bukamata.id – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan peninjauan langsung terhadap progres pembangunan ruang kelas baru (RKB) di SMA Negeri 20 Kota Bekasi yang hingga kini belum sepenuhnya rampung akibat kendala anggaran tahun 2025.
Kunjungan kerja tersebut dilakukan pada Rabu (4/2/2026) sebagai tindak lanjut dari rapat kerja, laporan hasil pengawasan Dinas Pendidikan, serta temuan anggota komisi di lapangan.
Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, mengatakan peninjauan ini menjadi bagian dari tanggung jawab DPRD untuk memastikan adanya kepastian penyelesaian pembangunan sekolah, terutama menjelang dimulainya tahun ajaran baru.
“Ada laporan dari Dinas Pendidikan dan juga temuan teman-teman komisi di lapangan bahwa masih terdapat pembangunan yang belum tuntas pada anggaran 2025. Maka menjadi kewajiban kami untuk memantau, meninjau, serta memastikan proyeksi penyelesaiannya,” ujar Yomanius di sela-sela kunjungan.
Ia menegaskan bahwa fokus peninjauan tidak hanya pada aspek teknis pembangunan fisik, tetapi lebih pada kebermanfaatan bangunan bagi peserta didik. Dari sisi daya tampung, SMA Negeri 20 Kota Bekasi dinilai masih belum memenuhi kebutuhan jumlah siswa.
“Yang terpenting bagi kami, bangunan ini nantinya bisa dimanfaatkan siswa dengan nyaman saat tahun ajaran baru. Dari rencana 20 ruang kelas baru, saat ini baru sekitar 10 ruang yang bisa dimanfaatkan, sehingga penggunaannya masih dilakukan secara bertahap,” jelasnya.
Terkait target penyelesaian pembangunan, Yomanius menyebut pihaknya masih menunggu hasil evaluasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Proyeksi penyelesaian sisa pekerjaan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 15 hingga 20 hari.
Namun demikian, Komisi V juga menemukan sejumlah catatan penting di lapangan, salah satunya terkait fasilitas sanitasi di dalam ruang kelas.
“Temuan yang cukup krusial adalah toilet di dalam RKB yang tidak dilengkapi exhaust vent. Ini berpotensi menimbulkan masalah kenyamanan karena bau bisa masuk ke ruang kelas, apalagi jika terjadi tekanan udara dari luar ke dalam. Orientasi kami tetap satu, yaitu kebermanfaatan bagi siswa,” tegas Yomanius.
Senada dengan itu, Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Lilis Nurlaila, menilai progres pembangunan belum sebanding dengan sisa waktu pengerjaan yang tersedia. Berdasarkan hasil peninjauan di lapangan, pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 20 Kota Bekasi baru mencapai sekitar 72 persen.
“Progres pembangunan baru sekitar 72 persen, sementara waktu penyelesaian semakin terbatas. Karena itu dibutuhkan komitmen semua pihak agar pembangunan bisa selesai tepat waktu dan tidak menimbulkan masalah baru,” ujar Lilis.
Lilis menjelaskan, keterlambatan pembangunan dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari keterlambatan awal pekerjaan hingga persoalan sosial dengan masyarakat sekitar.
Selain itu, akses menuju lokasi sekolah yang melintasi lahan milik pihak lain masih memerlukan koordinasi lintas instansi, termasuk dengan Pemerintah Kota Bekasi dan Dinas Bina Marga.
“SMA Negeri 20 Kota Bekasi sejak berdiri pada 2016 hingga kini masih menempati lokasi sewa dan menerapkan sistem pembelajaran bergantian. Kondisi ini tentu berdampak pada kenyamanan dan efektivitas kegiatan belajar mengajar, apalagi jumlah siswa mencapai sekitar 700 hingga 750 orang, sementara daya tampung gedung baru saat ini hanya tersedia 11 ruang kelas,” ungkapnya.
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat lainnya, Irpan Haeroni, menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap kualitas pekerjaan agar penyelesaian pembangunan tidak dilakukan secara tergesa-gesa dan mengorbankan mutu bangunan.
“Kami berharap pembangunan ini bisa segera selesai tanpa kendala, namun tetap mengedepankan kualitas sesuai ketentuan. Jangan sampai dikejar waktu tapi kualitasnya menurun,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala SMA Negeri 20 Kota Bekasi, Sri Suwarsih, menyampaikan bahwa keberlanjutan pembangunan gedung sekolah sangat dinantikan oleh seluruh warga sekolah. Ia berharap pembangunan tahap lanjutan dapat kembali dianggarkan pada tahun 2026 agar kapasitas ruang kelas dapat ditambah.
“Kami berharap daya tampung sekolah bisa mencukupi kebutuhan masyarakat sekitar. Jika semua ruang kelas terpenuhi, kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan dalam satu shift, sehingga kenyamanan, semangat belajar, dan prestasi siswa dapat meningkat,” tutup Sri Suwarsih.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
