bukamata.id – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Nusantara Wilayah Bandung menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jumat (6/11/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan sejumlah tuntutan terkait berbagai persoalan nasional, mulai dari tata kelola program pemerintah hingga penegakan hukum.
Aksi diawali dari titik kumpul di Tugu Toga Universitas Islam Bandung (Unisba), sebelum massa bergerak menuju Gedung DPRD Jabar.
Koordinator BEM Nusantara Jawa Barat, Kamal Rahmatullah, mengatakan aksi tersebut diikuti mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Bandung. Di antaranya Unisba, Digitech, Universitas Pasim, UTB, Unipi, dan UMB.
“Secara kawan-kawan yang tergabung hari ini ada di BEM Nus Kota Bandung, yang kampus-kampusnya ada Universitas Islam Bandung, Digitech, Universitas Pasim, UTB, Unipi, dan UMB juga ada,” ujar Kamal.
Berdasarkan hasil konsolidasi, jumlah peserta yang diperkirakan mengikuti aksi mencapai sekitar 265 orang.
Dalam tuntutannya, mahasiswa menyoroti tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Mereka mendesak pemerintah memperketat pengawasan, meningkatkan standar keamanan pangan, serta menindak tegas setiap pelanggaran secara transparan dan akuntabel.
Selain itu, massa mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Mereka juga meminta pengusutan terhadap korporasi yang diduga melakukan pembakaran lahan, pencabutan izin perusahaan yang terbukti melanggar, serta penghentian deforestasi yang mengatasnamakan pembangunan.
Mahasiswa turut menuntut pemulihan anggaran penanggulangan bencana dan perlindungan kesejahteraan masyarakat, khususnya anak-anak serta kelompok rentan yang terdampak karhutla.
Tuntutan lainnya berkaitan dengan kebebasan sipil dan hak asasi manusia. Mereka meminta pemerintah menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis dan masyarakat sipil, membebaskan tahanan politik yang dinilai ditahan secara sewenang-wenang, serta menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat.
Mahasiswa juga mendesak reformasi total sistem penegakan hukum di Indonesia, termasuk menghentikan penyalahgunaan wewenang, korupsi, impunitas, diskriminasi, dan kriminalisasi terhadap masyarakat.
Kamal berharap aspirasi yang disampaikan melalui aksi tersebut dapat didengar dan ditindaklanjuti oleh pemerintah melalui langkah konkret.
“Harapannya tentu untuk akhirnya bisa didengar, pun juga bisa ditindaklanjuti apa yang menjadi poin tuntutan kami. Secara menyeluruh, berbagai persoalan yang terjadi di negeri ini juga bisa diberikan solusi yang konkret dalam waktu yang cepat,” tuturnya.
Melalui aksi bertajuk #RezimKejamKamiTakBungkam tersebut, mahasiswa berharap pemerintah tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga mengambil langkah nyata dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang mereka suarakan.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
