bukamata.id – Rapat Konsolidasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Bandung awalnya dirancang sebagai forum koordinasi untuk memperkuat tata kelola program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Namun suasana yang seharusnya kondusif itu mendadak panas setelah seorang anggota DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengeluarkan pernyataan yang menyulut kemarahan para peserta rapat dan publik luas. Pernyataannya yang viral: “Mereka tidak membutuhkan ahli gizi, yang mereka butuhkan adalah tenaga pekerja pengawas gizi.”
Kutipan itu menyebar cepat, menimbulkan gelombang kritik yang tak berhenti hingga hari ini.
Ketegangan Dipicu Satu Pertanyaan Peserta Rapat
Situasi memanas berawal dari seorang peserta yang mempertanyakan rencana penempatan tenaga non-ahli gizi dalam program MBG. Pertanyaan itu disampaikan dalam konteks kekhawatiran bahwa profesi ahli gizi terdegradasi, terlebih setelah beberapa masukan ilmiah dari para ahli justru tidak diakomodasi.
Alih-alih merespons sebagai bagian dari dialog, Cucun justru membalas dengan nada tinggi. Ia menyebut si penanya arogan dan merasa paling dibutuhkan negara. Suasana ruangan semakin riuh ketika ia mengklaim bahwa dialah—sebagai pembuat kebijakan—yang paling berhak menentukan arah program.
“Saya tidak suka anak-anak muda arogan seperti ini. Yang bikin kebijakan itu saya!” katanya dalam video yang kini tersebar luas, dikutip Senin (17/11/2025).
Puncaknya terjadi saat ia menyebut bahwa MBG tidak membutuhkan ahli gizi, tetapi hanya petugas pengawas gizi. Di momen itu, sebagian peserta rapat langsung bereaksi keras. Di media sosial, potongan video itu memicu ledakan komentar.
Netizen Meledak: “Negara Tidak Butuh Orang Berpendidikan?”
Rekaman tersebut segera mengundang respons nasional. Warganet ramai-ramai menyuarakan kemarahan dan keheranan.
“Kasihan anak-anak sekolah. Dikasih makan yang nggak bermutu,” tulis seorang pengguna.
“Definisi negara nggak butuh orang berpendidikan. Terus buat apa sekolah ahli gizi bertahun-tahun?” komentar yang lain.
Gelombang kritik ini menunjukkan bahwa publik merasa pernyataan tersebut tidak hanya meremehkan profesi ahli gizi, tetapi juga mengindikasikan bahaya serius bagi kualitas program MBG—yang selama ini sudah berkali-kali tersorot menu tidak layak, pengolahan keliru, hingga keracunan massal.
Kontras dengan Para Ahli Gizi: Profesionalisme Justru Makin Mendesak
Pernyataan Cucun semakin menuai resistensi karena bertolak belakang dengan suara para pakar. Salah satu yang paling pertentangan adalah dr Tan Shot Yen, ahli gizi klinis populer yang viral berkat kritiknya terhadap kualitas menu MBG.
Dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, dr Tan mempertanyakan minimnya penggunaan pangan lokal dan dominannya menu ala Barat seperti burger atau spaghetti.
Ia juga mengungkap fakta soal daging burger pink “yang rasanya seperti karton,” hingga praktik penyajian DIY yang dianggap tidak sesuai dengan tujuan MBG.
Yang paling penting: dr Tan menegaskan bahwa MBG justru membutuhkan ahli gizi kompeten untuk menghindari kesalahan penyusunan menu dan mencegah insiden kesehatan.
Pernyataan itu selaras dengan rangkaian kasus keracunan MBG, termasuk insiden di Bandung Barat yang menimpa lebih dari seribu siswa, hingga kasus ikan hiu goreng di Ketapang yang membuat anak-anak sakit dan menuai perhatian nasional.
Dengan realitas tersebut, publik melihat bahwa penghapusan peran ahli gizi bukan hanya langkah mundur, tetapi berbahaya.
Profil Cucun: Dari NU hingga Parlemen
Untuk memahami konteks pernyataan Cucun, publik kemudian menyoroti rekam jejaknya.
Cucun Ahmad Syamsurijal, lahir di Bandung pada 8 Oktober 1972, adalah tokoh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dikenal aktif di berbagai organisasi Nahdlatul Ulama. Kariernya dimulai dari struktur NU wilayah Solokan sejak 1998. Ia pernah menjadi Bendahara Umum PCNU Kabupaten Bandung (2004–2009) dan Ketua PW LPNU Jawa Barat (2005–2010).
Dalam politik, Cucun memulai kiprahnya dengan posisi Wakil Ketua Bendahara Umum PKB Kabupaten Bandung (2005–2010) dan kemudian menjabat Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung (2010–2015). Pada 2014, ia terpilih menjadi anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat II dengan perolehan 37.763 suara.
Di Senayan, ia berpindah-pindah komisi:
- Komisi IV DPR RI (2014–2016),
- Komisi V (2016),
- lalu kembali lagi ke Komisi IV yang membidangi pertanian, pangan, dan kelautan.
Posisinya ini membuat publik mempertanyakan mengapa seorang legislator di komisi yang bersentuhan langsung dengan urusan pangan dapat meremehkan peran tenaga gizi dalam program sebesar MBG.
Kritik semakin menguat ketika publik melihat bahwa pernyataannya tidak didukung fakta lapangan: kasus keracunan dan menu bermasalah justru memperlihatkan perlunya tenaga ahli yang benar-benar memahami standar keamanan pangan.
Polemik yang Mencerminkan Masalah Lebih Besar
Pernyataan “MBG tidak butuh ahli gizi” tidak terjadi dalam ruang hampa. Ia muncul di tengah kompleksitas program MBG yang masih belajar berdiri, di saat publik menuntut peningkatan kualitas dan profesionalisme.
Dari sudut pandang masyarakat, pernyataan itu berpotensi membahayakan jutaan anak yang menjadi penerima MBG. Terlebih, setiap kesalahan perhitungan gizi, kesalahan pengolahan bahan makanan, hingga ketidakpahaman soal keamanan pangan dapat berujung fatal.
Karena itu, reaksi keras publik bukan sekadar luapan emosional—tetapi wujud kekhawatiran kolektif.
Menunggu Klarifikasi dan Revisi Kebijakan
Hingga kini, publik masih menanti apakah pernyataan Cucun akan diikuti kebijakan formal menghapus peran ahli gizi, atau apakah itu hanya luapan emosi dalam forum panas.
Namun bagi para tenaga gizi, kerusakan sudah terjadi: profesi mereka direndahkan oleh seorang wakil rakyat di hadapan publik. Sementara bagi orang tua, isu ini menyentuh kekhawatiran terdalam mereka—keselamatan anak-anak.
Di tengah program MBG yang masih menghadapi serangkaian masalah sejak diluncurkan, masyarakat tampaknya sepakat pada satu hal: program sebesar MBG tidak boleh berdiri di atas ego dan perdebatan politik—melainkan wajib dijalankan dengan ilmu, integritas, dan kehati-hatian.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
