bukamata.id – Kabar baik bagi jutaan pengguna internet di Indonesia. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait praktik kuota internet hangus setelah masa aktif berakhir. Dalam putusan tersebut, MK mewajibkan penyelenggara layanan telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang dapat melindungi sisa kuota pelanggan.
Keputusan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan konsumen. Selama ini, banyak pelanggan mengeluhkan kuota internet yang masih tersisa namun otomatis hangus ketika masa aktif paket berakhir.
Meski demikian, kebijakan tersebut belum langsung diterapkan. Pemerintah masih harus menyusun aturan pelaksana, sedangkan operator seluler perlu menyesuaikan sistem layanan mereka.
Isi Putusan MK soal Kuota Internet Hangus
Putusan tersebut tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025 yang menguji Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, menyatakan permohonan para pemohon dikabulkan untuk sebagian.
Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa ketentuan mengenai tarif telekomunikasi hanya dapat dianggap konstitusional apabila penyelenggara telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pelanggan tetap terlindungi.
Artinya, operator tidak lagi hanya menawarkan sistem yang membuat kuota otomatis hangus setelah masa aktif habis, tetapi wajib memberikan alternatif yang melindungi hak pelanggan atas kuota yang telah dibeli.
Pilihan Layanan yang Bisa Diterapkan Operator
Mahkamah Konstitusi tidak mewajibkan satu mekanisme tertentu. Namun, dalam putusannya, MK memberikan beberapa contoh layanan yang dapat diterapkan operator seluler, antara lain:
- Rollover atau akumulasi sisa kuota ke periode berikutnya.
- Perpanjangan masa aktif kuota.
- Pengalihan manfaat kuota.
- Pemberian kompensasi kepada pelanggan.
- Pengembalian dana (refund).
- Mekanisme lain yang memberikan perlindungan terhadap hak pengguna.
Dengan demikian, operator memiliki keleluasaan menentukan skema terbaik, selama tetap memberikan pilihan yang melindungi sisa kuota pelanggan.
MK: Kuota yang Sudah Dibayar Adalah Hak Konsumen
Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Konstitusi Adies Kadir menyatakan bahwa tarif layanan telekomunikasi harus mencerminkan manfaat yang benar-benar diterima pelanggan.
Menurut MK, apabila konsumen telah membeli paket internet namun belum menghabiskan seluruh kuotanya, maka sisa kuota tersebut tetap menjadi hak pengguna dan harus mendapatkan perlindungan hukum.
Mahkamah juga menegaskan bahwa kuota yang belum digunakan seharusnya masih dapat dimanfaatkan hingga habis tanpa dibebani biaya tambahan ataupun kehilangan hak secara otomatis.
Pertimbangan tersebut dinilai penting untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan bisnis operator telekomunikasi dan perlindungan hak konsumen.
Apa Dampaknya bagi Pengguna Internet?
Putusan MK menjadi angin segar bagi masyarakat yang selama ini merasa dirugikan akibat sistem kuota internet yang hangus saat masa aktif berakhir.
Apabila telah diimplementasikan, pelanggan berpotensi memperoleh berbagai pilihan layanan, seperti:
- Sisa kuota otomatis dibawa ke bulan berikutnya.
- Masa aktif kuota diperpanjang.
- Mendapat kompensasi atau pengembalian dana.
- Skema perlindungan lain sesuai kebijakan operator.
Dengan adanya pilihan tersebut, konsumen memiliki kepastian bahwa kuota internet yang telah dibeli tidak hilang begitu saja.
Belum Berlaku Otomatis, Masih Tunggu Aturan Pemerintah
Meskipun putusan MK telah dibacakan, perubahan sistem layanan belum langsung berlaku.
Pemerintah masih perlu menyusun regulasi turunan yang mengatur formula tarif telekomunikasi dan mekanisme perlindungan konsumen. Di sisi lain, operator seluler juga harus melakukan penyesuaian layanan agar sesuai dengan ketentuan baru.
Karena itu, pelanggan masih perlu menunggu kebijakan resmi dari pemerintah dan masing-masing operator terkait implementasi putusan tersebut.
Ke depan, putusan Mahkamah Konstitusi ini diharapkan mampu menghadirkan sistem layanan internet yang lebih adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pengguna layanan telekomunikasi di Indonesia.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
