bukamata.id – Pertanyaan mengenai jadwal pasti pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp 900.000 untuk periode kuartal IV-2026 kini mulai mendapat titik terang. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberi penjelasan terkait progres penyaluran program stimulus ekonomi bagi para pekerja tersebut.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, membeberkan bahwa mekanisme penyaluran bantuan saat ini masih berfokus pada tahapan pengajuan alokasi anggaran serta koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Saat ini, proses penyaluran BSU 2026 masih dalam tahap koordinasi dan pengajuan anggaran kepada Kementerian Keuangan,” ungkap Indah di Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Indah menegaskan bahwa pihaknya terus mematangkan kesiapan aspek teknis bersama kementerian/lembaga terkait agar eksekusi di lapangan berjalan tanpa hambatan.
“Kemnaker terus melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk memastikan kesiapan dukungan anggaran serta aspek teknis pelaksanaan program,” sambungnya.
Estimasi Waktu Pencairan dan Nominal Bantuan
Meski secara kalender kerja penyaluran BSU 2026 direncanakan bergulir sepanjang November hingga Desember 2026, tanggal pasti pengucuran dana masih menunggu lampu hijau dan realisasi anggaran dari Kemenkeu. Pekerja pun diminta bersabar memantau pengumuman resmi.
Sebagai informasi, BSU 2026 dirancang sebagai bantalan perekonomian guna menguatkan daya beli buruh di penghujung tahun.
“Kemnaker berharap BSU dapat menjadi bantalan ekonomi bagi pekerja/buruh yang memenuhi kriteria penerima, sekaligus membantu menjaga daya beli masyarakat,” tutur Indah.
Mengenai besaran dana yang diterima, pemerintah menetapkan alokasi Rp 300.000 per bulan untuk periode tiga bulan (Oktober, November, dan Desember 2026). Seluruh akumulasi BSU senilai Rp 900.000 akan dicairkan sekaligus dalam satu kali transfer.
Skema penyaluran bantuan yang tertuang dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 ini nantinya disalurkan langsung via rekening jaringan Bank Himbara serta PT Pos Indonesia. Kemnaker menekankan bahwa pekerja tidak perlu mengajukan pendaftaran mandiri karena pendataan dilakukan otomatis dari basis data pemerintah.
Kriteria dan Persyaratan Penerima BSU 2026
Berdasarkan regulasi yang berlaku, calon penerima BSU wajib memenuhi sejumlah ketentuan berikut:
- Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia (WNI) terbukti dengan NIK KTP yang sah.
- Kepesertaan BPJS: Terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan setidaknya hingga bulan Agustus 2026.
- Batas Gaji/Upah: Memiliki pendapatan paling banyak Rp 3,5 juta per bulan (gabungan gaji pokok dan tunjangan tetap). Bagi wilayah yang UMK/UMP-nya berada di atas Rp 3,5 juta, batas maksimal upah menyelaraskan dengan UMK/UMP setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu penuh.
- Profesi & Bansos Lain: Bebas dari status ASN, prajurit TNI, maupun anggota Polri, serta tidak sedang terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
Guna menghindari salah sasaran, Kemnaker meminta pihak manajemen perusahaan atau pengusaha transparan dalam melaporkan rincian penghasilan karyawannya.
“Kami mengimbau pemberi kerja untuk menyampaikan data pekerja secara akurat dan memastikan pekerja yang diusulkan memenuhi persyaratan,” kata Indah.
Panduan Cek Status Penerima BSU 2026
Pekerja dapat memeriksa kepesertaan secara berkala melalui platform digital resmi Kemnaker dengan tahapan sebagai berikut:
- Akses portal resmi di https://bsu.kemnaker.go.id/.
- Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai KTP pada kolom yang tersedia.
- Ikuti panduan verifikasi sistem yang muncul di layar untuk menampilkan status pendaftaran.
Selain melalui laman web, konfirmasi informasi juga dapat diakses lewat layanan call center Kemnaker di nomor 1500 630. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada terhadap peredaran tautan palsu (phishing) yang mengatasnamakan pencairan BSU.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
