bukamata.id – Pemerintah Kabupaten Garut mengambil langkah tegas menyusul viralnya video dugaan intimidasi terhadap seorang warga oleh keluarga Kepala Desa (Kades) Panggalih, Kecamatan Cisewu.
Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, memastikan Inspektorat Kabupaten Garut diterjunkan untuk melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap pemerintahan desa setempat.
Kasus ini mencuat ke publik setelah sebuah video beredar luas di media sosial. Video tersebut memperlihatkan sekelompok orang yang disebut sebagai keluarga kepala desa berbicara dengan nada tinggi disertai kata-kata kasar kepada seorang warga bernama Holis Muhlisin (31).
Peristiwa itu diketahui terjadi di Kampung Babakangadoh RT 01 RW 06, Desa Panggalih, pada 27 Oktober 2025.
Kritik Dana Desa Berujung Dugaan Intimidasi
Berdasarkan informasi yang dihimpun, dugaan intimidasi tersebut bermula dari kritik yang disampaikan Holis Muhlisin melalui media sosial terkait pembangunan desa yang dinilai belum berjalan optimal.
Kritik itu kemudian memicu respons emosional dari pihak keluarga kepala desa, yang terekam dalam video dan memantik reaksi luas dari masyarakat.
Viralnya video tersebut menuai kecaman warganet dan mendorong pemerintah daerah turun tangan guna memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan maupun pelanggaran hak warga dalam menyampaikan kritik.
Inspektorat Diminta Audit Dana Desa
Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, menyatakan telah berkoordinasi langsung dengan Inspektorat Kabupaten Garut untuk melakukan audit terhadap pengelolaan dana desa di Desa Panggalih.
“Saya sudah menghubungi Pak Inspektur dari Inspektorat untuk segera datang ke desa dan melakukan audit, seperti yang diminta masyarakat,” ujar Putri Karlina melalui unggahan di akun Instagram resminya, Sabtu (3/1/2026) malam.
Menurut Putri, langkah audit ini bukan ditujukan untuk menjatuhkan atau mencelakakan kepala desa, melainkan sebagai upaya menghadirkan informasi yang objektif dan berimbang kepada publik.
“Mengaudit bukan untuk mencelakakan kepala desa, tetapi untuk memberikan informasi yang adil dan transparan kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, apabila pembangunan dan penggunaan dana desa telah berjalan sesuai aturan dan kebutuhan warga, maka seharusnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari proses audit.
Transparansi Jadi Kunci Penyelesaian
Putri Karlina menegaskan bahwa hasil audit nantinya akan dijelaskan secara terbuka, termasuk kepada pihak-pihak yang mempertanyakan realisasi pembangunan di Desa Panggalih.
“Kita harus menjelaskan ke mana dana desa itu dialokasikan. Kalau memang ada pembangunan, harus disampaikan. Kalau tidak ada, juga harus dijelaskan apa kendalanya,” kata Putri.
Ia berharap, hasil audit Inspektorat dapat menjadi dasar penyelesaian masalah sekaligus mencegah konflik serupa terulang di masa mendatang.
Belajar dari Pengalaman dan Kesalahan
Dalam pernyataannya, Putri Karlina juga menyinggung pengalaman pribadinya yang pernah viral akibat berbicara dengan nada tinggi kepada warga yang mengkritiknya secara langsung.
Ia mengakui bahwa tindakan tersebut merupakan kesalahan dan menjadi pelajaran penting dalam menghadapi kritik publik.
“Sebagai pejabat publik, kita harus belajar menahan diri dan bersikap lebih bijak. Kritik adalah bagian dari demokrasi,” ujarnya.
Dedi Mulyadi Beri Peringatan Keras
Sorotan terhadap kasus ini semakin kuat setelah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, turut angkat bicara. Melalui akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71, Dedi menyampaikan peringatan keras kepada seluruh aparatur desa agar tidak melakukan intimidasi terhadap warga yang menyampaikan kritik.
“Kalau ada warga yang mengkritik jalan rusak, drainase rusak, atau pembangunan yang belum berkeadilan, jangan pernah melakukan intimidasi atau ancaman,” tegas Dedi.
Menurutnya, di era keterbukaan informasi saat ini, aparatur negara wajib memiliki mental terbuka dan siap menerima kritik sebagai bahan evaluasi.
“Kritik itu alarm. Bukan ancaman. Pemerintah harus tahan terhadap kritik dan cacian masyarakatnya,” ujarnya.
Dedi juga meminta Bupati Garut untuk turun langsung menyelesaikan persoalan ini secara adil dan tuntas, serta memastikan tidak ada lagi tindakan represif terhadap warga.
Penegasan Demokrasi dan Pengawasan Publik
Kasus dugaan intimidasi di Desa Panggalih menjadi pengingat pentingnya transparansi pengelolaan dana desa dan perlindungan hak warga untuk menyampaikan kritik.
Pemerintah desa sebagai ujung tombak pelayanan publik dituntut untuk mengedepankan dialog, keterbukaan, dan sikap demokratis.
Langkah audit oleh Inspektorat serta respons tegas pemerintah provinsi diharapkan mampu memulihkan kepercayaan masyarakat dan memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel dan berkeadilan.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
