bukamata.id – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa seluruh investasi di Jawa Barat harus selaras dengan penataan ruang yang berkarakter budaya Sunda.
Menurutnya, tata ruang yang mencerminkan identitas lokal menjadi fondasi penting dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing.
Hal itu disampaikan KDM saat membuka The 7th West Java Investment Summit (WJIS) 2025 bertema “Strengthening Regional Resilience through Green Industry, SMART Investment and Inclusive Growth” di Hotel Pullman Bandung, Jumat (14/11/2025).
Menurut KDM, Jawa Barat memiliki tanah yang subur serta lanskap alam yang indah. Dengan potensi tersebut, setiap rencana investasi harus selaras dengan penataan ruang, lingkungan, dan arsitektur yang mencerminkan karakter budaya Padjajaran Sunda.
“Jabar itu tanahnya subur, alamnya indah. Karena itu setiap desain investasi, baik kawasan industri, perdagangan, maupun perumahan, harus dibarengi dengan penataan ruang dan lingkungan yang memadai, dengan arsitektur berciri khas Padjajaran Sunda,” ujarnya.
KDM menambahkan, ekosistem industri tidak dapat berdiri sendiri. Industri memerlukan dukungan lingkungan sosial dan pariwisata agar nilai tambah ekonomi dapat tumbuh secara optimal.
“Lingkungan pabrik, sekolah, perkantoran, hingga jaringan jalan harus menjadi bagian dari kawasan wisata. Dengan begitu, ruang ekonomi tersebut memiliki daya hidup dan daya tarik,” katanya.
KDM juga menyoroti masih rendahnya belanja lokal tenaga kerja asing di kawasan industri Jawa Barat. Akibatnya, perputaran ekonomi yang seharusnya terjadi di daerah justru keluar dari wilayah.
“Jika industri berkembang di Jawa Barat tapi aktivitas konsumtif para pekerja asing dilakukan di luar daerah, maka yang dirugikan adalah perekonomian lokal. Nilai tambahnya tidak tinggal di masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong terbentuknya inner circle economy yang mengoptimalkan hilirisasi dan mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi di sekitar kawasan industri.
Gubernur KDM menegaskan pentingnya konektivitas lintas sektor antara perangkat daerah, mulai dari perizinan, sumber daya manusia, pekerjaan umum, hingga para pelaku usaha. Ia menilai birokrasi yang disiplin akan menciptakan kepatuhan pelaku usaha secara alamiah.
“Pelaku usaha akan patuh ketika birokrasi tidak membuka ruang untuk ketidakpatuhan. Jika setiap perangkat daerah bekerja disiplin dan terintegrasi, maka ekosistem investasi akan tumbuh sehat,” tegasnya.
KDM menyampaikan dalam sembilan bulan terakhir, sejumlah indikator tata ruang dan ketertiban publik di Jawa Barat menunjukkan tren perbaikan yang konsisten.
“Dalam waktu tidak terlalu lama–sembilan bulan–kita bisa melihat perubahan signifikan pada ketertiban jalan raya, keramaian, dan berbagai ketidakteraturan lainnya. Sekarang kondisinya semakin baik dan tertata,” ujarnya.
Gubernur KDM juga menggarisbawahi pentingnya kebijakan berbasis data, riset akademik, dan pertimbangan sosial. Tanpa analisis rasional, kebijakan publik tidak akan bertahan di tengah dinamika masyarakat.
Ia mencontohkan kebijakan pembatasan study tour yang sempat dikritik, namun tidak berdampak pada penurunan jumlah wisatawan.
“Data BPS menunjukkan bahwa lima tahun terakhir jumlah wisatawan tertinggi di Jawa Barat justru terjadi saat ini. Pada akhirnya, masyarakat kembali pada kebijakan yang rasional,” jelasnya.
KDM menegaskan bahwa Jawa Barat tetap terbuka terhadap investasi, namun harus selektif demi keberlanjutan ekosistem dan keamanan publik.
“Daerah yang terlalu longgar tidak akan maju. Investasi harus diseleksi, hanya yang memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan yang akan diterima. Kita boleh mengundang investasi, tetapi tidak boleh menjual diri,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa selektivitas justru akan meningkatkan kepercayaan investor, sebagaimana yang diterapkan di negara-negara dengan standar keamanan tinggi seperti Singapura dan Amerika Serikat.
“Semakin ketat seleksi yang kita terapkan, semakin besar peluang menarik investor yang berkualitas,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Gubernur KDM mengajak seluruh pemangku kepentingan–baik pemerintah daerah maupun pelaku usaha–untuk memperkuat kolaborasi guna mewujudkan Jawa Barat sebagai provinsi yang maju, tertata, dan berdaya saing tinggi.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
