiden 2024. Film itu diisi oleh tiga pakar hukum tata negara yakni Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari, dan Bivitri Susanti.
Dalam dokumenter tersebut, ketiganya membahas berbagai dugaan pelanggaran hukum, penyalahgunaan kekuasaan, serta potensi kecurangan dalam Pemilu 2024.
Tak butuh waktu lama, Dirty Vote langsung viral di media sosial. Potongan video, kutipan pernyataan, hingga perdebatan soal isi film membanjiri platform X, YouTube, dan Instagram.
Namun seperti Pesta Babi, film itu juga menuai resistensi.
Beberapa agenda nonton bareng dilaporkan mendapat tekanan hingga pembatalan. Salah satunya terjadi di Gresik, ketika agenda nobar yang digelar organisasi River Warrior Indonesia dibatalkan setelah muncul dugaan intimidasi terhadap penyelenggara.
Selain itu, agenda pemutaran di kawasan M Bloc Space juga disebut mendapat larangan aparat dengan alasan masa tenang pemilu.
Situasi tersebut membuat Dirty Vote tidak hanya menjadi film dokumenter biasa, tetapi juga simbol perdebatan soal demokrasi, kebebasan berekspresi, dan ruang kritik publik.
Ketika Film Dokumenter Menjadi Arena Pertarungan Narasi
Fenomena Pesta Babi menunjukkan bahwa film dokumenter hari ini tidak lagi sekadar karya audio visual, melainkan alat kritik sosial yang mampu mempengaruhi opini publik.
Di satu sisi, pemerintah mendorong pembangunan dan investasi sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.
Namun di sisi lain, muncul pertanyaan besar tentang bagaimana pembangunan dilakukan, siapa yang paling diuntungkan, dan apakah masyarakat adat benar-benar dilibatkan.
Film ini mungkin tidak akan disukai semua orang. Sebagian menganggapnya berani, sebagian lagi menyebutnya provokatif.
Tetapi satu hal yang pasti, Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita telah berhasil membuka kembali diskusi nasional tentang Papua, pembangunan, lingkungan, dan hak masyarakat adat yang selama ini sering berada di pinggir percakapan publik.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
