bukamata.id – Bulan lalu, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa reformasi BUMN besar-besaran tengah berlangsung di negara Asia Tenggara berpenduduk 290 juta jiwa tersebut. Pada akhir tahun ini, lebih dari 750 entitas ditargetkan ditutup —dalam sebuah proses yang mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia.
Seperti setiap upaya menata ulang negara, langkah ini menuai kritik. Membongkar hanya dalam hitungan bulan sebuah jaringan yang dibangun selama puluhan tahun, dengan total aset hampir US$1 triliun, pasti akan mengusik kepentingan-kepentingan yang telah mengakar: jajaran direksi dan komisaris, manajer, kontraktor, serta jejaring politik yang tumbuh di sekelilingnya.
Bandingkan hal ini dengan kegamangan para politikus Inggris ketika harus mengalihkan hanya sekitar 2 persen belanja negara dari kesejahteraan sosial ke pertahanan—seperti diperlihatkan Perdana Menteri Andy Burnham di House of Commons bulan ini—atau dengan para pemimpin politik Amerika Serikat yang bahkan sekadar membicarakan defisit mereka yang sangat besar pun enggan, apalagi mengambil tindakan untuk menguranginya. Apakah gebrakan Prabowo melawan berbagai kepentingan ini akan terbukti sebagai kenekatan atau justru membuahkan hasil, hanya waktu yang dapat menjawabnya.
Di pusat restrukturisasi ini terdapat Danantara Indonesia, badan pengelola investasi negara yang diluncurkan Prabowo pada Februari tahun lalu untuk menghimpun portofolio BUMN Indonesia di bawah satu atap.
Kritik terhadap Danantara berpusat pada dua kekhawatiran. Pertama, lembaga ini memusatkan kekuatan ekonomi yang luar biasa besar pada sebuah institusi yang pada akhirnya bertanggung jawab kepada Presiden. Kedua, kekuasaan tersebut disertai mandat yang jauh melampaui fungsi sebuah sovereign wealth fund konvensional.
Dalam kedua hal tersebut, motif Prabowo terlalu mudah disimpulkan dari latar belakangnya: ia seorang mantan jenderal, sehingga dengan sendirinya dianggap cenderung menyukai kekuasaan yang luas.
Namun, narasi semacam itu terlalu sederhana—dan berisiko mengaburkan apa yang sesungguhnya menggerakkan Prabowonomics serta alasan di balik keberaniannya memutus status quo ekonomi Indonesia.
Mengingat besarnya aset negara yang kini berada di bawah Danantara, kekhawatiran mengenai sentralisasi tentu bukan perkara sepele. Namun, tanpa sentralisasi, hampir mustahil mengatasi kemelut BUMN yang sejak lama telah diketahui, tetapi berulang kali dihindari.
Hanya setelah seluruh entitas dikumpulkan, struktur lengkapnya dapat dipetakan dengan benar, apalagi dirasionalisasi. Prabowo semula memperkirakan terdapat sekitar 300 atau 400 entitas. Kenyataannya, jumlahnya mencapai 1.074.
BUMN Indonesia telah melahirkan anak-anak perusahaan yang, dalam kata-kata Prabowo, kemudian memiliki “cucu” dan bahkan “cicit”. Akuntabilitas semakin melemah seiring bertambahnya lapisan organisasi. Kinerja buruk menjadi endemik. Fungsi-fungsi yang tumpang tindih—beserta pemborosan yang ditimbulkannya—terus berkembang. Ketika struktur BUMN semakin jauh dari pemilik utamanya, kepentingan mempertahankan diri mulai menggantikan tujuan pelayanan publik.
Untuk mencabut struktur yang telah berakar kuat, diperlukan tangan yang cukup tegas.
Pemerintahan dari London hingga Washington DC telah menghabiskan puluhan tahun dengan janji memangkas berbagai penumpukan dalam tubuh negara, tetapi biasanya hanya membuahkan keberhasilan yang terbatas.
Semua orang sepakat bahwa birokrasi terlalu besar—sampai tiba waktunya menentukan secara konkret lembaga mana yang harus dihapus. Sulit menemukan sebuah lembaga beranggaran yang tidak akan dibela oleh siapa pun.
Namun, hingga Agustus, Danantara telah menghapus 290 entitas melalui merger, likuidasi, dan divestasi. Meski demikian, untuk mencapai target Prabowo berupa 300 entitas pada akhir tahun, dibutuhkan peningkatan kecepatan yang sangat signifikan: sekitar empat entitas setiap hari.
Keberatan kedua terhadap Danantara adalah kekhawatiran mengenai perluasan mandat. Mandatnya melampaui model klasik sovereign wealth fund yang menginvestasikan kekayaan publik untuk memperoleh imbal hasil finansial jangka panjang. Danantara juga memanfaatkan dividen dan aset dari portofolio BUMN Indonesia untuk membiayai berbagai prioritas pembangunan—yang secara wajar digambarkan para pengkritiknya sebagai kepentingan politik.
Sebagai contoh, peningkatan pengolahan bahan mentah di dalam negeri—beserta lapangan pekerjaan yang diciptakannya—merupakan inti agenda tersebut.
Terlepas dari karikatur yang menggambarkan Prabowo sebagai seorang penganut statisme ekstrem, pembiayaan kapasitas hilirisasi mungkin akan terbukti sebagai bentuk kebijakan industri yang lebih tidak memaksa dibandingkan larangan ekspor nikel yang digunakan pendahulunya untuk memaksa perusahaan pertambangan melakukan pemurnian di dalam negeri. Lagi pula, kebijakan larangan ekspor lebih sulit diterapkan pada komoditas lain ketika Indonesia tidak memiliki kekuatan pasar yang sebanding.
Namun, ketika dana terbatas—dan pada kenyataannya selalu demikian—setiap pilihan pembangunan pada dasarnya bersifat politis. Memprioritaskan pembangunan smelter aluminium mungkin berarti menunda pembangunan fasilitas kesehatan. Akan tetapi, ketegangan antara berbagai pilihan itu tidak berarti sebuah sovereign wealth fund harus menjadikan imbal hasil finansial sebagai satu-satunya ukuran nilai.
Meskipun demikian, Danantara telah mengundang perbandingan yang kurang menguntungkan dengan Temasek milik Singapura—perusahaan investasi negara berorientasi komersial yang menjadi model utama di kawasan.
Namun, Temasek bukanlah tolok ukur yang tepat. Singapura merupakan negara-kota makmur dengan penduduk enam juta jiwa. Indonesia adalah negara kepulauan yang luas, kaya sumber daya alam, berpenduduk hampir 300 juta jiwa, dan sedang berusaha mentransformasikan perekonomiannya.
Danantara justru mengacu pada model pertumbuhan Asia yang lebih lama, yaitu pembangunan yang dipimpin oleh negara. Negara-negara yang kini menjadi benteng kapitalisme regional—Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan—secara sengaja mengorganisasikan modal untuk mendukung pembangunan industri selama periode pertumbuhan pesat mereka.
Di Korea Selatan, yang ketika itu masih merupakan negara agraris terbelakang, Presiden Park Chung-hee menerapkan bentuk keterlibatan negara yang berbeda dalam perekonomian. Rencana pembangunan ekonomi lima tahunan diperkenalkan.
Sementara itu, para produsen—yang kemudian dikenal sebagai chaebol—yang sebelumnya terutama bergerak di bidang pertanian dan perdagangan, diidentifikasi dan diberi sasaran pembangunan industri dengan dukungan luas dari negara.
Samsung, misalnya, yang saat ini menyumbang hingga 17 persen terhadap PDB Korea Selatan, dahulu memperdagangkan beras dan ikan kering. Ketika perusahaan-perusahaan Korea semakin kuat, negara tersebut melakukan modernisasi dan industrialisasi. Dukungan tidak langsung negara kepada para chaebol bahkan masih berlanjut hingga hari ini.
Jika dilihat dalam tradisi tersebut, mandat luas Danantara tampak bukan sebagai penyimpangan atau perluasan misi, melainkan justru sebagai tujuan utama pembentukan lembaga itu.
Dan mungkin di sinilah letak inti Prabowonomics: Presiden meyakini bahwa kekayaan nasional Indonesia harus digunakan secara lebih terarah demi kemakmuran rakyatnya.
Sebuah bangsa tidak menjadi kaya hanya karena memiliki kekayaan. Bangsa itu menjadi kaya ketika kekayaan tersebut memungkinkan rakyatnya menjadi lebih produktif. Danantara merupakan upaya Prabowo untuk menggerakkan neraca keuangan negara bagi kepentingan mereka yang pada hakikatnya merupakan pemiliknya: rakyat Indonesia.
Jika Danantara berubah menjadi sumber dana politik yang terlindungi dari pengawasan, para pengkritiknya akan terbukti benar.
Namun, kemungkinan tersebut tidak seharusnya mengaburkan apa yang sedang diupayakan—atau menyederhanakan sebuah eksperimen ekonomi yang ambisius menjadi sekadar cerminan naluri yang diasumsikan melekat pada sosok yang menjalankannya.
Eksperimen ini juga menunjukkan kepada kepemimpinan politik dunia Barat bahwa keberhasilan tidak mungkin diraih tanpa risiko ataupun pilihan-pilihan yang sulit.
Penulis: Rovshan Ibrahimov adalah profesor pada Departemen Hubungan Internasional, Webster University. Sebelumnya, ia merupakan profesor pada School of Asian Studies, Hankuk University of Foreign Studies di Seoul.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
