bukamata.id – Ancaman serius datang dari Pemerintah Kabupaten Bandung untuk para pelaku industri di kawasan Bojongsoang. Bupati Bandung, Dadang Supriatna—yang populer dengan sapaan KDS—menyatakan tidak akan lagi menoleransi sektor usaha yang menjadi pemicu mandeknya penanggulangan banjir kronis di Desa Tegalluar.
Langkah tegas ini diambil karena KDS menilai koordinasi level dinas selama berbulan-bulan tidak membuahkan hasil nyata. Ia pun turun tangan langsung memimpin Rapat Koordinasi Penguatan Pentahelix Penanganan Banjir di Aula Kantor Desa Tegalluar, Selasa (2/6/2026). Rapat krusial ini mempertemukan jajaran kepala dinas (PUTR, Disperkimtan, DPMPTSP), perwakilan pengusaha, serta tokoh masyarakat setempat.
”Sudah beberapa bulan ke belakang kita menegaskan kepada para kepala dinas, tetapi belum final. Maka hari ini saya hadir langsung karena persoalan ini harus segera ada penyelesaian,” tegas KDS.
Menagih Janji Lahan Retensi 10 Persen
Berdasarkan investigasi lapangan, Pemkab Bandung telah merumuskan solusi jangka pendek dan panjang. Mulai dari pengerukan sedimentasi sungai, pelebaran saluran air yang tersumbat, hingga kewajiban pembuatan kolam retensi.
KDS mengingatkan bahwa regulasi mengenai kolam penampungan air ini sudah mengikat dalam Peraturan Daerah (Perda) Pasal 62. Setiap perusahaan wajib mengalokasikan minimal 10 persen dari total luas lahan mereka untuk area retensi air.
Bupati menegaskan bahwa langkah ini bukan kebijakan baru yang mengada-ada, melainkan komitmen legal yang ditandatangani pengusaha saat mengajukan izin mendirikan bangunan di masa lalu.
”Kami bukan meminta. Kami sedang menagih janji yang sudah disepakati ketika izin diterbitkan. Dulu mungkin diberikan toleransi, tetapi tidak diingatkan dan tidak diawasi. Nah, sekarang kami ingatkan kembali,” katanya.
Bagi korporasi yang masih abai setelah peringatan ini, Pemkab Bandung memastikan sanksi berat sudah menanti di depan mata.
”Kalau besok ternyata masih mempertahankan dan tidak melaksanakan kewajibannya, mohon maaf. Saya sudah tugaskan secara resmi Satpol PP untuk melakukan penyegelan dan penutupan perusahaan yang tidak komitmen terhadap aturan yang sudah disepakati. Ini demi meminimalisasi banjir di sekitar Desa Tegalluar,” tegasnya.
Hitungan Matematis Reduksi Banjir & Opsi Alih Fungsi Lahan
Keberadaan ruang parkir air (retensi) dinilai sebagai kunci utama memutus mata rantai banjir yang selama ini merugikan mobilitas warga sekaligus roda bisnis industri itu sendiri.
”Setiap musim hujan banjir, perusahaan rugi. Masyarakat juga rugi dan aktivitas terganggu. Kalau kita hanya berbicara kerugian tanpa mencari solusi, persoalan ini tidak akan pernah selesai,” ujarnya.
Secara teknis, KDS memaparkan simulasi dampaknya: jika wilayah tersebut memiliki total kolam retensi seluas 13 hektare dengan kedalaman 5 meter, daya tampungnya bisa menyerap hampir 1 juta meter kubik air limpasan hujan.
”Kalau kawasan retensi tersedia dan aliran sungainya normal, saya yakin persoalan banjir di wilayah ini bisa berkurang secara signifikan bahkan terselesaikan,” ujar KDS.
Tak hanya menertibkan bangunan eksis, pemkab juga membuka opsi ekstrem bagi lahan kosong yang belum dibangun. Jika terbukti secara ekologis area tersebut vital untuk mitigasi bencana, statusnya akan dikembalikan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
”Kalau ada kawasan yang belum dibangun dan ternyata dipandang perlu untuk dikaji ulang, bisa saja kita kembalikan lagi menjadi sawah. Apalagi sekarang sedang ada evaluasi RTRW. Kalau memang harus kembali menjadi LP2B, ya kita kembalikan,” katanya.
Proyek Fisik Mulai Berjalan: Peninggian Jalan Hingga Kolaborasi BBWS
Untuk penanganan darurat dari sisi infrastruktur, Pemkab Bandung bergerak cepat lewat skema berikut:
- Peninggian Akses Jalan: Dinas Bina Marga melaporkan proyek peninggian jalan sedalam 1 meter di titik rawan genangan kini sudah masuk ke meja lelang.
- Normalisasi Sungai: Pemkab segera merapatkan barisan dengan BBWS dan Satgas Citarum Harum untuk menyusun jadwal pengerukan sedimentasi.
”Saya baru kemarin ditelepon langsung oleh Dinas Bina Marga. Hari ini proses lelang berjalan. Ada peninggian jalan sekitar satu meter untuk mengurangi dampak genangan,” ungkapnya.
”Kami akan bertemu dengan BBWS dan juga Satgas Citarum Harum. Dalam minggu ini akan diputuskan timeline pengerjaannya seperti apa sehingga masyarakat bisa mengetahui target penyelesaiannya,” katanya.
Strategi Baru Pengolahan Sampah di Hulu
Di sela pembahasan banjir, KDS turut mengurai problem pelik lainnya: penumpukan sampah. Meski produksinya masif, Pemkab Bandung memilih tidak gegabah menetapkan status darurat sampah.
KDS menilai ketergantungan pada TPPAS Sarimukti harus dikurangi, dan fokus dialihkan pada tata kelola mandiri sejak dari level rumah tangga dan desa.
”Darurat sampah sebenarnya bukan hal baru lagi. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana pengelolaan sampah dilakukan dari sumbernya. Sarimukti bukan solusi jangka panjang,” ujarnya.
Saat ini, volume sampah Kabupaten Bandung menyentuh angka 1.800 ton per hari, namun kapasitas yang bisa diolah baru berkisar di angka 620 ton per hari. Guna menutup gap yang besar ini, KDS mengklaim telah melobi Kemendagri untuk memuluskan proyek fasilitas pengolahan sampah modern berskala besar.
”Kalau ini bisa direalisasikan tentu menjadi solusi yang sangat baik. Apalagi produksi sampah Kabupaten Bandung saat ini mencapai sekitar 1.800 ton per hari, sementara yang baru bisa tertangani sekitar 620 ton per hari,” katanya.
Ke depan, pengolahan berbasis komunitas di tingkat desa akan dipacu habis-habisan agar residu akhir yang dibuang ke TPA benar-benar minim.
”Kita akan terus berupaya mencari solusi terbaik. Fokus kami bagaimana sampah bisa dikelola dari hulu sehingga residunya semakin sedikit dan persoalan sampah di Kabupaten Bandung bisa tertangani secara bertahap,” pungkasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
